Lampung
Kunker ke Mesuji, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Bangun Sinergitas Organisasi
Alteripost.co, Mesuji-
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mesuji, Kamis, (30/09/2021)
Kunjungan kerja tersebut merupakan kunjungan Kerja ketiga dalam rangkaian Kunjungan Kerja Ketua TP. PKK Provinsi Lampung beserta Jajaran Pengurus ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dimana sebelumnya Kabupaten Tulangbawang Barat dan Tulang Bawang telah dikunjungi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021.
Kegiatan diawali dengan melakukan Senam Lampung Berjaya bersama di Taman Kehati Kabupaten Mesuji yang dikoordinir oleh Perwosi Provinsi Lampung bekerjasama dengan Perwosi Kabupaten Mesuji.
Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka pembinaan kepada jajaran organisasi yang dipimpin Riana Sari Arinal yang berada di Kabupaten Mesuji.
Kehadiran Ketua Tim Penggerak Provinsi Lampung beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Mesuji, Saply TH, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mesuji, Nellywaty Saply, Wakil Bupati Mesuji dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji beserta jajaran pengurus TP. PKK Kabupaten Mesuji.
Sementara itu saat menyambut kehadiran Ketua TP. PKK, Bupati Mesuji menyampaikan ucapan terimakasih dan berharap kunjungan Kerja Ketua TP. PKK Provinsi Lampung ke Kabupaten Mesuji memberikan energi untuk mendorong seluruh jajaran Pengurus TP. PKK Kabupaten Mesuji dalam turut berperan serta aktif mensejahterakan rakyat melalui program kerja yang telah ditetapkan.
“Semoga kunjungan kerja ini dapat menjadi motivasi bagi kami dan sarana untuk saling berkoordinasi dan sinkronisasi program yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Saply.
Berbagai kegiatan digelar dan diikuti masyarakat dalam rangka Kunjungan Kerja Ketua TP. PKK di Kabupeten Mesuji diantaranya, Pengobatan gratis, pemberian bantuan sembako, gelar produk lokal dan aksi donor darah.
Adapun stand yang turut berpartisipasi menggelar aksi, yaitu : Stand Perwosi Kabupaten Mesuji, Stand LKKS Kabupaten Mesuji, Stand Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Kabupaten Mesuji, Stand PMI Kabupaten Mesuji, Stand Pokja III TP. PKK Kabupaten Mesuji, Stand Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mesuji, Stand Pokja I TP. PKK Kabupaten Mesuji, Stand Dekranasda Kabupaten Mesuji, Stand Pokja II TP.PKK kabupaten Mesuji, Mobil Perpustakaan Keliling dan Mobil Alih Teknologi dan Informasi Dinas Kautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Terlihat antusiasme masyarakat pada momen kunjungan kerja Ketua TP. PKK Provinsi Lampung untuk turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial seperti Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan yang diikuti warga masyarakat Mesuji.
Kegiatan yang digelar di Kabupaten Mesuji adalah hasil kolaborasi antar organisasi – organisasi dibawah kepemimpinan Riana Sari Arinal yang dikoordinir oleh TP. Penggerak PKK Provinsi Lampung dan masing – masing organisasi induk di Provinsi.
Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan pembinaan organisasi di Kabupaten Mesuji yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua TP. PKK, diantaranya kepada perwakilan Pondok pesantren berupa bantuan sembako, Panti Asuhan berupa sembako, kepada Perempuan korban kekerasan berupa mukena, Al Qur’an dan buku motivasi, kepada Anak korban kekerasan berupa boneka dan alat tulis, kepada perpustakaan desa, sejumlah 26 buah buku bacaan.
Selain itu, untuk ibu Hamil berupa sembako, kepada perwakilan desa berupa Bibit Tanaman dan Budidaya ikan dalam ember, bantuan sosial untuk korban Covid-19 berupa sembako, bantuan untuk pengrajin bantuan untuk masyarakat tidak mampu (lansia dan Balita), bantuan untuk Atlit anak disabilitas, serta bantuan untuk Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Mesuji.
Sementara itu, dalam arahannya Ketua TP. PKK menyampaikan, apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Bupati Mesuji, Ketua TP. PKK Kabupaten Mesuji beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini dengan tema “Gerakan keluarga pelopor perubahan”.
Diungkapkan Setelah hampir 2 tahun dalam masa Pandemi Covid-19 tentu menimbulkan dampak yang luar biasa dalam berbagai sendi kehidupan, terutama perekonomian.
Untuk itu, Riana Sari berharap agar PKK dapat menjalankan perannya untuk membantu warga masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Gerakan PKK diharapkan menjadi gerakan yang mampu menginisiasi perubahan bagi masyarakat, terutama dimasa pandemi ini,” ucap Riana.
Saat ini TP. PKK Provinsi Lampung terintegrasi dengan 6 organisasi lain, dibawah kepemimpinan Riana Sari Arinal, yaitu Dekranasda, LKKS, PMI, PAUD, YJI, dan Perwosi.
“Saya berharap agar dapat terjalin kerjasama dan koordinasi antar organisasi sebagai mitra pemerintah dalam turut serta mensukseskan pembangunan menuju Rakyat Lampung Berjaya,” katanya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stand – stand yang turut berpartisipasi pada acara Kunjungan Kerja Ketua TP. PKK Provinsi Lampung.
Menutup rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja di Kabupaten Mesuji, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung didampingi Ketua TP. PKK Kabupaten Mesuji melakukan peninjauan dan panen Sayur hasil kebun yang dikelola Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati Makmur desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
