Connect with us

Lampung

Munas Hipmi XVIII Resmi Dibuka Presiden Prabowo, Gubernur Mirza Sambut Ribuan Pengusaha Muda di Lampung

Published

on

Alteripost Bandar Lampung — Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XVIII, yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momentum penting bagi pengusaha muda untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan bisnis, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Hipmi Bahlil Lahadalia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Kemudian, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Kegiatan tersebut juga dihadiri ribuan peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota Hipmi dari seluruh Indonesia, menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga legislatif, serta sejumlah kepala daerah.

Munas XVIII Hipmi mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional” dan berlangsung pada 10-11 Juni 2026 di Bandar Lampung.

Presiden Prabowo menilai Hipmi memiliki peran strategis sebagai wadah pengusaha muda sekaligus tempat lahirnya para pemimpin bangsa. Menurutnya, banyak tokoh nasional yang berasal dari organisasi tersebut dan kemudian menduduki jabatan penting di pemerintahan maupun dunia usaha.

“Demikian besar peran daripada Hipmi. Wadah ini melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat dan pemimpin ekonomi,” jelasnya.

Presiden Prabowo juga mengajak para pengusaha muda untuk menatap kondisi bangsa secara jujur dan kembali berpegang pada amanat para pendiri bangsa, khususnya terkait pengelolaan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat.

Ia menegaskan Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan harus dikelola secara cerdas demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Segala kekayaan kita tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya,” tegasnya.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Published

on

Foto: Capaian Opini WTP ke-12 yang diraih Pemprov Lampung

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.

“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading