Lampung
Gubernur Arinal Janji Kabupaten Tubaba Bakal Jadi Sentra Ternak di Provinsi Lampung
Alteripost.co, Tubaba-
Dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Gubernur Lampung Arinal Djunaidi janji bakal membuat Kabupaten Tubaba sebagai Sentra Ternak di Provinsi Lampung.
“Tulang Bawang Barat ini termasuk lumbungnya ternak. Populasi hewan ternak paling banyak didominasi oleh ternak sapi sebanyak 26.644 ekor, dan kambing sebanyak 89.864 ekor,” ucap Gubernur, Selasa (26/07/2022).
“Kemarin waktu kunjungan ke Mesuji, saya mencanangkan Kabupaten Mesuji sebagai daerah Sentra Perikanan, karena memang potensi perikanannya sangat besar, disini juga potensi ternaknya bagus, kenapa tidak kita jadikan Kabupaten Sentra Peternakan,” ucap Arinal.
Adapun kunjungan Gubernur di Kabupaten Tubaba, adalah dalam rangka peluncuran implementasi Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB) yang terintegrasi dengan Program Smart Village di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), kegiatan dipusatkan di Pasar Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
Dalam kunjungan tersebut Gubernur melakukan berbagai kegiatan, diantaranya meninjau kegiatan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dilaksanakan di halaman Pasar Pulung Kencanan.
“Pada kegiatan hari ini kita juga meninjau lokasi Vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus PMK di Provinsi Lampung pertama kali terkonfirmasi positif di Desa Mulya Jaya, Kec. Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat pada bulan Mei 2022 dengan jumlah kasus 78 ekor. Tetapi sejak tanggal 19 Juni 2022 sudah tidak ada pertambahan kasus lagi di Kabupaten Tulang Bawang Barat,” ucap Gubernur
“Berbagai upaya yang telah kita lakukan dalam rangka pengendalian PMK, hari ini Tubaba sudah tidak ada, tapi jangan membuat kita lengah,” tegas Gubernur.
Menurut Pj Bupati Tubaba Zaidirina, Vaksinasi PMK Tahap I di Kabupaten Tubaba mendapatkan 3000 dosis vaksin dan sudah direalisasikan sebanyak 100 persen.
“Kemudian pada vaksinasi PMK Tahap II kami mendapatkan sebanyak 4000 dosis dan sampai dengan hari ini sudah terealisasikan sebanyak 1.300 dosis. Hingga hari ini, ternak Tubaba dapat kami nyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku,” ujar Pj Bupati Zaidirina saat mendampingi Gubernur pada kegiatan tersebut. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
