Connect with us

Lampung

Viral Ibu Hamil Ditandu, Pembangunan RSUD Pesisir Barat Dipercepat

Published

on

Alteripost Pesisir Barat – Kabupaten Pesisir Barat akhirnya akan memiliki rumah sakit rujukan sendiri. Hal ini dipastikan setelah dilangsungkannya groundbreaking pembangunan RSUD KH Muhammad Thohir pada Rabu (8/5). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela.

Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit ini semula dijadwalkan untuk dimulai pada tahun 2026. Namun, keputusan untuk mempercepat proyek ini diambil setelah beredarnya video viral yang menunjukkan seorang ibu hamil harus ditandu menuju fasilitas kesehatan karena tidak adanya rumah sakit di wilayah tersebut.

“Awalnya memang dijadwalkan tahun depan. Tapi Ketua MPR RI, Pak Ahmad Muzani, datang langsung menemui saya, menunjukkan video seorang ibu yang akan melahirkan dan harus ditandu. Video itu sangat menyentuh. Saya tonton mungkin sampai tujuh kali. Ya sudah, kita percepat saja,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Ketua MPR RI untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut menjadi dorongan kuat bagi Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

“Bayangkan, RI-5 (ketua MPR) datang ke RI-25 (Menteri Kesehatan), sambil membawa adiknya yaitu Gubernur Lampung. Katanya, ‘Dia mau kerja dan bisa kerja.’ Saya lihat kesungguhannya, dan saya percaya ini bisa menjadi amal jariyah untuk kita semua,” tambahnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kolaborasi dan perhatian dari pemerintah pusat menjadi kunci dimulainya proyek ini lebih awal dari yang direncanakan.

“Sebenarnya ini proyek tahun depan. Tapi karena Pak Muzani langsung sampaikan ke Pak Menteri, alhamdulillah hari ini kita bisa mulai. Ini bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Pesisir Barat, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur juga menyinggung pengalaman Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, yang pernah mengalami langsung keterbatasan akses layanan kesehatan saat bertugas sebagai dokter muda.

“Saat dr. Jihan koas dulu di RSUD Tanggamus, beliau sering menangani pasien rujukan dari Pesisir Barat. Banyak yang datang dalam kondisi kritis, bahkan ada yang tidak tertolong. Semoga dengan hadirnya rumah sakit ini, kejadian serupa bisa kita hindari,” lanjutnya.

Rumah sakit ini akan dibangun sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. RSUD KH Muhammad Thohir akan dilengkapi dengan fasilitas untuk menangani lima penyakit prioritas nasional: stroke, jantung, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.

“Kami akan lengkapi dengan CT scan, alat mamografi, hingga fasilitas hemodialisa. Kami ingin masyarakat tak perlu jauh-jauh ke Bandar Lampung hanya untuk cuci darah,” tegas Menkes.

Meski begitu, Budi juga menekankan pentingnya keberadaan tenaga medis yang memadai. Ia berharap rumah sakit ini nantinya diisi oleh dokter-dokter spesialis dari kalangan putra daerah.

“Spesialis itu langka. Cari dari warga lokal. Kalau perlu, kawinkan mereka dengan orang sini supaya betah. Gaji? Kalau lebih dari Sekda, tak masalah. Yang penting rakyat dapat layanan,” ujarnya, disambut tawa hadirin.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan bentuk tanggapan atas suara rakyat yang selama ini kerap muncul di media sosial.

“Cerita pilu warga Pesisir Barat — ibu ditandu, perjalanan panjang ke rumah sakit — itu sering kami dengar. Hari ini, kita jawab dengan tindakan nyata. Masyarakat Pesisir Barat berhak atas keadilan dan kemajuan yang sama seperti daerah lain,” ujar Muzani.

Kunjungi Puskesmas, Evaluasi Pelayanan Dasar

Sebelum menghadiri groundbreaking RSUD, rombongan Menteri Kesehatan juga meninjau Puskesmas Ngambur di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kunjungannya, Menkes berdialog langsung dengan para petugas Puskesmas untuk mendengar berbagai kendala di lapangan — mulai dari distribusi obat, fasilitas, hingga ketersediaan tenaga medis.

Hal serupa juga dilakukan saat berada di RSUD KH Muhammad Thohir. Menteri Kesehatan secara langsung meminta laporan jumlah pasien bulanan serta mengecek ketersediaan dokter spesialis. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Kakao Lampung Menuju Pasar Global, Pemerintah Perkuat Dukungan untuk Petani

Published

on

Alteripost Pesawaran – Kabupaten Pesawaran dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026. Kegiatan bertemakan “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional” dengan topik “Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional” tersebut berlangsung di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (19/11/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sektor perkebunan di Provinsi Lampung.

Menurutnya, potensi kakao di Lampung perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, produktivitas, tata kelola perkebunan, serta penguatan industri pengolahan lokal agar mampu bersaing dengan produk cokelat dari luar negeri.

Gubernur juga menyoroti kebutuhan petani terhadap fasilitas pengering atau dryer untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Sebab, proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika musim hujan tiba.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas biji kakao dan berdampak terhadap harga jual hasil panen di tingkat petani. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting dalam mendorong kemajuan perkakaoan di Lampung.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, termasuk kemungkinan pengaturan impor apabila diperlukan guna menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani.

Selain kebijakan perdagangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembibitan kakao. Ia mendorong PTPN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti dalam menghasilkan bibit kakao unggul yang nantinya dapat disalurkan kepada petani.

“Kebijakan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut.

Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan potensi dan karakteristik daerah, mengingat kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian warga.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah momentum nasional yang sangat penting ini. Kami berharap melalui penyelenggaraan Hari Kakao Indonesia ke-14, potensi dan kualitas kakao asal Pesawaran semakin dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar global,” ujar Bupati Nanda.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung pengembangan kakao melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan, serta membuka ruang kolaborasi dengan peneliti dan investor guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing kakao daerah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi perkakaoan yang kuat. Terdapat delapan kabupaten di Lampung yang mengembangkan komoditas kakao, didukung keberadaan industri dan pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi pengembangan kakao di Kebun Benih Way Berulu yang menjadi model percontohan dengan produktivitas relatif baik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai usaha perkakaoan.

Lebih lanjut, peringatan HKI ke-14 dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penyaluran bibit kakao unggul kepada petani, bantuan pupuk, bantuan beras, penandatanganan nota kesepahaman terkait pembiayaan dana bergulir, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Kakao Berkelanjutan beserta rencana operasional periode 2026–2029.

Penyelenggaraan HKI ke-14 ini menjadi forum nasional untuk mengonsolidasikan kebijakan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mendorong percepatan revitalisasi perkakaoan nasional.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari sejumlah kabupaten di Lampung, di antaranya Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan.

Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Kakao Indonesia Sutanto Abdullah, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, Direktur PTPN I Regional 7, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hadir pula para camat, akademisi, peneliti, pelaku usaha, asosiasi petani kakao, dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading