Connect with us

Lampung

Pemprov Lampung Telah Realisasikan DBH dan Insentif Nakes

Published

on

Foto: Gubernur Arinal bersama Sekdaprov Fahrizal

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berkomitmen mempercepat realisasi Anggaran Belanja Daerah, hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. MA, saat memberikan arahan kepada Kepala Perangkat Daerah secara virtual dalam rangka persiapan rapat konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2021, Minggu (25/07/2021)

Dalam kesempatan tersebut, Fahrizal mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyampaikan data Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Pusat pada tahun Anggaran 2021 ini, dengan total DBH yang telah dibayar sebesar 698,5 milyar ( Rp. 698.539.374.322 ).

“Direalisasikannya DBH ke masing-masing daerah ini merupakan wujud nyata dari komitmen Gubernur Arinal untuk menyalurkan DBH kepada Kabupaten dan Kota, sehingga pada saat ini Pemprov Lampung tidak memiliki hutang DBH,” ungkap Fahrizal mewakili Gubernur Lampung Arinal.

“Dengan demikian Pemkab dan Pemkot memiliki kapasitas fiskal dalam pembiayaan berbagai agenda pembangunan, yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan masing-masing di daerahnya, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya percepatan vaksinasi dan perlindungan sosial,” tambahnya.

Di samping telah merealisasikan DBH kepada Kabupaten dan Kota, Pemprov Lampung juga telah merealisasikan Insentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

“Selain itu, kita (Pemprov Lampung) melalui BPKAD juga telah membayar insentif untuk tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sebesar 12 milyar dan di tahun 2021 sebesar 14 milyar,” ujar Fahrizal.

Sesuai data yang telah diterima oleh Kemendagri dan Kemenkeu per tanggal 23 Juli 2021, alokasi Anggaran untuk insentif Nakes adalah sebesar 40.643.149.002 dan telah direalisasikan sebesar 26.240.324.657 atau sebesar 64,56 persen. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Pemprov Lampung Mulai Bayarkan Ganti Rugi Lahan Pelebaran Jalan di Pesawaran

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya proyek pelebaran jalan menuju standar pada ruas Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lempasing–Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kamis (19/11/2026).

Kegiatan pembayaran ganti kerugian tersebut berlangsung di The Pavilion Lampung dan dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Ir. M. Taufiqullah, S.T., M.T., serta Staf Ahli Bupati Pesawaran Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Razak, S.Sos., bersama masyarakat penerima ganti kerugian.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.

Menurutnya, dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah bersedia memberikan lahannya untuk pelebaran jalan. Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama demi keselamatan kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Razak menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung proses pengadaan tanah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Bupati Pesawaran, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan terhadap pembangunan tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan itu, terdapat 174 bidang tanah yang masuk dalam proses pembayaran ganti kerugian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 bidang telah menerima pembayaran.

Razak meminta masyarakat yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Pemerintah, kata dia, akan berupaya mempercepat penyelesaian pembayaran bagi warga yang berhak menerima ganti kerugian pada tahun ini.

“Kami meminta kepada keluarga yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Baik yang sudah menerima maupun yang belum, mari kita saling memberikan pemahaman kepada saudara dan keluarga. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan proses ini secepatnya pada tahun ini,” katanya.

Ia juga menyampaikan pesan Bupati Pesawaran agar masyarakat turut menjaga dan mendukung pembangunan daerah. Pelebaran jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran.

Selain itu, masyarakat yang proses pembayaran ganti kerugiannya belum selesai diimbau segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar.

Salah seorang warga penerima ganti kerugian mengungkapkan bahwa lahan miliknya di wilayah Lempasing berupa kebun yang terdampak proyek pelebaran jalan menuju kawasan wisata Kabupaten Pesawaran.

Ia menyebutkan, lahan miliknya dengan ukuran sekitar 70 meter mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp50 juta.

Besaran ganti kerugian yang diterima masing-masing warga berbeda-beda, menyesuaikan luas dan nilai tanah yang terdampak pengadaan. Sejumlah warga menerima sekitar Rp50 juta, sementara warga lainnya memperoleh hingga Rp150 juta.

Pembayaran ganti kerugian ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pesawaran.

Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, proyek pelebaran jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus kendaraan, menunjang sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. (Indra)

Facebook Comments Box
Continue Reading