Lampung
Genap Berusia 76 Tahun, PMI Lampung Gelar Donor Darah Massal
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal meresmikan Gerai Donor Darah dan Siger Donor Darah dalam rangka memperingati HUT PMI ke- 76 Tahun 2021. Kegiatan tersebut berlangsung di Markas PMI Provinsi Lampung, Jumat (17/9/2021).
Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur. Serta jajaran pengurus dan anggota PMI Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Ketua PMI Lampung Riana Sari Arinal berharap PMI ke depan dapat terus bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Provinsi Lampung.
Lanjut Riana, Kegiatan Donor Darah mengusung tema Bergerak Bersama, Untuk Sesama. Kegiatan ini memiliki target minimal 76 pendonor dan Gerai Donor Darah dan akan dibuka setiap hari Jumat dari pukul 08-00 s.d 15.00 WIB.
Riana mengatakan, melalui tema HUT PMI ke- 76, PMI harus terus bergerak bersama dalam jalinan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan.
“Mempererat dan memperluas jejaring kemitraan guna mempermudah dan mempercepat pelayanan kemanusiaan. Semoga semua pihak agar dapat bersinergi bersama untuk menunaikan tugas kemanusiaan,” ucapnya.
Melalui pembukaan Gerai Donor Darah, Riana kembali berharap pihaknya dapat melayani masyarakat yang akan mendonorkan darahnya yang tinggal dan bekerja di sekitaran lokasi tersebut.
“Kami mengajak masyarakat Lampung untuk menjadikan Gerakan Siger Donor Darah menjadi gerakan bersama untuk saling menolong sesama manusia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ibu Riana tidak bisa membendung air matanya ketika melihat persembahan nyanyian dan puisi dari anak-anak penderita thalassemia.
“Anak-anak ini menghabiskan waktunya dari hari kehari dengan sangat bergantung dari darah yang bapak ibu sumbangkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua PMI Provinsi Lampung Rudy Syawal Sugiarto mengatakan bahwa pada saat ini stok darah yang ada di PMI Lampung meliputi darah biasa 97 Kantong dan plasma konvalesen 65 kantong.
Kepala BPBD Provinsi Lampung tersebut menyebutkan, plasma konvalesen yang sudah disalurkan oleh UDD PMI Provinsi lampung sebanyak 582 dari Januari hingga September 2021.
Ketersediaan plasma konvalesen berkat dukungan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan mendatangkan alat sterile connecting devices.
Seperti diketahui, lanjut Rudy, plasma konvalesen ini sangat dibutuhkan bagi pasien penderita Covid-19.
“PMI memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan darah transfusi maupun plasma konvalesen,” ujar Ketua Pelaksana pada kegiatan tersebut.
Rudy kembali menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, dapat langsung datang ke UDD PMI atau melalui kegiatan kegiatan donor darah yang diselengggarakan oleh Mitra PMI.
Perlu diketahui, Gerai Donor Darah juga diproyeksikan nantinya akan berada di beberapa tempat strategis seperti di pusat perbelanjaan atau Mall, pusat Pemerintahan, Bandara, Stasiun dan lainnya. (Gus)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Rakorda mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”
Gubernur mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan Samsat menjadi bagian penting dalam membangun dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, Samsat merupakan salah satu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap harinya. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, kualitas pelayanan di setiap titik Samsat turut membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.
Karena itu, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak harus diawali dengan pembenahan kualitas pelayanan pemerintah.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta aparatur Samsat menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan budaya melayani masyarakat.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Gubernur juga mengaitkan kualitas pelayanan dengan pertumbuhan ekosistem ekonomi daerah. Menurutnya, budaya melayani yang baik dapat mendukung perkembangan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, UMKM hingga perhotelan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan Lampung.
Ia menyebut Lampung merupakan provinsi dengan karakteristik ekonomi pertanian dan memiliki jaringan jalan provinsi sekitar 1.700 kilometer. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Menurut Gubernur, optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ia mendorong Samsat dan Bapenda memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan digitalisasi juga menjadi perhatian.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” ujarnya.
Gubernur mengapresiasi Polda Lampung dan Jasa Raharja yang selama ini turut mendukung inovasi pelayanan Samsat.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda Samsat 2026 bukan sekadar forum administratif dan evaluasi rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung. (Agus)
Pengangkatan Sejumlah Pegawai Kontrak di Pemkot Bandarlampung Diduga Dikondisikan, Kepala BKPSDM Pilih Bungkam
HUT Lantas ke-71, Dedikasi Personel Lalu Lintas Lampung Diguyur Penghargaan
TLRHP BPK 84,09 Persen, Bukti Komitmen Lampung Barat Perkuat Tata Kelola Keuangan
