DPRD
Fraksi PKS DPRD Ungkap Tantangan Pemimpin Baru di Provinsi Lampung
Alteripost Lampung – Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menggelar diskusi bertajuk “Menyambut Kepemimpinan Baru Lampung 2025-2030” pada Senin (10/2/2025).
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi ini digelar untuk menggali perspektif para pakar dalam merumuskan kebijakan yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Kami ingin mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dari para akademisi dan pakar agar kebijakan yang diambil di masa kepemimpinan baru Lampung benar-benar tepat sasaran. Kajian-kajian seperti ini penting agar kita tidak hanya berbicara visi, tetapi juga strategi konkret untuk pembangunan daerah,” ujar Ade.
Dalam forum ini, Prof. Marselina Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung (Unila), menyoroti sejumlah tantangan utama yang harus dihadapi pemimpin Lampung ke depan, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, hingga inflasi yang berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat. Bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung masih menghadapi sejumlah hambatan. Meskipun sebelum pandemi sempat mencapai 5,6%, kini pertumbuhan masih tertahan di bawah angka tersebut. Ketimpangan ekonomi juga semakin melebar antara kabupaten dengan PDRB tinggi, seperti Lampung Tengah dan Bandar Lampung, dengan daerah lainnya.(*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
Wali Kota Instruksikan Pendataan Siswa Belum Lolos SPMB untuk Penempatan di Sekolah Terdekat
