Lampung
Sekdaprov Marindo Lepas Kontingen PWI Lampung ke HPN Banten
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dilepas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Lampung berangkatkan 250 wartawan untuk memperingati berbagai rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Banten pada 6 – 9 Februari 2026.
Kehadiran perwakilan wartawan Provinsi Lampung ini juga bertekad untuk menjemput pengesahan Lampung menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027.
“Selamat sampai tujuan jaga nama baik Lampung, Selamat merayakan hari Pers Nasional,” ujar Marindo saat melepas wartawan di Balai Wartawan H Solfian Akhmad, Jumat (06/01/2026).
Pers kata Marindo adalah gugus utama penjaga kestabilan informasi dengan penuh tanggungjawab.
Ia juga memastikan sikap dan tindakan langsung Gubernur Lamoung Rahmat Mirzani Djausal untuk menjadi tuan rumah PORWANAS 2027.
“Soal niat mulia Lampung menjadi tuan rumah PORWANAS kami mendukung penuh, Gubernur sudah menandatangani surat dukungan,” demikian kata Sekdaprov Marindo.
Senada, Ketua PWI Provinsi Lampung H Wirahadikusumah mengatakan, tiap wartawan yang berangkat memiliki tugas yang sudah ditentukan, sehingga ada tanggungjawab melekat.
“Tiap anggota PWI yang berangkat ada tugas, mengikuti Rakernas soal PD-PRT dan sebagainya, lalu ada Konvensi dan seminar,” imbuhnya.
Hal lain yang menjadi fokus utama PWI Lampung adalah menjemput penetapan Pekan Olahraga Nasional (PORWANAS) 2027 yang akan dibahas dan ditetapkan melalui rakernas SIWO PWI.
“Kita menjemput ketetapan Lampung menjadi tuan rumah, yang diagendakan akan dibahas pada Rakernas SIWO nanti di HPN ini,” tutupnya.
Diketahui, PWI Lampung mengirimkan 250 orang wartawan dari berbagai bidang dan unsur seperti PWI Kabupaten dan kota, IJP dan organisasi perusahaan yang anggotanya dari PWI.
Keberangkatan ini juga didampingi Dewan Penasehat PWI, Dewan Penasehat dan beberapa Ketua bidang pengurus PWI Lampung. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program pembukaan 1.000 rekening perbankan syariah yang terintegrasi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta 1.000 rekening saham syariah bagi penyuluh agama Islam se-Provinsi Lampung.
Program bertajuk Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Penyuluh Agama tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah di tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan sektor keuangan secara umum.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dikutip dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen, sedangkan inklusinya sebesar 13,24 persen.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I pada Rabu (14/10/2026), mengatakan kesenjangan tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.
“Ini adalah paradoks besar di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Banyak umat kita masih terbiasa menggunakan produk keuangan konvensional, bukan karena tidak mau, melainkan karena belum mengenal ekosistem keuangan syariah yang aman dan menenangkan,” ujarnya.
Ia menilai penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Melalui pendekatan keagamaan, para penyuluh diharapkan mampu menyampaikan edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
OJK juga menyoroti rendahnya pemahaman keuangan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap pinjaman daring ilegal, judi daring, serta penipuan berkedok investasi.
Melalui program tersebut, para penyuluh tidak hanya memperoleh pembekalan materi edukasi, tetapi juga diperkenalkan secara langsung dengan produk keuangan syariah. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menyampaikan informasi berdasarkan pemahaman dan pengalaman kepada masyarakat.
Edukasi mengenai keuangan yang sehat, termasuk prinsip “Legal dan Logis” dalam mengenali penawaran investasi, diharapkan dapat disisipkan dalam khutbah, majelis taklim, serta berbagai kegiatan dakwah sehari-hari.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, menegaskan bahwa dakwah juga memiliki peran dalam mendorong kesejahteraan dan keamanan ekonomi keluarga.
“Penyuluh agama yang berdampak adalah mereka yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Bawalah ilmu ini ke tengah umat, kembangkan metode penyuluhan yang relevan, dan pastikan kehadiran penyuluh benar-benar dirasakan manfaatnya untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi keluarga serta menjauhkan masyarakat dari kejahatan keuangan,” tegasnya.
Program ini terlaksana melalui dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam, Bank Indonesia, ASBISINDO, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, serta PT KISI Sekuritas.
Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan finansial.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui OJK Provinsi Lampung di nomor telepon (0721) 5601471 atau melalui situs resmi OJK di ojk.go.id.(*)
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
Pemprov Lampung Dukung Inovasi Kampus Dalam Penguatan UMKM
