Connect with us

Lampung

Viral Ibu Hamil Ditandu, Pembangunan RSUD Pesisir Barat Dipercepat

Published

on

Alteripost Pesisir Barat – Kabupaten Pesisir Barat akhirnya akan memiliki rumah sakit rujukan sendiri. Hal ini dipastikan setelah dilangsungkannya groundbreaking pembangunan RSUD KH Muhammad Thohir pada Rabu (8/5). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela.

Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit ini semula dijadwalkan untuk dimulai pada tahun 2026. Namun, keputusan untuk mempercepat proyek ini diambil setelah beredarnya video viral yang menunjukkan seorang ibu hamil harus ditandu menuju fasilitas kesehatan karena tidak adanya rumah sakit di wilayah tersebut.

“Awalnya memang dijadwalkan tahun depan. Tapi Ketua MPR RI, Pak Ahmad Muzani, datang langsung menemui saya, menunjukkan video seorang ibu yang akan melahirkan dan harus ditandu. Video itu sangat menyentuh. Saya tonton mungkin sampai tujuh kali. Ya sudah, kita percepat saja,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Ketua MPR RI untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut menjadi dorongan kuat bagi Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

“Bayangkan, RI-5 (ketua MPR) datang ke RI-25 (Menteri Kesehatan), sambil membawa adiknya yaitu Gubernur Lampung. Katanya, ‘Dia mau kerja dan bisa kerja.’ Saya lihat kesungguhannya, dan saya percaya ini bisa menjadi amal jariyah untuk kita semua,” tambahnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kolaborasi dan perhatian dari pemerintah pusat menjadi kunci dimulainya proyek ini lebih awal dari yang direncanakan.

“Sebenarnya ini proyek tahun depan. Tapi karena Pak Muzani langsung sampaikan ke Pak Menteri, alhamdulillah hari ini kita bisa mulai. Ini bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Pesisir Barat, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur juga menyinggung pengalaman Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, yang pernah mengalami langsung keterbatasan akses layanan kesehatan saat bertugas sebagai dokter muda.

“Saat dr. Jihan koas dulu di RSUD Tanggamus, beliau sering menangani pasien rujukan dari Pesisir Barat. Banyak yang datang dalam kondisi kritis, bahkan ada yang tidak tertolong. Semoga dengan hadirnya rumah sakit ini, kejadian serupa bisa kita hindari,” lanjutnya.

Rumah sakit ini akan dibangun sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. RSUD KH Muhammad Thohir akan dilengkapi dengan fasilitas untuk menangani lima penyakit prioritas nasional: stroke, jantung, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.

“Kami akan lengkapi dengan CT scan, alat mamografi, hingga fasilitas hemodialisa. Kami ingin masyarakat tak perlu jauh-jauh ke Bandar Lampung hanya untuk cuci darah,” tegas Menkes.

Meski begitu, Budi juga menekankan pentingnya keberadaan tenaga medis yang memadai. Ia berharap rumah sakit ini nantinya diisi oleh dokter-dokter spesialis dari kalangan putra daerah.

“Spesialis itu langka. Cari dari warga lokal. Kalau perlu, kawinkan mereka dengan orang sini supaya betah. Gaji? Kalau lebih dari Sekda, tak masalah. Yang penting rakyat dapat layanan,” ujarnya, disambut tawa hadirin.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan bentuk tanggapan atas suara rakyat yang selama ini kerap muncul di media sosial.

“Cerita pilu warga Pesisir Barat — ibu ditandu, perjalanan panjang ke rumah sakit — itu sering kami dengar. Hari ini, kita jawab dengan tindakan nyata. Masyarakat Pesisir Barat berhak atas keadilan dan kemajuan yang sama seperti daerah lain,” ujar Muzani.

Kunjungi Puskesmas, Evaluasi Pelayanan Dasar

Sebelum menghadiri groundbreaking RSUD, rombongan Menteri Kesehatan juga meninjau Puskesmas Ngambur di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kunjungannya, Menkes berdialog langsung dengan para petugas Puskesmas untuk mendengar berbagai kendala di lapangan — mulai dari distribusi obat, fasilitas, hingga ketersediaan tenaga medis.

Hal serupa juga dilakukan saat berada di RSUD KH Muhammad Thohir. Menteri Kesehatan secara langsung meminta laporan jumlah pasien bulanan serta mengecek ketersediaan dokter spesialis. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah

Published

on

Foto: Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan

Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.

Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.

Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.

Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.

Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.

“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.

“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.

“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.

Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.

Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.

“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.

Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading