Connect with us

Lampung Selatan

Lamsel Terapkan PPKM Level 4, Nanang Perbolehkan Masyarakat Menikah Tanpa Hajatan

Published

on

Foto: Bupati Nanang saat melakukan Rakor menindaklanjuti kebijakan PPKM level 4

 

Alteripost.co, Lampung Selatan-
Pemerintah telah resmi memperpanjang masa pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini berlaku sampai tanggal 16 Agustus mendatang.

Pemerintah juga memperpanjang masa PPKM level 4 di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Namun yang berbeda, PPKM di luar Jawa akan berlaku selama dua minggu, hingga 23 Agustus 2021.

Enam kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menerapkan PPKM level 4 yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, termasuk Kabupaten Lampung Selatan.

Penerapan PPKM Level 4 di kabupaten/kota di Lampung ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 31 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 luar Jawa Bali.

Menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 31 Tahun 2021 tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menerapkan kebijakan PPKM level 4 di seluruh Kecamatan di Lampung Selatan.

Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto langsung mengambil sikap tegas dengan menginstruksikan seluruh camat untuk menjalankan Instruksi Mendagri tersebut.

Langkah itu dipilih untuk mengurangi mobilitas warga dan mencegah kerumunan, demi menekan meluasnya penularan Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan.

Hal itu ditegaskan Bupati Nanang Ermanto saat memimpin rapat terbatas dengan para pejabat utama, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta 17 camat di Lampung Selatan, di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, Selasa (10/8/2021).

Bupati Nanang Ermanto mengatakan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, pemerintah daerah wajib mengikuti arahan dari pemerintah pusat dan gubernur.

“Kita harus tegas di lapangan. Persoalannya bukan suka atau tidak suka, enak atau tidak enak. Tapi apa yang kita lakukan adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya Covid-19,” tegas Nanang Ermanto dalam arahannya.

Aturan dalam Instruksi Mendagri Nomor 31 Tahun 2021 tersebut diantaranya membatasi acara hajatan. Dalam poin KETIGA huruf l disebutkan pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan untuk kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4.

“Instruksinya dan sanksinya tegas. Tugas kita sebagai perpanjangan pemerintah hanya menjalankan peran ini saja. Jadi jelas resepsi pernikahan ditiadakan tapi tetap boleh menikah,” tegas Nanang.

Selain itu, dalam Instruksi Mendagri tersebut deijelaskan bahwa pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).

Dalam Instruksi Mendagri itu juga disebutkan untuk fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

“Kegiatan yang tidak bisa dihindari seperti pasar tradisional masih bisa dilakukan. Apotek masih buka 24 jam. Termasuk rumah makan atau warteg sekala kecil,” terang Nanang.

Nanang menyebut, pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir, bisa jadi membuat masyarakat merasa lelah. Namun kondisi tersebut kata dia, jangan membuat putus asa dan menyerah seluruh pejabat dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.

“Kita tidak boleh putus asa dengan kondisi level 4 ini. Tetapi kita terus semangat melawan Covid-19. Saya tahu kita semua sudah bekerja makismal 24 jam, hari libur pun tetap bekerja. Inilah tanggungjawab dan konsekuensi kita sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya.

Berikut aturan lengkap selama PPKM level 4 yang ditetapkan di Kabupaten Lampung Selatan hingga 23 Agustus 2021 mendatang, selengkapnya download disini : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Bupati Egi Dekatkan Pelayanan Publik ke Masyarakat Melalui MPP Mini dan Samsat Digital

Published

on

Alteripost Natar – Mengurus administrasi dan membayar pajak kendaraan kini tak harus selalu ditempuh dengan perjalanan jauh ke Kalianda.

Bagi masyarakat di wilayah utara Lampung Selatan, akses terhadap sejumlah layanan publik kini semakin dekat melalui kehadiran Samsat Digital Drive Thru dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Natar. Dua fasilitas ini menjadi kado HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan yang dipersembahkan Bupati Radityo Egi Pratama untuk masyarakat.

Kedua fasilitas tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Egi di Kantor Kecamatan Natar, Rabu (18/11/2026). Kehadirannya diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat di lima kecamatan, yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram, dengan potensi penerima manfaat mencapai sekitar satu juta jiwa.

Bagi Egi, mendekatkan pelayanan bukan sekadar menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mengakses layanan pemerintahan.

Ia mengungkapkan, kehadiran kedua fasilitas tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan lebih mudah dijangkau. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan kepada warga yang hendak menunaikan kewajibannya, bukan justru membiarkan mereka menanggung beban perjalanan dan biaya yang besar.

“Ini menjadi sebuah dilema. Saya sebagai bupati melihat masyarakat saya harus berkorban sedemikian besar biayanya pada saat mereka ingin menunaikan kewajiban. Nah, ini yang menjadi pola pikir yang ingin saya ubah. Masyarakat ingin menunaikan kewajiban, tetapi bukannya dipermudah, malah lebih seringnya mungkin dibiarkan,” ujar Egi.

Karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengedepankan ketulusan dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Egi juga menyatakan akan memantau langsung pelaksanaan pelayanan untuk memastikan fasilitas tersebut berjalan optimal.

Ia berharap kehadiran MPP Mini Natar dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya sekaligus mempermudah berbagai urusan administrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak agar manfaat pelayanan benar-benar dirasakan warga.

Di MPP Mini Natar, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perizinan usaha dan bangunan, pertanahan, sosial, ketenagakerjaan, hingga layanan Bank Lampung. Fasilitas ini beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Sementara itu, Samsat Digital Drive Thru memberikan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan maupun lima tahunan, termasuk penggantian pelat nomor kendaraan, tanpa harus turun dari kendaraan. Skema pelayanan ini diharapkan membuat proses pembayaran pajak lebih praktis dan efisien.

Kehadiran kedua fasilitas tersebut merupakan upaya Pemkab Lampung Selatan memperluas akses pelayanan publik hingga tingkat kecamatan, sehingga masyarakat wilayah utara dapat memperoleh layanan lebih mudah tanpa harus selalu ke Kalianda.

Melalui kado HUT ke-70 ini, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading