Lampung Selatan
Pemkab Lampung Selatan Minta ASN Tutup Tahun 2025 dengan Prestasi, Bukan Alasan
Alteripost Kalianda – Memasuki bulan terakhir Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan percepatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai agenda utama jelang penutupan tahun anggaran.
Penekanan itu disampaikan saat apel mingguan perdana bulan Desember yang digelar di Lapangan Korpri, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan, Senin (1/12/2025).
Apel dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, yang menyampaikan amanat Bupati Lampung Selatan.
Di hadapan kepala perangkat daerah, pejabat administrator, fungsional, serta seluruh ASN, mulai dari PNS, PPPK hingga THLS, Edy menegaskan bahwa Desember merupakan fase evaluasi sekaligus penentu keberhasilan program daerah sepanjang tahun.
“Ini bulan terakhir di Tahun 2025. Fase memastikan seluruh target RPJMD, Renstra, dan Renja dapat kita tuntaskan tepat waktu,” ujarnya.
Ia menekankan percepatan realisasi anggaran, terutama pada program prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Edy mengingatkan tidak boleh ada kegiatan yang tertunda atau mengendap menjelang penutupan tahun anggaran.
“Kita tutup tahun dengan prestasi, bukan dengan alasan,” tegasnya.
Selain aspek anggaran, Edy juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat layanan publik, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Ia mengingatkan bahwa digitalisasi kerja melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus terus digenjot demi pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Pelayanan harus mudah diakses masyarakat,” imbuh Edy.
Menjelang akhir tahun, ia turut meminta jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin kencang, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Koordinasi cepat tanggap dengan BPBD, kecamatan, dan desa dinilai menjadi langkah penting menjaga kondusivitas wilayah.
Edy menutup amanat dengan menekankan pentingnya soliditas aparatur pemerintahan sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Kabupaten Lampung Selatan hanya bisa maju bila pemerintahannya disiplin, bekerja cepat, dan berjiwa melayani. Mari tingkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.(*)
Alteripost Way Sulan – Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, kembali optimis untuk mengulang prestasi gemilang di ajang Lomba Desa/Kelurahan.
Setelah pernah meraih Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung dan Juara III Tingkat Nasional pada 2018, desa tersebut kini menatap peluang melangkah hingga tingkat nasional dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.
Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Klarifikasi Lapangan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kamis (25/6/2026).
Menurut Syaiful, Desa Karang Pucung memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Namun, lebih dari sekadar mengejar gelar juara, keberhasilan desa tersebut tercermin dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan.
“Keberhasilan Desa Karang Pucung bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan desa melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inilah semangat Desa HELAU menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Syaiful.
Dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Desa Karang Pucung menampilkan berbagai inovasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu transformasi yang menjadi unggulan adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan.
Saat ini, BUMDes Karang Pucung mengembangkan usaha peternakan ayam petelur berbasis teknologi melalui kerja sama dengan Bank Lampung.
Program tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Syaiful menjelaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Upaya itu selaras dengan Program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.
“Kami berharap Desa Karang Pucung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu membangun daerahnya secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Syaiful.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa sebagai pusat kehidupan masyarakat.
“Sesungguhnya wajah Provinsi Lampung ada di desa. Jika desa maju, maka Lampung juga akan maju. Karena itu, pembangunan desa harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Slamet.
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mengakselerasi pembangunan desa melalui Program Desaku Maju guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama melalui pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi pertanian berbasis inklusif di tingkat desa agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di pedesaan.
Slamet juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan peran BUMDes dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal.(*)
Karang Pucung Mantapkan Langkah Menuju Nasional pada Lomba Desa 2026
Pemkab Melalui DPMK Gelar Sosialisasi dan Penandatanganan Kerjasama KPPB Kampung di Tuba
Bank Lampung dan Pemprov Lampung Bersinergi Majukan Pertanian Mesuji
