Connect with us

Lampung

Gubernur Lampung Wakili Pelantikan Pengurus PPAD Provinsi Lampung

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Kominfotik, Achmad Saefulloh, menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Provinsi Lampung, di Aula Sudirman Makorem 043/Gatam, Kamis (17/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen TNI Purn. Komaruddin Simanjuntak melantik dan mengukuhkan Ketua PPAD Provinsi Lampung Brigjen TNI Purn. Amalsyah Tarmizi beserta Pengurus PPAD Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh mengatakan bahwa PPAD adalah wadah strategis yang berisi orang-orang penuh pengalaman, disiplin, dan jiwa korsa.

Gubernur meyakini, peran PPAD sangat besar dalam mendukung program-program pembangunan, menjaga kondusivitas daerah, dan memberikan teladan bagi generasi muda. Menurut Gubernur, PPAD juga akan menjadi kekuatan moral, sosial, dan bahkan intelektual bagi pembangunan Lampung yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kalau anak-anak muda sekarang sibuk dengan ‘healing’, maka para purnawirawan ini justru sibuk dengan ‘nation building’, Luar biasa,” kata Gubernur.

Gubernur kemudian mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka untuk bersinergi dengan PPAD, apalagi dalam mewujudkan misi utama, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju indonesia Emas”.

“Maju dalam pembangunan, maju dalam pelayanan, dan maju dalam pemberdayaan masyarakat. Kemajuan itu perlu fondasi nilai-nilai kejuangan, kedisiplinan, dan keteladanan yang selama ini menjadi ciri khas para purnawirawan,” ujar Gubernur.

Kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan, Gubernur berpesan agar terus merawat semangat kebersamaan, membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, dan terus menjadi inspirasi.

Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen TNI Purn. Komaruddin Simanjuntak menegaskan bahwa PPAD siap mendukung program pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah, seperti program ketahanan pangan, optimalisasi lahan dan Makan Bergizi Gratis.

Komaruddin Simanjuntak juga berpesan kepada seluruh purnawirawan agar tetap menjaga kesehatan dan kebugaran dengan terus berolahraga.

Ketua PPAD Provinsi Lampung Brigjen TNI Purn. Amalsyah Tarmizi, menyebutkan bahwa jumlah purnawirawan di Provinsi Lampung 3.418 orang. Dengan jumlah tersebut, Amalsyah Tarmizi mengatakan bahwa PPAD Provinsi Lampung akan mendukung seluruh program TNI AD, baik melalui PPAD maupun Korem 043/Gatam.

Amalsyah juga mengungkapkan bahwa PPAD Provinsi Lampung akan memprioritaskan program untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan kesejahteraan para purnawirawan.

Sementara itu, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah mengajak PPAD Provinsi Lampung untuk berkontribusi dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda bangsa dalam meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai ancaman.

Brigjen Rikas dalam kesempatannya juga menggambarkan berbagai isu permasalahan dalam berbangsa dan bernegara, baik dalam skala nasional maupun global. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah

Published

on

Foto: Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan

Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.

Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.

Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.

Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.

Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.

“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.

“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.

“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.

Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.

Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.

“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.

Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading