Lampung
Kunker ke BBLK Semarang, Ketua Dekranasda Lampung Jajaki Kerjasama
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang Jawa Tengah, Sabtu (15/1/2022).
Kunker Riana Sari Arinal dan rombongan ke BBLK Kemnaker RI di Semarang, untuk menjajaki kerjasama. Sebab di BBLK Semarang ada pelatihan khusus tentang perancang busana atau Fashion Technology. Diharapkan perancang-perancang busana muda di Lampung bisa mengikuti pelatihan di BBLK Semarang.
Kunjungan Riana Sari ke BBLK didampingi Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu, Wakil Ketua Dekranasda Mamiyani Fahrizal, Sekretaris Dekranasda Rusdiyana Dewi dan sejumlah pengurus Dekranasda. Kunker Ketua Dekranasda Lampung Riana Sari disambut oleh Kepala BBLK Heru Wibowo dan jajaran.
Riana Sari mengatakan, Kunker ke BBLK Semarang sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Ibu Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah ke Lampung beberapa waktu lalu. Disampaikan Menaker, ada lima BBLK di Indonesia. Salah satunya di Semarang yang membidangi fashion. Tentu sebagai Ketua Dekranasda yang membawahi fashion terutama Tapis, Riana ingin Tapis ke fashion menjadi pakaian masyarakat bukan hanya sekadar kain.
Oleh karena itu, sebagai Ketua Dekranasda yang membina para perajin dan fashion menjajaki kerjasama dengan BBLK untuk melatih para desainer muda Lampung bersinergi dengan OPD terkait. “Jadi, saya sebagai Ketua Dekranasda Lampung menindaklanjuti kunjungan dan arahan Menteri Tenaga Ibu Ida dan Bapak Gubernur saya melakukan kunjungan kerja ke BBLK Semarang didampingi Kadisnaker Lampung pak Agus Nompitu dan jajarannya yang diterima langsung oleh Kepala BBLK Semarang pak Heru, kami ajak keliling ke beberapa fasilitas di BBLK,” ujar Riana Sari.
Riana Sari mengatakan, ke depan anak-anak muda Lampung desainer muda Lampung bisa mengikuti pelatihan di BBLK. Setelah mendapat pelatihan, mendapat ilmu, mereka bisa mengembangkan usaha bahkan membuka lapangan kerja.
Tentu ada persyaratan untuk mengikuti pelatihan di BBLK Semarang, dimana peserta harus bisa menjahit dan tau teknologi informasi (IT). Karena sekarang ini sudah era teknologi sehingga peserta nanti selain mempunyai keterampilan juga tahu IT.
Karena itu, nanti Dekranasda akan melakukan koordinasi dengan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyeleksi peserta yang akan dikirim ke BBLK. Sebab, nanti peserta akan dibekali pelatihan dengan waktu yang cukup lama satu setengah bulan, tiga bulan hingga setahun dengan fasilitas alat yang sangat lengkap.
Riana Sari menyampaikan, dulu Provinsi Lampung sekitar tahun 2014 pernah mengirimkan peserta untuk pelatihan. Karena itu, sekarang akan dijajaki lagi untuk melakukan kerjasama mengirim peserta dari Lampung mengikuti pelatihan.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, sebagai Ketua Dekranasda, Riana Sari bakal bersinergi dengan OPD terkait, untuk saling memberi informasi dan saling kontrol dalam mengirim peserta yang akan mengikuti pelatihan di BBLK Semarang.
Sementara itu, Kepala BBLK Semarang Heru Wibowo mengucapkan terimakasih dan menyambut baik kunjungan Ketua Dekranasda Lampung juga istri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Dia mengatakan, setelah dua tahun fakun karena pandemi Covid-19, BBLK
Semarang kembali membuka Pendaftaran Pelatihan pertama Januari 2022. BBLK Semarang juga telah menyusun Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (BPK) untuk tahun 2022. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
