Lampung
Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III, Sekdaprov Marindo: Memperkuat Sistem Merit dan Pelayanan Publik
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Pelantikan tersebut digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/2/2026).
Pelantikan tersebut berlandaskan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/592/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Selain itu, terdapat pula SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan administrator.
Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung menetapkan Mohammad Zimi Skil, S.E., M.M. sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindag Provinsi Lampung.
Sementara itu, Hayudian Utomo, S.Sos., M.M. ditetapkan sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Disperindag Provinsi Lampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, ditegaskan bahwa pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan kompetitif selama dua bulan. Proses tersebut telah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pelantikan ini adalah proses dari seleksi terbuka yang dilakukan selama dua bulan terakhir dan sudah menjadi keharusan untuk dilantik setelah rentang waktu yang telah ditentukan oleh persetujuan teknis BKN,” ujar Sekdaprov Marindo membacakan sambutan Gubernur.
Ia menegaskan, pejabat yang dilantik merupakan satu dari tiga nama terbaik hasil seleksi terbuka. Hal ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menegakkan sistem merit bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Pemprov Lampung menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja ASN sebagai pertimbangan utama dalam pengisian jabatan,” ucapnya.
Secara khusus, Gubernur juga menyoroti peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Disperindag dinilai memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan daya saing industri, memperluas akses pasar, serta menjaga stabilitas perdagangan.
Oleh karenanya, Pejabat yang baru dilantik diminta mendorong hilirisasi industri, digitalisasi perdagangan, serta kelancaran distribusi barang. Selain itu, kerja sama perdagangan antarprovinsi juga perlu diperkuat guna memperluas pasar produk Lampung.
Pelantikan ini juga dikaitkan dengan visi pembangunan Provinsi Lampung, yakni “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut, menurut gubernur, menuntut kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan integritas seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menuju Indonesia Emas 2045, Pemprov Lampung menargetkan penguatan struktur ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing industri dan perdagangan, serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Gubernur menekankan tiga hal kepada pejabat yang dilantik, yakni bekerja dengan integritas dan loyalitas, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
“Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Tantangan pembangunan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, tetapi harus melalui kolaborasi,” demikian pesan Gubernur dalam sambutan tertulisnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mempersiapkan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032. Bersama KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Pemprov Lampung terus mematangkan langkah strategis melalui diskusi intensif dengan Tim Visitasi dan Verifikasi KONI Pusat di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (15/4/2026).
Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur, pembinaan atlet, hingga dampak ekonomi yang akan dihasilkan. Sejumlah catatan strategis dari KONI Pusat langsung ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya serius Pemprov Lampung dalam memenuhi seluruh indikator penilaian.
Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengapresiasi langkah progresif Pemprov Lampung yang terus mendorong percepatan persiapan. Ia menekankan pentingnya kepastian pembagian venue cabang olahraga antara Lampung dan Provinsi Banten sebagai mitra tuan rumah, termasuk untuk beberapa cabang olahraga di bawah Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) serta cabang angkat berat.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Marindo mengatakan bahwa Pemprov Lampung menegaskan kesiapan untuk segera menyelesaikan berbagai aspek teknis, termasuk perencanaan pembangunan sport center sebagai salah satu infrastruktur utama yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sarana olahraga di Lampung.
Selain infrastruktur, lanjut Marindo, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada peningkatan prestasi atlet. Sejalan dengan arahan KONI Pusat, pembinaan atlet akan dilakukan secara berkelanjutan sejak dini guna menciptakan kontingen yang tangguh dan kompetitif di tingkat nasional hingga internasional.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Lampung dalam mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.
Tidak hanya berorientasi pada sukses penyelenggaraan, Pemprov Lampung juga memaksimalkan peluang PON sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan sport industry menjadi fokus utama dengan melibatkan pelaku UMKM, sektor kuliner, dan perhotelan secara terintegrasi.
Dengan pendekatan ini, perhelatan PON diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Pemprov Lampung juga mendorong penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian akan dilakukan guna memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan dan tampil sebagai tuan rumah yang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu memberikan legacy pembangunan olahraga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (Rls)
Mukhlis Basri Sarankan Pemangku Kebijakan Kembali Duduk Bersama Tangani Banjir di Bandarlampung
Prioritaskan Keselamatan, Bunda Eva Intervensi Langsung Penanganan Sungai di Tanjung Senang
Pemprov Lampung Matangkan Langkah Strategis Menuju Tuan Rumah PON XXIII 2032
