Lampung
Gubernur Lampung Wakili Pelantikan Pengurus PPAD Provinsi Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Kominfotik, Achmad Saefulloh, menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Provinsi Lampung, di Aula Sudirman Makorem 043/Gatam, Kamis (17/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen TNI Purn. Komaruddin Simanjuntak melantik dan mengukuhkan Ketua PPAD Provinsi Lampung Brigjen TNI Purn. Amalsyah Tarmizi beserta Pengurus PPAD Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh mengatakan bahwa PPAD adalah wadah strategis yang berisi orang-orang penuh pengalaman, disiplin, dan jiwa korsa.
Gubernur meyakini, peran PPAD sangat besar dalam mendukung program-program pembangunan, menjaga kondusivitas daerah, dan memberikan teladan bagi generasi muda. Menurut Gubernur, PPAD juga akan menjadi kekuatan moral, sosial, dan bahkan intelektual bagi pembangunan Lampung yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kalau anak-anak muda sekarang sibuk dengan ‘healing’, maka para purnawirawan ini justru sibuk dengan ‘nation building’, Luar biasa,” kata Gubernur.
Gubernur kemudian mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka untuk bersinergi dengan PPAD, apalagi dalam mewujudkan misi utama, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju indonesia Emas”.
“Maju dalam pembangunan, maju dalam pelayanan, dan maju dalam pemberdayaan masyarakat. Kemajuan itu perlu fondasi nilai-nilai kejuangan, kedisiplinan, dan keteladanan yang selama ini menjadi ciri khas para purnawirawan,” ujar Gubernur.
Kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan, Gubernur berpesan agar terus merawat semangat kebersamaan, membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, dan terus menjadi inspirasi.
Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen TNI Purn. Komaruddin Simanjuntak menegaskan bahwa PPAD siap mendukung program pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah, seperti program ketahanan pangan, optimalisasi lahan dan Makan Bergizi Gratis.
Komaruddin Simanjuntak juga berpesan kepada seluruh purnawirawan agar tetap menjaga kesehatan dan kebugaran dengan terus berolahraga.
Ketua PPAD Provinsi Lampung Brigjen TNI Purn. Amalsyah Tarmizi, menyebutkan bahwa jumlah purnawirawan di Provinsi Lampung 3.418 orang. Dengan jumlah tersebut, Amalsyah Tarmizi mengatakan bahwa PPAD Provinsi Lampung akan mendukung seluruh program TNI AD, baik melalui PPAD maupun Korem 043/Gatam.
Amalsyah juga mengungkapkan bahwa PPAD Provinsi Lampung akan memprioritaskan program untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan kesejahteraan para purnawirawan.
Sementara itu, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah mengajak PPAD Provinsi Lampung untuk berkontribusi dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda bangsa dalam meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai ancaman.
Brigjen Rikas dalam kesempatannya juga menggambarkan berbagai isu permasalahan dalam berbangsa dan bernegara, baik dalam skala nasional maupun global. (*)
Alteripost Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus TPPO di Siger Lounge Polda Lampung, Selasa (12/05/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Lampung atas keberhasilan mengungkap kasus dugaan perdagangan orang yang menimpa dua anak perempuan asal Bandar Lampung berinisial R dan BAA.
“Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kapolda dan jajaran Polda Lampung yang telah berhasil mengungkap kasus TPPO ini. Kasus TPPO masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak dan perempuan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat prihatin dan mengutuk keras praktik perdagangan orang yang menimpa anak di bawah umur.
“Saya sebagai Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh melindungi anak-anak di Provinsi Lampung dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. UPTD PPA Provinsi Lampung hadir sebagai garda terdepan dan akan memastikan setiap korban mendapat layanan aman, nyaman, gratis, dan tuntas sampai korban pulih dan berdaya kembali,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan, sejak menerima informasi dari Polda Lampung terkait pemulangan korban dari Polda Jawa Timur pada 10 Mei 2026, tim UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung langsung bergerak melakukan pendampingan.
Pendampingan tersebut meliputi asesmen kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban, penyediaan rumah aman (shelter) dengan pengawasan 24 jam, layanan kesehatan dan visum di RSUD Abdul Moeloek, hingga konseling trauma intensif untuk pemulihan psikologis korban.
Selain itu, Pemprov Lampung juga memberikan pendampingan hukum melalui penasihat hukum yang mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Pemerintah turut menyiapkan reintegrasi sosial bersama dinas sosial kabupaten/kota guna memastikan korban dapat kembali melanjutkan pendidikan.
“Korban ini masih duduk di kelas 3 SMP dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Negara wajib hadir mendampingi korban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Perpres Nomor 65 Tahun 2020,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati, wali kota, dan kepala desa se-Lampung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap TPPO.
Gubernur mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama dari modus bujuk rayu melalui media sosial.
“Kepolisian dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mari sama-sama kita awasi anak-anak kita dari modus bujuk rayu di media sosial. Laporkan segera jika melihat indikasi TPPO atau kekerasan terhadap anak kepada kepolisian, call center UPTD PPA Provinsi Lampung 0811-1791-1120, hotline SAPA 129, atau kantor polisi terdekat,” ajaknya.
Ia juga meminta media menjaga identitas korban demi masa depan anak-anak tersebut.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kami sampaikan bahwa kalian tidak sendiri, pemerintah akan mendampingi sampai pulih,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolda Lampung Helfi Assegaf mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
Ia menjelaskan, kasus bermula ketika tersangka berinisial SAS (17 tahun 11 bulan) diduga mengajak korban bekerja di Surabaya sebagai terapis “plus-plus” dengan iming-iming gaji Rp2 juta per minggu.
“Keuntungan yang diterima pelaku dari setiap korban yang menerima tamu sebesar Rp30 ribu,” jelas Kapolda.
Polda Lampung mengamankan korban dan tersangka pada 9 Mei 2026 serta menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen identitas, tangkapan layar percakapan WhatsApp, tiket perjalanan, dan telepon genggam milik tersangka.
Kapolda menyebut tersangka dijerat Pasal 2 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang pengaturannya disesuaikan dengan Pasal 455 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 622 Ayat 1 Huruf g dan Ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Lampung, khususnya orang tua, guru, dan lembaga perlindungan anak, untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan dan langkah pencegahan terhadap TPPO yang semakin marak terjadi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memastikan Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mendampingi keberlanjutan pendidikan kedua korban.
“Anak-anak ini masih kelas 3 SMP dan kemarin belum mengikuti ujian. Insyaallah besok mereka akan melaksanakan ujian dan kami bertanggung jawab memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK di Bandar Lampung,” ujarnya.
Eva Dwiana juga menyampaikan pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar SMP melalui koordinasi dengan sekolah dan orang tua. (*)
Gubernur, Kapolda dan Wali Kota Pastikan Pendidikan Korban TPPO Tetap Berjalan
HIPMI Lampung Dorong Sinergi Pengusaha, Pemerintah dan OJK Lewat FORBISDA 2026
Berhasil Ungkap Kasus TPPO, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bandarlampung Apresiasi Jajaran Polda Lampung
