Lampung
Lampung Menjadi Provinsi Dengan Inflasi Terendah Secara Nasional
Alteripost.co, Bandarlampung-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan hasil perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Senin (11/11/2025).
Amalia menjelaskan, hingga Oktober 2025, inflasi Indonesia masih terkendali dalam kisaran target nasional 2,5 ± 1 persen. Berdasarkan data BPS, tercatat 37 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 1 provinsi, yaitu Papua, mengalami deflasi sebesar -0,92 persen.
Dari 37 provinsi yang mengalami inflasi, Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional yaitu sebesar 0,30 persen.
Beberapa provinsi yang mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen) antara lain Sumatera Barat sebesar 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen. Sementara itu, inflasi di beberapa daerah lainnya masih berada dalam kisaran yang terkendali.
Kepala BPS RI menyebut capaian Lampung menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan utama. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai berjalan efektif melalui langkah penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan operasi pasar rutin di berbagai wilayah.
Selain menyampaikan data inflasi, Amalia juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025 yang mencapai 5,04 persen (year-on-year). Angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih tumbuh stabil di tengah dinamika ekonomi global.
Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 39,10 persen, diikuti Sulawesi Tengah 7,79 persen, dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Sementara dua provinsi mengalami kontraksi, yaitu Papua Tengah sebesar -16,11 persen dan Papua Barat -0,13 persen.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran Kepala Daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali di wilayah masing-masing. Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan konsisten di seluruh daerah. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.
Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
