Lampung
dr Imam Ghozali Dilantik Jadi Direktur RSUD Abdul Moeloek Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan dr Imam Ghozali Sp.An., KMN., M.Kes sebagai Direktur RSUD Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung, di Aula RSUDAM, Jumat (8/8/2025).
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4152/V104/2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung.
Sebelumnya, dr Imam Ghozali menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Keperawatan, Pelayanan, dan Penunjang Medik RSUDAM serta ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUDAM.
Dalam sambutannya, Jihan menyampaikan ucapan selamat dan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan baru, RSUDAM akan menjadi rumah sakit yang lebih baik.
“Saya ucapkan selamat atas amanah, atas jabatan baru yang diemban. Insya Allah saya percaya, Pak Gubernur percaya, dr Imam dapat membawa Rumah Sakit Abdoel Moeloek menjadi rumah sakit kebanggaan Provinsi Lampung yang semakin baik,” ujarnya.
Wagub menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan menjangkau seluruh masyarakat di Provinsi Lampung.
“Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang tertinggal dari pelayanan kesehatan hanya karena jarak dan keterbatasan fasilitas. Tentunya kita di daerah menjawab tantangan tersebut dengan kerja nyata, pelayanan prima, dan kepemimpinan yang berintegritas,” ucapnya.
Ia menekankan agar RSUDAM sebagai rumah sakit rujukan utama menjadi pelopor bagi rumah sakit lainnya di Lampung.
“Lampung sebagai provinsi yang strategis harus bisa jadi contoh. RSUD Dr H Abdul Moeloek harus menjadi pelopor utama bagi rumah sakit lainnya,” tegasnya.
“Rumah sakit ini adalah rumah sakit tipe A negeri yang memang menjadi harapan. Tidak ada lagi harapan setelah RSUDAM di Provinsi Lampung selain memang satu-satunya rumah sakit ini,” tambahnya.
Jihan meminta seluruh jajaran RSUDAM memberikan pelayanan terbaik dan kontribusi maksimal bagi masyarakat.
“Saya mewakili Pemprov Lampung memberikan harapan kepada direktur yang baru dan seluruh jajaran RSUDAM, berikan pelayanan terbaik, berikan kontribusi terbaik untuk mengembangkan kesehatan kita di level yang lebih baik dari sebelumnya,” pintanya.
Ia meyakini kemajuan RSUDAM dapat menjadi stimulus positif bagi rumah sakit di kabupaten/kota.
“Kalau rumah sakit ini baik, akan memberi pengaruh yang baik bagi kesehatan kabupaten/kota lainnya, sehingga memicu semangat membangun kesehatan bersama-sama,” katanya.
Kepada dr Imam, Wagub menitipkan tugas besar untuk mengembangkan RSUDAM menjadi kebanggaan daerah, nasional, bahkan internasional.
“Kembangkan rumah sakit yang sudah baik ini menjadi semakin baik lagi. Kalau bisa, jadikan kebanggaan nasional yang diakui di tingkat internasional,” pesannya.
Jihan juga mengapresiasi langkah konkret yang telah disiapkan dr Imam selama menjadi Plt Direktur dan berharap program tersebut terealisasi demi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Lampung.
“Saya apresiasi, semoga bisa terealisasi dengan baik dan lancar. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, saya yakin kita bisa membawa rumah sakit ini menuju pelayanan kesehatan kelas dunia yang manusiawi, berkualitas, dan merata,” pungkasnya. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Dari Gereja untuk Kemanusiaan, GPIB Marturia Lampung Perkuat Ketangguhan Masyarakat
Raih WTP, Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
