Connect with us

Lampung

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membuka kegiatan Entry-Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Keratun Lt. III, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/7/2026).

​Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas merupakan modal utama pembangunan daerah sekaligus tolok ukur utama hadirnya negara di tengah masyarakat.

​”Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agenda utama Pemerintah Provinsi Lampung. Pembangunan bukan hanya soal APBD atau pembangunan fisik jalan semata, melainkan bagaimana masyarakat merasakan hadirnya negara melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan,” ujar Gubernur.

​Gubernur menjelaskan bahwa pelayanan di garis terdepan, seperti administrasi kependudukan, perpajakan, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan, merupakan benteng utama dalam membangun kepercayaan publik (public trust). Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu mengembalikan nilai-nilai keteladanan dan filosofi sebagai abdi negara yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain dorongan keteladanan birokrasi, Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya keterbukaan kanal aduan masyarakat melalui digitalisasi layanan, salah satunya lewat aplikasi Lampung In. Menurutnya, inovasi ini dihadirkan untuk menjembatani aspirasi dan keluhan warga secara langsung tanpa sekat birokrasi. Lampung In diharapkan menjadi ruang pelayanan publik yang inklusif sekaligus sarana membangun pemerintah yang modern, terbuka, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

​”Karena itu, Lampung salah satunya kita buat aplikasi Lampung In. Kadang-kadang masyarakat mau cerita, enggak tahu ke mana. Telinga kita cuma dua, tapi kita buka telinga lebih lebar salah satunya lewat digitalisasi. Saya mendorong supaya masyarakat melaporkan masalah-masalah mereka di Lampung In. Orang kalau percaya, dia akan lapor,” papar Gubernur.

​Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi atas sinergi dan pengawasan yang konsisten dari Ombudsman RI. Atas pengawasan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dan menempati posisi tiga besar nasional pada Penilaian Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.

​Meski demikian, Gubernur mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah dan jajaran kabupaten/kota untuk tidak cepat berpuas diri atas penghargaan yang diraih.

​”Kami sadar penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari kerja keras dan pelayanan yang baik. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan perubahan pelayanan yang makin transparan dan memberikan kepastian,” tegasnya.

​Untuk mempercepat pencapaian visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045″, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan lima instruksi strategis kepada seluruh jajaran birokrasi dan kepala daerah se-Provinsi Lampung, yaitu :

​Membangun Budaya Melayani: Menjadikan pelayanan prima sebagai budaya organisasi yang diterapkan secara konsisten setiap hari.

​Nir-Maladministrasi: Memastikan seluruh mekanisme pelayanan publik berjalan ketat sesuai prosedur operasional standar tanpa ada praktik pungutan liar atau maladministrasi.

​Akselerasi Digitalisasi: Mendorong pemanfaatan teknologi informasi guna memangkas birokrasi yang berbelit-belit, salah satunya melalui optimalisasi kanal pelayanan Lampung In.

​Responsif Terhadap Pengaduan: Menjadikan kritik dan laporan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi konstruktif.

​Penguatan Integritas Aparatur: Menitikberatkan bahwa profesionalisme birokrasi wajib dilandasi oleh integritas moral yang tinggi.

Sementara itu, ​Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menjelaskan bahwa Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI bukan bertujuan untuk mencari kesalahan atau kekurangan instansi pemerintah, melainkan sebagai instrumen evaluasi dan pembinaan secara berkesinambungan.

​”Penilaian yang kami lakukan bukan semata-mata untuk menilai kekurangan. Tapi, penilaian merupakan upaya bersama untuk mengidentifikasi ruang perbaikan, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang ada, serta yang harus kita jalankan bersama adalah memastikan masyarakat benar-benar menerima layanan yang sangat berkualitas,” ujarnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Ombudsman RI juga memaparkan peta substansi laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman di wilayah Lampung. Berdasarkan data yang dihimpun, 10 sektor laporan tertinggi meliputi perhubungan dan infrastruktur, pendidikan, agraria, kepegawaian, perdesaan, kepolisian, energi dan kelistrikan, perbankan, kesehatan, serta administrasi kependudukan.

​Secara khusus, Rahmadi memberikan apresiasi terhadap sektor Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Provinsi Lampung yang mencatatkan angka laporan masyarakat sangat rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan kinerja pelayanan kependudukan di Lampung sudah berjalan secara optimal.

