Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan penguatan pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman multidimensi.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun Akademik 2025–2026 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).
“Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda,” kata Marindo saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.
Gubernur menilai tema “Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi” relevan dengan kondisi global yang diwarnai ancaman siber, disinformasi, konflik geopolitik, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga perubahan iklim.
Kegiatan KKDN Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI berlangsung di Provinsi Lampung pada 17–22 Mei 2026 dengan melibatkan 59 mahasiswa program magister beserta dosen dan staf Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI. Para peserta melakukan riset, pemetaan wilayah, dan audiensi terkait potensi daerah, ekonomi, serta ketahanan nasional di Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan mobilitas manusia dan distribusi logistik nasional. Keberadaan Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan dan stabilitas nasional.
Menurut Gubernur, posisi strategis tersebut sekaligus menghadirkan tantangan besar, mulai dari pengawasan distribusi barang ilegal, keamanan jalur perairan, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang harus diantisipasi secara serius.
Gubernur juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan ekonomi dalam memperkuat pertahanan negara. Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, tebu, udang, dan singkong. Bahkan, Lampung disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional.
Selain sektor pangan, Gubernur juga mendorong hilirisasi pertanian dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Penguatan konektivitas melalui jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri logistik juga terus dilakukan untuk mendukung peran Lampung sebagai Gerbang Sumatera.
Di bidang sumber daya manusia, Gubernur menaruh perhatian pada penguatan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Pemerintah daerah ingin menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi transformasi teknologi dan tantangan global di masa depan.
Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Anton Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Forkopimda terhadap pelaksanaan KKDN. Ia menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam perspektif pertahanan nasional karena menjadi jalur logistik penting sekaligus memiliki potensi pertanian, maritim, dan pariwisata yang besar.
Menurut Anton, kondisi geopolitik global yang tidak menentu saat ini membuat ancaman terhadap negara berkembang menjadi lebih kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berbentuk militer konvensional, tetapi juga perang informasi, ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga ancaman terhadap keamanan maritim dan ketahanan masyarakat.
Ia menambahkan, hasil penelitian mahasiswa selama KKDN diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan pertahanan negara dan pembangunan ketahanan wilayah di Lampung. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara aspek pertahanan, keamanan, pembangunan daerah, dan stabilitas nasional.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Hasil kajian mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi masukan strategis bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Lampung menghadapi berbagai ancaman multidimensi di masa depan. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan Obligasi dan Sukuk Daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah kepada pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan yang digelar di Grand Mercure Bandarlampung, Senin (18/5/2026).
Seperti diketahui, seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan, termasuk Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan secara bersama-sama.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut keberanian untuk berinovasi dalam pembiayaan.
Ia menyampaikan bahwa daerah perlu lebih maju, mandiri, dan inovatif dengan menghadirkan skema pendanaan baru yang mampu mempercepat pembangunan.
“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, obligasi daerah dan sukuk daerah menjadi salah satu solusi strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat struktur pembiayaan pembangunan.
Ia menjelaskan Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera, bahkan menjadi yang terbaik dalam sektor primer.
Meski begitu, menurut Gubernur Mirza, pertumbuhan tersebut belum sejalan dengan kemampuan fiskal daerah. Sumber pendapatan daerah masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan retribusi yang terbatas, sementara kebutuhan pelayanan publik terus meningkat untuk sekitar 9,5 juta penduduk.
“Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, sementara kemampuan fiskal kita masih terbatas,” ujarnya.
Gubernur Mirza turut menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar daerah.
Ia mengingatkan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia mencontohkan komoditas gabah dan kopi Lampung yang masih banyak dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, kemudian kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga lebih tinggi.
“Ini adalah bentuk capital outflow yang terus terjadi, sehingga sektor primer belum sepenuhnya menjadi penggerak kesejahteraan daerah,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya hilirisasi agar daerah mampu mengolah sendiri komoditas unggulan sehingga nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.
Gubernur Mirza menilai obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi solusi pembiayaan produktif untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan sektor strategis.
Instrumen ini dinilai memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pajak dan transfer pusat, tetapi juga memiliki sumber pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Obligasi daerah dan sukuk daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan alternatif untuk membangun proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proyek-proyek strategis agar tidak hanya menjadi pemilik lahan atau pemberi izin, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberhasilan penerbitan obligasi dan sukuk daerah membutuhkan kesiapan regulasi, kapasitas SDM, kualitas perencanaan, serta tata kelola yang baik.
Ia mengajak sinergi antara pemerintah pusat, OJK, pelaku pasar keuangan, investor, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan sukuk daerah di Indonesia,” katanya.
Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, serta membawa Lampung menuju daerah yang lebih mandiri dan kompetitif.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam mendorong alternatif pembiayaan daerah melalui obligasi dan sukuk.
Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut telah diperjuangkan cukup lama dan diharapkan menjadi awal yang konkret bagi wilayah Sumatera Bagian Selatan.
“Upaya mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah sedang menjadi perhatian serius sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Arifin berharap Sumatera Bagian Selatan dapat menjadi pelopor dan role model penerbitan obligasi dan sukuk daerah di Indonesia, mengingat keterbatasan fiskal daerah yang ada saat ini.
Ia juga menyoroti potensi besar Lampung, termasuk Pelabuhan Panjang yang masih memiliki ruang pengembangan, serta peran Lampung sebagai penopang ekspor kopi nasional.
Nilai transaksi ekspor-impor melalui Pelabuhan Panjang disebut mencapai triliunan rupiah.
Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan obligasi daerah agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaat ekonominya secara langsung.
“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan, termasuk Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan ini secara bersama-sama.
Arifin juga mencontohkan praktik di sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura yang berhasil membangun daerah melalui obligasi daerah dengan partisipasi masyarakat.
“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(*)
OJK: Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh Positif Meski Pasar Modal Bergejolak
Soal Masyarakat Desa Tak Pakai Dollar, Ketua DPRD Lampung Minta Masyarakat Jangan Salah Paham
Pemprov Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi
