Lampung
Hasil Evaluasi dari Kemendagri, Lampung Masuk Kategori Fiskal Kuat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 guna memastikan manfaat anggaran dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (24/12/2025).
Dalam forum tersebut, Kemendagri menilai kinerja pengelolaan fiskal Provinsi Lampung berada dalam kondisi stabil dan semakin menguat.
Berdasarkan pemetaan Kemendagri, Provinsi Lampung masuk dalam kategori Fiskal Kuat, yang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan kemandirian fiskal yang semakin solid serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.
Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan struktur keuangan daerah yang sehat, resilien, dan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan serta memperluas pelayanan publik.
Pada aspek belanja daerah, kinerja Provinsi Lampung juga menunjukkan hasil yang progresif. Hingga 23 Desember 2025, realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tercatat melampaui rata-rata nasional provinsi sebesar 76,80 persen. Capaian ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan secara efektif, sekaligus memastikan APBD berfungsi optimal sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.
Realisasi belanja yang tinggi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong peredaran uang di daerah melalui belanja publik yang produktif dan berdampak langsung.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi strategi yang disampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri guna menjaga kesinambungan kinerja fiskal daerah.
“Pemprov Lampung akan mengikuti dan mengimplementasikan saran serta rekomendasi strategi dari pemerintah pusat. Langkah konkret yang kami lakukan adalah memperkuat mitigasi dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan difokuskan pada penguatan perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas pengendalian internal agar pelaksanaan APBD berjalan lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan mitigasi yang terukur dan pendampingan yang berkelanjutan, kami optimistis pengelolaan APBD di Provinsi Lampung akan semakin optimal dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Selain itu, Marindo menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memperkuat kinerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
“Kami terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan APBD berjalan lebih cepat, lebih efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Dari sisi pengelolaan kas daerah, posisi kas Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata nasional provinsi sebesar Rp1,35 triliun. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak menahan dana di kas, melainkan aktif merealisasikan anggaran untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Secara keseluruhan, kinerja fiskal Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat, realisasi belanja yang progresif dan melampaui rata-rata nasional, serta pengelolaan kas daerah yang aktif dan produktif.
Pemprov Lampung memastikan akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta meningkatkan sinergi lintas pemerintah daerah agar APBD benar-benar menjadi instrumen utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(Red)
Alteripost Mesuji – Bank Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha dan sektor pertanian. Dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, Desaku Maju, Bank Lampung menyalurkan kredit alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar di Kabupaten Mesuji.
Pada Rabu (24/6/2026), Bank Lampung Sub Branch Unit Simpang Pematang menyalurkan kredit Alsintan sebesar Rp512 juta, sementara Bank Lampung Sub Branch Unit Rawajitu Selatan menyalurkan kredit Alsintan sebesar Rp562 juta.
Penyerahan kredit dilakukan secara simbolis dalam rangkaian kunjungan kerja program Desaku Maju yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Mesuji Hj. Elfianah Khamami, Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Mesuji Hj. Elfianah Khamami juga melakukan pelepasan sebanyak 33.000 bibit ikan di kawasan Jembatan Pasar KTM, Kecamatan Mesuji Timur.
Program restocking perikanan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Pemprov Lampung menyalurkan 20.000 bibit ikan yang terdiri dari 5.000 ekor benih nila, 13.000 ekor benih ikan mas, 1.000 ekor benih baung, dan 1.000 ekor benih bawal. Sementara itu, Pemkab Mesuji turut melepas 13.000 bibit ikan yang terdiri dari 10.000 ekor benih lele dan 3.000 ekor benih nila.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa program restocking tersebut bertujuan mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai penyangga ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Selain itu, pada sektor hilir pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan teknologi bed dryer di 500 desa sebagai solusi untuk mengatasi persoalan pengeringan gabah yang selama ini menyebabkan turunnya kualitas dan harga jual hasil panen. Upaya penguatan sektor agribisnis juga didukung melalui kerja sama permodalan dengan Bank Lampung melalui skema Kredit Usaha Alsintan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur dan Bupati Mesuji turut meninjau proses pembuatan pupuk hayati cair serta menyaksikan simulasi penyemprotan lahan persawahan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak (drone) di Desa Pangkal Mas, Kecamatan Mesuji Timur.
Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberdayakan sektor usaha produktif dan UMKM di Provinsi Lampung melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan.
“Penyaluran kredit hari ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank Lampung dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha, sehingga ke depan mereka dapat memperluas dan mengembangkan usahanya,” ujar Indra Merviana.
Melalui dukungan permodalan yang berkelanjutan, Bank Lampung berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung keberhasilan program pembangunan daerah di Provinsi Lampung.(*)
DPD II Golkar Tuba Mulai Lakukan Penjaringan Muscam di 15 Kecamatan
Tim Provinsi Nilai Gedong Air, Bunda Eva Bidik Prestasi Nasional 2026
Dinas Pendidikan Lampung Selatan Siagakan Layanan Pengaduan Selama SPMB