​Terkait dinamika laporan masyarakat, Rahmadi menilai bahwa banyaknya aduan dari masyarakat justru menunjukkan berjalannya fungsi partisipasi publik dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pelayanan.

​”Yang bisa kita lakukan apa? Hanya satu: memaksimalkan pelayanan publik kita,” tambahnya.

​Mengakhiri sambutannya, Rahmadi mengimbau seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Lampung agar memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara maksimal guna menghadirkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.

​”Ombudsman Republik Indonesia siap mendampingi dan mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk membangun tata kelola yang semakin baik, responsif, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Lampung Perkuat Ketahanan Pangan, Gubernur Resmikan Fasilitas Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor peternakan dan kesehatan hewan guna mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada protein hewani.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 Tahun 2026 di Bandar Lampung, Jumat (13/11/2026), dengan mengusung tema “Dari Lampung untuk Indonesia, Protein Hewani Melimpah, Peternak Sejahtera”.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan peringatan ke-190 tahun ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh insan peternakan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.

Menurutnya, subsektor peternakan memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi pedesaan dan penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

“Ketersediaan daging, telur, dan susu yang berkualitas menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya.

Gubernur juga memaparkan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional di sektor peternakan.

Berdasarkan data yang disampaikan, populasi sapi di Lampung mencapai 905.322 ekor dan menempati peringkat pertama di Sumatera serta keempat secara nasional. Sementara populasi kambing mencapai 1.974.609 ekor, peringkat pertama di Sumatera dan ketiga nasional.

Adapun populasi ayam ras pedaging mencapai 94.814.874 ekor dan ayam ras petelur sebanyak 14.850.524 ekor.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi Lampung dalam mendukung kebutuhan protein hewani nasional.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalankan Program Desaku Maju melalui pembangunan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Pada 2026, Pemprov Lampung akan menyalurkan bantuan sebanyak 40.000 ekor Day Old Chick (DOC) ayam KUB di delapan lokasi terpilih. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menambah pendapatan keluarga, khususnya kelompok masyarakat Desil 1 sampai 4.

Selain program bantuan ternak, Pemprov Lampung juga memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan hewan dengan membangun Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat rujukan pelayanan medis hewan, penanganan penyakit menular, pencegahan zoonosis, serta sarana edukasi masyarakat mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Pemprov Lampung juga membangun UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan (LPMKP) untuk memastikan kualitas pakan ternak yang beredar di masyarakat.

Kehadiran laboratorium tersebut memungkinkan pengujian kandungan nutrisi dan keamanan pakan dilakukan di Lampung tanpa harus mengirimkan sampel ke luar daerah.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melaporkan bahwa tiga laboratorium di bawah UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan (BPK2LP) telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Ketiga laboratorium tersebut meliputi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, Laboratorium Kesehatan Hewan, serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Akreditasi dengan nomor LP-2314-IDN tersebut mencakup 16 parameter pengujian dan berlaku mulai 16 September 2026 hingga 15 September 2031.

Dari sisi pendapatan, hingga 10 November 2026, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPK2LP tercatat mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahun anggaran 2026 sebesar Rp170 juta.

Di bidang kesehatan hewan, Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya mendukung target Indonesia Bebas Rabies 2030 dan mewujudkan Lampung Bebas Rabies 2030.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, pemerintah menyediakan 500 dosis vaksinasi rabies gratis serta pemeriksaan kesehatan hewan bagi masyarakat.

Vaksinasi rutin terhadap hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular kepada manusia.

Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan edukasi, di antaranya kampanye makan telur dan minum susu bersama siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Bandar Lampung, bazar produk UMKM peternakan, pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pembagian 100 paket sembako.

Selain itu, kegiatan turut menghadirkan edukasi pengujian mutu pakan, pojok baca peternakan dan kesehatan hewan, lomba konten edukasi, serta pemberian penghargaan kepada dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak lokal, pelaku usaha, akademisi hingga pemerintah, untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun sektor peternakan yang modern, mandiri, dan berdaya saing.

Ia berharap peringatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong profesionalisme peternak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang peternakan.

Acara ditutup dengan seruan, “Hewan Sehat, Pangan Berdaulat, Peternak Sejahtera, Lampung Maju!”. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading