Lampung
Mulai Siagakan Personel, Logistik dan Peralatan, Rudy: Kita Siap Siaga Menanggulangi Bencana
Alteripost.co, Bandarlampung-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mulai menyiagakan personel guna mengantisipasi bencana alam yang mulai terjadi di sejumlah daerah Provinsi Lampung.
“BPBD Provinsi Lampung memiliki posko 1×24 jam yang selalu siaga jika dihubungi untuk memberikan pertolongan dan bantuan,” kata Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal Sugiarto, Jumat (22/10/2021).
Menurut Rudy, sebelum ke BPBD provinsi, bencana yang sedang terjadi terlebih dahulu ditangani oleh BPBD kabupaten/kota setempat.
“Kalau memang penanganan bencana masih dapat ditangani BPBD setempat, maka akan ditangani. Tetapi, jika kekurangan peralatan atau sebagainya langsung koordinasi ke provinsi. Akan langsung kita respon dengan menerjunkan personel dan logistik yang dibutuhkan,” ucap Rudy.
Rudy mencontohkan, sementara ini untuk sejumlah bencana yang ada di Provinsi Lampung seperti longsor di Liwa, Krui belum ada koordinasi dari kabupaten setempat. Dalam artian, bencana tersebut masih mampu ditangani BPBD setempat.
“Namun, jika ada permintaan bantuan dari kabupaten/ kota, BPBD provinsi siap menyediakan personel satgas yang banyak. Saat ini kami punya puluhan personel. Selain itu kami juga punya relawan dan forum penanggulangan bencana,” paparnya.
Rudy juga menjelaskan hampir seluruh wilayah di 15 kabupaten/kota di Lampung berpotensi banjir, longsor, dan bencana lainnya.
“Kita semua harus waspada dan antisipasi. Jangan ada yang cemas dan terlalu khawatir, untuk daerah yang rawan longsor dan banjir akan mendapat atensi lebih,” ujar dia.
Adapun upaya BPBD Provinsi Lampung yang berkelanjutan saat ini, menyebarluaskan informasi tentang waspada bencana melalui rilis BMKG dan BNPB. Selain itu, pihaknya juga menyiagakan personel, sarana dan prasarana dalam menangani bencana yang akan terjadi.
“Puluhan personel, tenda logistik yang memadai untuk menanggulangi bencana sudah kita siagakan. Ada juga mobil serbaguna, mobil komunikasi, mobil raider, mobil dapur umum masing-masing berjumlah dua unit telah disiagakan. Kita pun terus berkoordinasi dan konsolidasi ke masing-masing BPBD Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana alam yang berpotensi terjadi. Ini sebagai komitmen kita dalam menjalankan program Lampung Tangguh Bencana,” pungkasnya. (Gus)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Rakorda mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”
Gubernur mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan Samsat menjadi bagian penting dalam membangun dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, Samsat merupakan salah satu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap harinya. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, kualitas pelayanan di setiap titik Samsat turut membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.
Karena itu, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak harus diawali dengan pembenahan kualitas pelayanan pemerintah.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta aparatur Samsat menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan budaya melayani masyarakat.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Gubernur juga mengaitkan kualitas pelayanan dengan pertumbuhan ekosistem ekonomi daerah. Menurutnya, budaya melayani yang baik dapat mendukung perkembangan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, UMKM hingga perhotelan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan Lampung.
Ia menyebut Lampung merupakan provinsi dengan karakteristik ekonomi pertanian dan memiliki jaringan jalan provinsi sekitar 1.700 kilometer. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Menurut Gubernur, optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ia mendorong Samsat dan Bapenda memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan digitalisasi juga menjadi perhatian.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” ujarnya.
Gubernur mengapresiasi Polda Lampung dan Jasa Raharja yang selama ini turut mendukung inovasi pelayanan Samsat.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda Samsat 2026 bukan sekadar forum administratif dan evaluasi rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung. (Agus)
TLRHP BPK 84,09 Persen, Bukti Komitmen Lampung Barat Perkuat Tata Kelola Keuangan
Gubernur Lampung Dorong Samsat Lebih Ramah, Mudah dan Transparan
Belum Ada SK, Rycko Menoza Dorong Pelantikan Pengurus Golkar Bandar Lampung
