Lampung
Pemprov Lampung Luncurkan Program Desaku Maju, Strategi Terpadu Bangun Ekosistem Ekonomi dari Desa
Alteripost.co, Bandarlampung-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Implementasi Program Unggulan Terpadu Desaku Maju bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur, Jumat (01/08/2025).
Sekdaprov Lampung dalam arahannya menyampaikan bahwa secara konsep Program Unggulan Terpadu Desaku Maju ini adalah program yang mengintegrasikan program-program pembangunan yang ada di desa dan saat ini telah diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
“Konsep pembangunan ini bagaimana melihat potensi desa terlebih dahulu baik sektor pertanian, kemudian dari sisi pariwisata, ada juga koperasi dan ekonomi kreatif kemudian juga kita pada akhirnya membahas bagaimana perkuatan ekosistem desa,” jelasnya.
Dalam implementasinya, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa terwujudnya progam Desaku Maju ini diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak terlibat.
“Kalau ini parsial dijalankan masing-masing oleh OPD maka hasilnya tidak akan terlihat sehingga hari ini pemerintah provinsi Lampung fokus melakukan program-program yang lokasinya ada di desa karena yang akan menerima manfaat dari pembangunan itu adalah masyarakat yang ada di desa,” tegasnya.
Marindo juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok masyarakat miskin, yakni yang berada di desil 1 dan 2.
“Saat ini kita memiliki data bagaimana kemiskinan ekstrem dan miskin itu ada di desil 1 dan desil 2, maka kita akan pastikan program-program itu menyentuh langsung kepada masyarakat yang ada di desil 1 dan desil 2,” tegasnya.
Diakhir, Sekdaprov Marindo mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan Program Desaku Maju di Provinsi Lampung.
“Pada prinsipnya kita sepakat bahwa program terpadu Desaku ini menjadi sebuah program unggulan Pemprov Lampung yang akan kita sukseskan bersama, sukseskan bersama itu tentunya kita pastikan dukungan dan intervensi opd-opd dan Bappeda. Intervensi di OPD, tolong pastikan menyasar di desa. Kita sepakat kesitu, lalu selama perjalanannya, kita akan monev terus dan keberadaan Tim Pendamping, kita mohon supportnya selalu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni dalam paparannya menyampaikan bahwa penguatan ekosistem ekonomi desa yang menjadi inti dari Desaku Maju sejalan dengan kebijakan nasional dalam membangun dari pinggiran.
“Salah satu program hasil terbaik cepat pak gubernur adalah penguatan ekosistem ekonomi desa. Kebijakan ini tentunya selaras dengan pemerintah pusat dalam hal ini asta cita yang salah satunya adalah membangun dari daerah pinggiran atau dari desa,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah program dari Gubernur Lampung selama tahun 2025 ini banyak yang berlokasi di desa sehingga ini menjadi bukti bahwa Gubernur Lampung mendorong penguatan ekosistem ekonomi di desa.
“Pak Gubernur ini kebijakannya adalah bagaimana mendorong atau menguatkan ekosistem ekonomi desa agar nilai tambah ada di desa, pertukaran ekonominya juga terjadi di desa dan selama ini juga desa yang memang berkontribusi terhadap kebutuhan daerah tapi perekonomiannya lebih banyak berputar di wilayah kota, ini yang menjadi kebijakan pak gubernur dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) penguatan ekosistem ekonomi desa,” jelasnya.
“Program terpadu Desaku Maju ini sudah di launching oleh bapak Gubernur di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara bersamaan dengan itu, di launching juga di 3 desa yang lain, yaitu di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan,” tambahnya.
Sebagai program inisiasi dari Gubernur Lampung, Elvira berharap program ini dapat menjadi program unggulan yang dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang.
“Kita ingin program ini sebagai inisiasi dari Pak Gubernur menjadi program unggulan sampai dengan 2030, kemudian juga merupakan program inovasi dari pak gubernur,” ucapnya.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung, Saipul dalam kesempatan yang sama juga menegaskan bahwa semangat utama dari Desaku Maju adalah pemberdayaan masyarakat.
“Persepsi terkait Desaku Maju ini berawal dari mengatasi kemiskinan, ini adalah pijakan kita semua dalam mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat inilah yang menjadi concern kita di Desaku Maju,” tegasnya.
Melalui pemberdayaan masyarakat, Saipul berharap masyarakat miskin tidak lagi bergantung dari bantuan dan dapat keluar dari garis kemiskinan.
“Kita buat berdaya sehingga tidak akan bergantung terhadap bantuan dan dapat keluar dari garis kemiskinan. Intervensi pemberdayaan masyarakat ini yang harus kita lakukan sekarang bagaimana kita memastikan masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan ini dapat berdaya,” tambahnya.
Melalui intervensi yang tepat sasaran dan kolaborasi antarlembaga, Pemerintah Provinsi Lampung berharap program Desaku Maju menjadi motor penggerak transformasi desa yang berkelanjutan dan inklusif. (Rls)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
