Connect with us

Lampung

Gubernur Mirza-Bupati Ardito Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Published

on

Alteripost Lampung Tengah – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program kolaboratif, termasuk bersama Kejaksaan dan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Panen Raya dan Tanam Padi Musim Tanam Ketiga di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (14/8/2025).

Kegiatan yang digelar di lahan binaan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi H. Yandri Susanto, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Mantovani, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Tengah dr. H. Ardito Wijaya, unsur Forkopimda, serta ratusan petani.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa 67 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama komoditas padi, jagung, dan singkong. Namun selama puluhan tahun, petani belum merasakan pendapatan maksimal akibat harga jual rendah, sulitnya akses pupuk, serta keterbatasan modal dan teknologi.

“Kebijakan Presiden Prabowo menetapkan harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram menjadi angin segar bagi petani. Kenaikan harga ini mampu meningkatkan pendapatan hingga di atas Upah Minimum Regional, sehingga anak petani bisa sekolah, membeli pupuk, dan memperbaiki taraf hidup,” kata Gubernur Mirza.

Pemprov Lampung, lanjutnya, mendukung penuh kebijakan ini dengan mengawal proses dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit, pendampingan modal, hingga penyerapan hasil panen. Gubernur Mirza menilai, kolaborasi dengan Kejaksaan melalui program Petani Mitra Adhyaksa sangat efektif mengurangi kemiskinan dan kriminalitas berbasis ekonomi di pedesaan.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya melaporkan, panen musim kedua tahun ini mencakup lebih dari 4.000 hektare lahan dengan produksi sekitar 28,68 ton. Usai panen, 2.000 hektare lahan akan segera ditanami kembali. Program ini juga dibarengi bantuan alat dan sarana pertanian, seperti traktor, combine harvester, pompa air, dan 50 ton benih padi.

Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Mantovani menambahkan, Kejaksaan memiliki tiga fokus utama dalam mendukung petani: pendampingan hukum untuk melindungi dari mafia pupuk dan sengketa lahan, penguatan akses teknologi dan pemasaran digital, serta pembangunan ekosistem pertanian berkelanjutan berbasis kemitraan.

“Kami ingin memastikan manfaat program langsung dirasakan petani, bukan hanya tertulis di atas kertas. Pertanian harus menjadi kekuatan bangsa, dan petani adalah pahlawan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Kegiatan diakhiri dengan panen bersama oleh Menteri Desa, Gubernur Lampung, dan Jaksa Agung Muda Intelijen, menandai komitmen bersama untuk menjadikan Lampung sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional. Program ini juga disertai dengan bantuan alat dan sarana pertanian, seperti traktor, combine harvester, pompa air, dan 50 ton benih padi.

Salah seorang Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Manunggal Kabupaten Lampung Tengah Agus (45 tahun) menerangkan bahwa rata-rata hasil gabah kering panen sebanyak 8 Ton, jumlah tersebut berkurang 15 persen setelah diolah menjadi gabah kering giling, dan hasil akhir menjadi beras sekitar 5,5 Ton.

“Pupuk dan bibit di dapat dengan mudah, penjualan hasil panen juga mudah, harga gabah saat ini menguntungkan petani,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Sekdaprov Marindo Kukuhkan Pengurus KORPRI Way Kanan

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).

Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.

Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.

Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.

“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.

Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.

Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.

“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading