DPRD
Hadiri Groundbreaking Ruas Jalan Jabung – Labuhan Maringgai, Ini Pesan Ketua DPRD Lampung
Alteripost.co, Lampung Timur-
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan tak boleh asal jadi. Kualitas dan daya tahan harus menjadi prioritas utama.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri groundbreaking perbaikan ruas jalan strategis Jabung–SP Labuhan Maringgai sepanjang 6,2 kilometer, Jumat (10/4), bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.
Ruas jalan tersebut merupakan jalur vital yang selama ini menopang mobilitas masyarakat Lampung Timur, sekaligus urat nadi distribusi hasil pertanian.
Ketua DPRD Lampung Giri mengatakan, proyek tersebut merupakan hasil perjuangan aspirasi anggota DPRD dari daerah pemilihan Lampung Timur, sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kami tidak mau jalan ini baru dibangun, tapi di 2028 atau 2029 sudah rusak. Harus dikerjakan dengan kualitas terbaik,” tegasnya.

Ia mengingatkan kontraktor pelaksana, PT Rezeki Raya Abadi, agar bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, pengawasan ketat menjadi kunci agar hasil pembangunan tidak mengecewakan.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung akan turun langsung meninjau progres pembangunan sebagai bentuk keseriusan pemerintah.
Target ambisius pun dipasang. Pada 2026, capaian jalan mantap provinsi di Lampung Timur ditargetkan menembus angka 98 hingga 100 persen.
“Ini bukan sekadar proyek jalan, tapi upaya besar memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen, mulai dari camat, kepala desa, hingga masyarakat, untuk ikut mengawasi dan menjaga kualitas jalan tersebut.
“Ini jalan kita bersama. Mari kita awasi dan jaga agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama,” tambahnya.
Giri juga mengingatkan pengguna jalan untuk tetap berhati-hati meski kondisi jalan nantinya sudah baik.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang layak bukan hanya mempermudah akses, tetapi juga mempercepat distribusi hasil pertanian dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Jalan ini bukan sekadar jalan, tapi penggerak ekonomi. Hasil pertanian lebih mudah keluar dan perputaran ekonomi semakin hidup,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung Timur, di antaranya Yusnadi, M. Khadafi Azwar, Garinca Reza Fahlevi, Rahmat Visa Rida Arifin, serta Abdul Aziz. (*)
DPRD
DPRD Lampung Optimis RKPD 2027 Bakal Berkualitas dan Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat
Alteripost.co Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang dilaksanakan di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., hadir bersama jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua I Kostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, S.Ag., M.Pd.,Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, S.E., M.M., serta ketua dan anggota komisi serta didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M.
Kehadiran DPRD dalam forum tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah disusun secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (E-Pokir) DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sebanyak 483 usulan aspirasi masyarakat telah dihimpun dan menjadi bagian strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027.
Aspirasi yang disampaikan didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pengelolaan sumber daya air yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas sektor pertanian.
Permasalahan banjir pada musim hujan serta keterbatasan air pada musim kemarau masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, sehingga diperlukan langkah penanganan yang komprehensif melalui pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak dapat dilepaskan dari pembenahan infrastruktur irigasi.
“Permasalahan utama yang dihadapi adalah pada sistem saluran air, sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Provinsi Lampung juga memberikan perhatian terhadap percepatan penyelesaian infrastruktur strategis, termasuk Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga, sebagai bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

DPRD Provinsi Lampung turut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang difasilitasi Bappeda sebagai forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, pembangunan kewilayahan, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dalam sambutannya menekankan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., unsur Forkopimda Provinsi Lampung, bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui forum Musrenbang ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah, guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)

