Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

Kick Off GENCARKAN: OJK Lampung Dorong Literasi Keuangan Masyarakat

Published

on

Alteripost Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama dengan Universitas Bandar Lampung, Asosiasi dan Industri Jasa Keuangan menyelenggarakan kegiatan kick off Bulan Literasi Keuangan Tahun 2025 di auditorium gedung pasca-sarjana Universitas Bandar Lampung (UBL) pada tanggal 23 Mei 2025.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara masif dan merata, OJK menyelenggarakan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang merupakan gerakan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan prinsip pelaksanaan masif, merata, sinergi, terarah, terukur dan berkelanjutan.

Salah satu program dalam GENCARKAN tahun 2025 ini adalah Bulan Literasi Keuangan yang dilaksanakan pada periode bulan Mei s.d Agustus 2025. Program dimaksud dilaksanaan oleh OJK Pusat dan Kantor OJK Daerah Bersama PUJK maupun Asosiasi.
Bulan Literasi Keuangan sendiri terdiri dari financial literacy series, financial literacy campaign dan financial literacy award yang masing-masing kegiatan dapat berupa webinar, podcast, talkshow, kelas edukasi keuangan maupun intensive workshop. Kegiatan Literasi ini menyasar kepada Pelajar dan Mahasiswa, Petani/Nelayan, Pelaku UMKM, Komunitas dan Profesi, Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Umum lainnya.

Kick off bulan literasi keuangan tahun 2025 dilakukan secara resmi dengan pemukulan gong oleh Bapak Otto Fitriandy selaku Kepala OJK Provinsi Lampung dengan didampingi oleh Ibu Prof. Dr. Erlina B. S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UBL, Bapak Amran selaku Direktur Bisnis PT Lampung Berkah Finansial Teknologi dan Bapak Dedy Nur Arifin selaku Analis Direktorat Pengaturan PVML Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam agenda ini, turut serta dilakukan kuliah umum dengan tema “Regulasi fintech di Indonesia : antara inovasi dan kepastian hukum” dengan narasumber berasal dari Direktorat Pengaturan PVML Otoritas Jasa Keuangan dan PT Lampung Berkah Finansial Teknologi. Selain itu terdapat pencanangan kepada 9 duta literasi keuangan yang menjadi perwakilan dari 5 Industri Jasa Keuangan (IJK).

“Kami berharap dengan adanya kegiatan kuliah umum serta kick off bulan literasi keuangan ini dapat memberikan manfaat yang besar dan nyata bagi peningkatan kapasitas terkait upaya kita meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan khusunya di Provinsi Lampung.“ Ungkap Otto Fitriandy.

Berdasarkan hasil laporan yang diberikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di Provinsi Lampung, diketahui sebanyak 35 PUJK turut serta dalam menyemarakkan Bulan Literasi Keuangan melalui kegiatan kegiatan edukasi literasi keuangan. Terdapat 73 kegiatan dengan peserta sebanyak 4.000 orang pada periode 1 – 23 Mei 2025 dan akan terus bertambah hingga total 155 kegiatan dengan 8.785 peserta sampai dengan puncak bulan literasi keuangan pada Agustus 2025.

Ibu Prof. Dr. Erlina B. S.H., M.H. dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada OJK dan industri jasa keuangan yang memberikan perhatian untuk peningkatan literasi keuangan khususnya di provinsi lampung. UBL berharap kedepannya sinergi dan kolaborasi dapat lebih ditingkatkan bersama OJK dan industri jasa keuangan.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Ekonomi dan Bisnis

Perkuat Ekonomi Petani, OJK dan TPAKD Bangun Ekosistem Kelapa Terintegrasi

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung memperkuat pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui skema pembiayaan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, mempercepat hilirisasi, serta mendorong kesejahteraan petani.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan OJK Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, instansi terkait, serta pelaku usaha komoditas kelapa.

Kolaborasi tersebut bertujuan memetakan rantai pasok kelapa dari sektor hulu hingga hilir, memperluas akses pembiayaan formal, sekaligus merumuskan strategi optimalisasi potensi komoditas kelapa di Lampung.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.

Sementara itu, luas perkebunan kelapa di Lampung mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi sebanyak 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Sentra produksi kelapa tersebar di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan pengembangan komoditas kelapa harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, bukan hanya mengandalkan penjualan produk mentah.

Menurutnya, kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.

Diversifikasi produk tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.

Senada, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.

Di antaranya kebutuhan peremajaan tanaman, keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani dengan akademisi, perusahaan penyerap hasil produksi (offtaker), lembaga pemerintah, perbankan, dan perusahaan asuransi.

Melalui skema tersebut, petani tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknologi budidaya, kepastian pasar, peningkatan standar mutu, serta perlindungan terhadap risiko usaha.

Pembiayaan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan siklus budidaya dan kebutuhan investasi petani sehingga mampu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam FGD tersebut, sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan, antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.

Dari sektor jasa keuangan, dukungan diberikan oleh Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Sementara dari sisi pengembangan pasar, turut dilibatkan sejumlah perusahaan offtaker, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani kelapa PERPEKINDO.

Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, memperkuat sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), termasuk mengatasi persoalan peremajaan tanaman dan penyediaan bibit unggul.

Kedua, mempercepat hilirisasi dengan memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan offtaker guna menjamin penyerapan hasil produksi serta mendorong terbentuknya harga yang berkeadilan.

Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga perlindungan asuransi pertanian untuk mendukung keberlanjutan usaha petani.

Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi petani maupun pelaku usaha.

Masyarakat diimbau memahami produk dan layanan keuangan sebelum memanfaatkan fasilitas pembiayaan, termasuk menjaga kedisiplinan pembayaran agar riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetap baik.

OJK juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum mengambil keputusan finansial, serta menghindari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.

Melalui FGD ini, sinergi TPAKD dan OJK diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum diskusi.

Keberhasilan program nantinya diharapkan dapat terlihat dari percepatan peremajaan perkebunan, meningkatnya produktivitas petani, berkembangnya industri pengolahan kelapa, serta terbukanya akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas.

Dengan dukungan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat posisinya di pasar nasional maupun global. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading