Lampung
Festival dan Jambore Literasi Resmi Dibuka Gubernur Arinal, Tingkatkan Generasi Muda yang Kreatif dan Inovatif
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan penekanan sirine sebagai tanda membuka kegiatan Festival dan Jambore Literasi Tahun 2022 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Bekerjasama dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung, di Halaman Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, Rabu (20/07/2022).
Kegiatan Festival dan Jambore Literasi Provinsi Lampung Tahun 2022 mengusung tema : Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Meningkatkan Generasi Yang Inovatif, Kreatif, untuk Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Lampung Berjaya.
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan Perpustakaan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan untuk berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Penyelenggaraan Festival dan Jambore Literasi Provinsi Lampung Tahun 2022 ini, menurut Gubernur merupakan langkah positif yang strategis dalam membangkitkan gairah kompetisi ditengah masyarakat.
“Saya harap iklim kompetisi ini dapat terus berkembang, baik ditengah masyarakat umum maupun pemerintah, sehingga akan memacu produktivitas dan menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucap Gubernur.
Gubernur juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan serupa, agar dapat memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang, sehingga kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman kedepan dapat meningkat.
Menurut Gubernur, dengan adanya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan bahkan sampai dengan Desa/Kelurahan, Peran Bunda Literasi sangatlah diperlukan kehadirannya dalam pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Literasi pada masyarakat.
“Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial, menjadikan perpustakaan bukan hanya tempat membaca dan meminjam buku, tetapi perpustakaan merupakan pusat kreatifitas, berbagai kegiatan dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan melibatkan masyarakat,” ungkap Gubernur.
Selain itu, menurut Gubernur Arinal, masyarakat, anak-anak, Pemuda, Kaum Perempuan, Pelaku Usaha Kecil/Mikro juga Penyandang Disabilitas dapat meningkatkan kualitas hidupnya, menjadi kreatif, inovatif, unggul dan berdaya saing untuk membangun daerah Lampung menjadi Sejahtera dan lebih baik di masa yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Rakyat Lampung Berjaya.
Sementara itu, Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan Festival dan Jambore Literasi Tahun 2022 akan digelar selama 2 (dua) hari yang dimulai hari ini, tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan besok, tanggal 21 Juli 2022 bertempat di PKOR Way Halim, Bandarlampung.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan Peluncuran Buku “Menulis Cerpen Bersama Bunda Literasi Provinsi Lampung” yang merupakan kumpulan cerpen dari 75 orang penulis.
Kemudian, pemberian bantuan dan Penghargaan Kepada 19 Pepustakaan Desa di 13 Kabupaten berupa Oven Gas, 15 Komunitas Baca di 15 Kab/Kota berupa buku bacaan masing masing 50 Eksemplar, dan Pemberian Penghargaan dari Bunda Literasi Provinsi Lampung kepada Peserta Inklusi Sosial.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung didampingi Bunda Literasi Provinsi Lampung berkesempatan meninjau stand Perpustakaan Kabupaten dan Kota se Lampung yang digelar sebagai rangkaian kegiatan Festival dan Jambore Literasi Tahun 2022.
Kegiatan juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan narasumber Kepala Perpustakaan Nasional RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Drs Deni Kurniadi,M.Si, Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Rektor UMITRA Lampung DR. Ir. Hj. Armalia Reni Madrie, AS. MM, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Muhammad Abdul Khak, dan Penulis Erisca Febriani.
Kegiatan dihadiri Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai Komunitas Literasi, Bunda Literasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
