Lampung
Gandeng Dirjen Perkebunan, Dwita Ria Beri Edukasi Petani Sawit Lampung Timur
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ir. Dwita Ria Gunadi, Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Gerindra pada Rabu, (20/10) bersama Direktorat Jendral (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Pemanfaatan Sawit sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat Secara Nasional” bertempat di Hotel Aston City Bandarlampung.
Dalam sambutannya, anggota DPR RI Dapil Lampung II Dwita Ria mengungkapkan, dampak Pandemi Covid-19 secara signifikan mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia,
“Namun, kita patut bersyukur bahwa sektor pertanian hingga saat ini justru tumbuh positif 2,15 persen dibandingkan dengan sektor lainnya dan komoditas kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang angka positif pada PDB pertanian,” ungkap Legislator Partai Besutan H. Prabowo Subianto tersebut
Dwita Ria juga menyampaikan bahwa Tantangan pengembangan kelapa sawit nasional kedepan tidak hanya persoalan produktivitas kelapa sawit rakyat.
“Persoalan kita kedepan juga bagaimana menjamin benih-benih yang unggul, berkualitas dan bersertifikat serta menjaga konsistensi dalam hal kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta t pemantapan standarisasi ISPO kita yang tentunya banyak menjadi sorotan dunia dalam pemenuhan aspek-aspek sustainable dan lingkungan,” ujar Srikandi Gerindra Lampung tersebut.
Dwita juga menambahkan saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya-upaya khusus ditengah kondisi Pandemi ini terkait peningkatan akses pasar, nilai tambah, rantai pasok, saluran distribusi dan dinamika harga dunia.
“Saya dan jajaran Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian berharap melalui acara ini dapat menjadi inisiatif komitmen yang berkelanjutan tentang bagaimana memaknai kolaborasi antara stakeholder per-kelapa sawitan di pusat dan daerah untuk pembangunan kelapa sawit nasional kedepan, utamanya dalam menjalin kemitraan yang kuat berbasis korporasi petani di sentra-sentra Kawasan kelapa sawit nasional” Pungkas Istri Ketua DPD Partai Gerindra Lampung tersebut
Hadir mewakili Dirjend Perkebunan, Endy Pranoto, S.Sos., M.Sc, Kegiatan juga dihadiri Ahmad Giri Akbar, SE., M.B.A, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Perwakilan Dinas Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. (rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Rakorda mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”
Gubernur mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan Samsat menjadi bagian penting dalam membangun dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, Samsat merupakan salah satu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap harinya. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, kualitas pelayanan di setiap titik Samsat turut membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.
Karena itu, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak harus diawali dengan pembenahan kualitas pelayanan pemerintah.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta aparatur Samsat menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan budaya melayani masyarakat.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Gubernur juga mengaitkan kualitas pelayanan dengan pertumbuhan ekosistem ekonomi daerah. Menurutnya, budaya melayani yang baik dapat mendukung perkembangan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, UMKM hingga perhotelan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan Lampung.
Ia menyebut Lampung merupakan provinsi dengan karakteristik ekonomi pertanian dan memiliki jaringan jalan provinsi sekitar 1.700 kilometer. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Menurut Gubernur, optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ia mendorong Samsat dan Bapenda memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan digitalisasi juga menjadi perhatian.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” ujarnya.
Gubernur mengapresiasi Polda Lampung dan Jasa Raharja yang selama ini turut mendukung inovasi pelayanan Samsat.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda Samsat 2026 bukan sekadar forum administratif dan evaluasi rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung. (Agus)
TLRHP BPK 84,09 Persen, Bukti Komitmen Lampung Barat Perkuat Tata Kelola Keuangan
Gubernur Lampung Dorong Samsat Lebih Ramah, Mudah dan Transparan
Belum Ada SK, Rycko Menoza Dorong Pelantikan Pengurus Golkar Bandar Lampung
