Lampung
UMKM Lampung Tampil di Lampung Begawi 2025, Etalase Kreativitas dan Ekonomi Daerah
Alteripost Bandar Lampung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung secara resmi membuka Lampung Begawi 2025, sebuah perhelatan tahunan yang menjadi wadah sinergi budaya, kreativitas, dan penguatan ekonomi daerah.
Acara yang digelar pada 3–5 Oktober 2025 di Lampung City Mall ini menghadirkan lebih dari 70 UMKM unggulan, festival kuliner, pergelaran busana, festival musik, serta berbagai forum edukasi yang terbuka untuk umum dan gratis bagi smasyarakat.
Mengusung tema “Sinergi, Digitalisasi, dan Inklusivitas untuk Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan”, Lampung Begawi tahun ini hadir sebagai bentuk kolaborasi berbagai pihak sekaligus etalase pencapaian UMKM Lampung.
Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan efesiensi pembayaran digital melalui QRIS, dan perluasan pasar produk lokal untuk memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam sambutannya pada Opening Ceremony Lampung Begawi 2025 (3/10) menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pameran produk dan hiburan, tetapi juga fasilitasi konkret seperti business matching ekspor dan pembiayaan.
Ia menambahkan, “Lampung Begawi merupakan wujud nyata peran Bank Indonesia di tengah masyarakat.
Tidak hanya sebatas menjaga stabilitas moneter, kami juga hadir secara langsung dalam mendukung sektor riil melalui upaya penguatan UMKM dan perluasan digitalisasi sitem pembayaran,” ungkapnya.
Gubernur Lampung, yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi, Rinvayanti dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa perekonomian Lampung terus menunjukkan penguatan.
Sepanjang semester I 2025, ekonomi lampung mampu tumbuh 5,27 persen (ctc). Menurutnya,capaian ini memberi optimisme, namun yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“UMKM memegang peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh sekaligus merata.
Karena itu, Lampung Begawi menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing produk lokal dan melahirkan lebih banyak UMKM champion yang siap bersaing di pasar global,” ujarnya.
Seluruh masyarakat Lampung dan sekitarnya diajak hadir dan meramaikan Lampung Begawi 2025, serta ikut mendukung semangat Bangga Buatan Lampung sebagai bagian dari kontribusi nyata menuju Lampung maju untuk Indonesia Emas. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
