Lampung
Gubernur Mirza-Bupati Ardito Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Alteripost Lampung Tengah – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program kolaboratif, termasuk bersama Kejaksaan dan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Panen Raya dan Tanam Padi Musim Tanam Ketiga di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan yang digelar di lahan binaan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi H. Yandri Susanto, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Mantovani, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Tengah dr. H. Ardito Wijaya, unsur Forkopimda, serta ratusan petani.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa 67 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama komoditas padi, jagung, dan singkong. Namun selama puluhan tahun, petani belum merasakan pendapatan maksimal akibat harga jual rendah, sulitnya akses pupuk, serta keterbatasan modal dan teknologi.
“Kebijakan Presiden Prabowo menetapkan harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram menjadi angin segar bagi petani. Kenaikan harga ini mampu meningkatkan pendapatan hingga di atas Upah Minimum Regional, sehingga anak petani bisa sekolah, membeli pupuk, dan memperbaiki taraf hidup,” kata Gubernur Mirza.
Pemprov Lampung, lanjutnya, mendukung penuh kebijakan ini dengan mengawal proses dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit, pendampingan modal, hingga penyerapan hasil panen. Gubernur Mirza menilai, kolaborasi dengan Kejaksaan melalui program Petani Mitra Adhyaksa sangat efektif mengurangi kemiskinan dan kriminalitas berbasis ekonomi di pedesaan.
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya melaporkan, panen musim kedua tahun ini mencakup lebih dari 4.000 hektare lahan dengan produksi sekitar 28,68 ton. Usai panen, 2.000 hektare lahan akan segera ditanami kembali. Program ini juga dibarengi bantuan alat dan sarana pertanian, seperti traktor, combine harvester, pompa air, dan 50 ton benih padi.
Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Mantovani menambahkan, Kejaksaan memiliki tiga fokus utama dalam mendukung petani: pendampingan hukum untuk melindungi dari mafia pupuk dan sengketa lahan, penguatan akses teknologi dan pemasaran digital, serta pembangunan ekosistem pertanian berkelanjutan berbasis kemitraan.
“Kami ingin memastikan manfaat program langsung dirasakan petani, bukan hanya tertulis di atas kertas. Pertanian harus menjadi kekuatan bangsa, dan petani adalah pahlawan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Kegiatan diakhiri dengan panen bersama oleh Menteri Desa, Gubernur Lampung, dan Jaksa Agung Muda Intelijen, menandai komitmen bersama untuk menjadikan Lampung sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional. Program ini juga disertai dengan bantuan alat dan sarana pertanian, seperti traktor, combine harvester, pompa air, dan 50 ton benih padi.
Salah seorang Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Manunggal Kabupaten Lampung Tengah Agus (45 tahun) menerangkan bahwa rata-rata hasil gabah kering panen sebanyak 8 Ton, jumlah tersebut berkurang 15 persen setelah diolah menjadi gabah kering giling, dan hasil akhir menjadi beras sekitar 5,5 Ton.
“Pupuk dan bibit di dapat dengan mudah, penjualan hasil panen juga mudah, harga gabah saat ini menguntungkan petani,” pungkasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program pembukaan 1.000 rekening perbankan syariah yang terintegrasi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta 1.000 rekening saham syariah bagi penyuluh agama Islam se-Provinsi Lampung.
Program bertajuk Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Penyuluh Agama tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah di tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan sektor keuangan secara umum.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dikutip dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen, sedangkan inklusinya sebesar 13,24 persen.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I pada Rabu (14/10/2026), mengatakan kesenjangan tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.
“Ini adalah paradoks besar di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Banyak umat kita masih terbiasa menggunakan produk keuangan konvensional, bukan karena tidak mau, melainkan karena belum mengenal ekosistem keuangan syariah yang aman dan menenangkan,” ujarnya.
Ia menilai penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Melalui pendekatan keagamaan, para penyuluh diharapkan mampu menyampaikan edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
OJK juga menyoroti rendahnya pemahaman keuangan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap pinjaman daring ilegal, judi daring, serta penipuan berkedok investasi.
Melalui program tersebut, para penyuluh tidak hanya memperoleh pembekalan materi edukasi, tetapi juga diperkenalkan secara langsung dengan produk keuangan syariah. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menyampaikan informasi berdasarkan pemahaman dan pengalaman kepada masyarakat.
Edukasi mengenai keuangan yang sehat, termasuk prinsip “Legal dan Logis” dalam mengenali penawaran investasi, diharapkan dapat disisipkan dalam khutbah, majelis taklim, serta berbagai kegiatan dakwah sehari-hari.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, menegaskan bahwa dakwah juga memiliki peran dalam mendorong kesejahteraan dan keamanan ekonomi keluarga.
“Penyuluh agama yang berdampak adalah mereka yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Bawalah ilmu ini ke tengah umat, kembangkan metode penyuluhan yang relevan, dan pastikan kehadiran penyuluh benar-benar dirasakan manfaatnya untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi keluarga serta menjauhkan masyarakat dari kejahatan keuangan,” tegasnya.
Program ini terlaksana melalui dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam, Bank Indonesia, ASBISINDO, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, serta PT KISI Sekuritas.
Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan finansial.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui OJK Provinsi Lampung di nomor telepon (0721) 5601471 atau melalui situs resmi OJK di ojk.go.id.(*)
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
Pemprov Lampung Dukung Inovasi Kampus Dalam Penguatan UMKM
