Lampung
Selain Respon Cepat, Pemprov Lampung Matangkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
Alteripost.co, Bandarlampung-
Di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berbenah dan melakukan upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Upaya ini merupakan bagian integral dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta memprioritaskan keselamatan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana Provinsi Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (17/07/2025).
Dalam Rapat ini, ditekankan pentingnya respon cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam.
“Sebagai Sekda, saya mengemban salah satu tugas sebagai Kepala Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung, melihat keadaan kondisi, cuaca, dan iklim Provinsi Lampung yang mengarah ke darurat, baik bencana alam maupun non-alam, pertolongan pertama atau pascabencana menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan sekarang,” ujar Sekdaprov Marindo.
Marindo sapaan akrabnya, menambahkan bahwa Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya membantu atau menyalurkan bantuan untuk korban pascabencana alam maupun bencana non-alam.
“Kita harus siap dan menenangkan masyarakat, karena pemerintah hadir untuk menenangkan masyarakat. Kesiapan anggaran memang tidak bisa diprediksi, namun yang terpenting adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD yang dibutuhkan.” ujar Sekdaprov.
Adapun siklus penanggulangan bencana mencakup pra-bencana (pencegahan dan pengurangan risiko), saat bencana (penyelamatan jiwa), dan pascabencana (membangun kehidupan yang lebih baik dan aman).
Menurut Marindo, kesiapan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang penguatan sumber daya manusia dan fasilitas.
“Kita memfasilitasi kabupaten/kota dengan berkomunikasi juga dengan pusat apabila terjadi bencana ke depan. Kita harus mempersiapkan keperluan pascabencana, meningkatkan SDM untuk terjun langsung ke lapangan, dan menghimbau bahaya bencana ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, dalam paparannya, menyoroti urgensi simulasi bencana, termasuk simulasi Megathrust.
“Kita mengarah ke persiapan agar lebih siap. Ketika terjadi banjir, kebakaran hutan, kita sudah mempersiapkan dan memprediksi langkah selanjutnya karena terlihat dari satelit,” jelasnya.
Simulasi ini penting untuk melatih respons dan koordinasi antarpihak guna meminimalkan dampak bencana.
“Provinsi Lampung menghadapi berbagai ancaman bencana, baik alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi, maupun non-alam seperti epidemi, wabah, dan kegagalan teknologi, serta bencana sosial seperti konflik dan terorisme,” ujar Kepala BPBD.
Data menunjukkan peningkatan kejadian bencana di Lampung, dengan 98 kejadian pada tahun 2022, dan 198 kejadian hidrometeorologi per Juli 2025, yang didominasi oleh banjir (97 kejadian), angin kencang/puting beliung (68 kejadian), dan tanah longsor (29 kejadian).
Selain itu, Pemprov Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui berbagai langkah strategis. Ini termasuk penyusunan Dokumen RENKON Banjir (Pergub Nomor 41 Tahun 2022) dan pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung (SK Gub Nomor: G/337/VI.08/HK/2025 tanggal 6 Mei 2025).
“Satuan Tugas ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak pascabencana banjir, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota,” ujar Kepala BPBD Rudy.
Lanjut Rudy, Pemprov Lampung juga berupaya memperkuat kapasitas siaga dan tanggap darurat dengan penguatan dukungan anggaran taktis, ketersediaan peralatan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM bencana di setiap stakeholder, serta pengembangan budaya sadar bencana di masyarakat melalui kegiatan tematik seperti Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Keluarga Tangguh Bencana. (Rls)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
