Politik
Bakal Hasilkan Caleg Berkualitas, PKS Gelar FGD Pencalegan Dini
Alteripost.co, Bandarlampung-
Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung menggelar focus group discussion (FGD), yakni program pencalegan dini.
FGD dilaksanakan dengan kombinasi luring dan daring. Untuk yang luring kegiatan dilaksanakan di Aula DPW PKS Lampung yang dihadiri unsur MPW, DSW dan DPW, seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung fraksi PKS serta ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS Lampung. Untuk yang model daring diikuti oleh MPD, ketua DPD dan Ketua Bidang pemenangan pemilu dan pilkada se Provinsi Lampung.
Ketua MPW PKS Lampung Fahmi Sasmita dalam sambutannya mengatakan, program FGD ini sebagai salah satu proses dari program pencalegan dini yang sedang dilaksanakan PKS. Sebagai siklus demokrasi 5 tahun sekali, maka PKS ingin mempersiapkan sejak awal agar caleg-caleg yang dihasilkan melalui program pencalegan dini ini benar-benar caleg berkualitas.
“FGD ini salah satu proses atau tahapan dari program pencalegan dini. Kita ingin mendengar masukan dan saran dari narasumber yang kita undang hari ini. Kita ingin mempersiapkan caleg-caleg kita sejak awal. Mempercepat pendidikan kepada caleg PKS agar lebih siap secara mental bertarung di 2024. Harapannya tentu dari diskusi ini bisa didapatkan orang yang siap mengemban amanah di legislatif,” kata Fahmi, Sabtu, (1/5/2021)sore.
Triono, salah satu narasumber dalam FGD ini mengatakan bahwa pencalegan dini sangat jarang dilaksanakan partai politik lain. Langkah PKS sudah tepat membuat program pencalegan dini ini. PKS memang perlu memberikan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang diberikan ke masyarakat itu harus visioner ke depan. Itu yang perlu dimunculkan di proses pencalegan dini.
Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Aipi) Lampung ini menambahkan bahwa PKS sudah punya modal yang baik dalam persiapan menuju 2024, pertama sistem kaderisasi yang telah berjalan baik, kedua PKS memiliki strategi politik yang terencana dan rasional, ketiga, jaringan kerja struktur yang berjalan dengan baik, keempat ketokohan kader PKS di masyarakat dan kelima peran sosial PKS di tengah masyarakat sudah cukup baik.
Narasumber lain yang juga hadir dalam FGD tersebut adalah Erwan Bustami, Ketua KPU Lampung dan Deddy Hermawan, akademisi Fisip Unila. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung masih menjadi tanda tanya setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada Senin (21/9/2026).
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan informasi mengenai proses penyusunan kepengurusan pasca-Musda. Ketua terpilih Rycko Menoza kemudian menggelar konferensi pers pada Selasa (22/9/2026) untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.
Rycko Menoza mengatakan, setelah dirinya ditetapkan sebagai ketua terpilih, proses penyusunan kepengurusan seharusnya dilakukan melalui tim formatur yang telah dibentuk dalam Musda.
Menurutnya, tim formatur memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati komposisi kepengurusan sebelum ditetapkan secara resmi.
Namun, Rycko mengaku mendapatkan informasi bahwa tim formatur belum melakukan rapat untuk membahas susunan kepengurusan secara bersama-sama. Di sisi lain, secara tiba-tiba muncul susunan kepengurusan yang beredar.
“Dari tim formatur sendiri menyampaikan bahwa mereka belum mengadakan rapat apa pun. Tetapi tiba-tiba sudah ada susunan kepengurusan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami,” ujar Rycko Menoza dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2026).
Menurut Rycko, kondisi tersebut perlu segera diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di internal Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Ia menilai, setelah Musda selesai, tahapan berikutnya seharusnya dapat berjalan secara terarah sehingga kepengurusan baru segera terbentuk dan dapat menjalankan roda organisasi.
Ingin Segera Bekerja
Rycko menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan mengenai susunan kepengurusan berlarut-larut. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah adanya kejelasan mengenai struktur kepengurusan sehingga roda organisasi dapat segera berjalan.
Ia mengatakan, dirinya bersama jajaran yang nantinya menjadi bagian dari kepengurusan pada dasarnya telah siap bekerja menjalankan program-program Partai Golkar di Kota Bandar Lampung.
“Kami mau bekerja, tetapi apa daya SK kami belum ada. Jadi harapan kami pelantikan ini segera dilaksanakan dengan kepengurusan yang jelas. Kami ingin segera bekerja dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Rycko menyebut, kejelasan kepengurusan menjadi penting karena setelah proses Musda, organisasi membutuhkan kepastian mengenai siapa saja yang akan menjalankan tugas dan fungsi di jajaran DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Dengan adanya kepengurusan yang telah ditetapkan secara resmi, berbagai agenda organisasi diharapkan dapat segera dijalankan tanpa terkendala persoalan administratif maupun ketidakjelasan struktur.
Tim Formatur Akan Gelar Rapat Lanjutan
Sementara itu, dari sisi tim formatur, munculnya susunan kepengurusan yang telah beredar menjadi bagian dari persoalan yang akan dibahas lebih lanjut.
Tim formatur menyatakan akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas penyusunan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Rapat tersebut nantinya menjadi forum untuk membahas komposisi kepengurusan serta memastikan struktur organisasi yang akan diajukan secara resmi.
Tim formatur juga menegaskan bahwa proses penyusunan kepengurusan masih perlu dibahas bersama agar terdapat kesepahaman di antara pihak-pihak yang memiliki mandat dalam tim formatur.
Dengan adanya rencana rapat lanjutan tersebut, proses penyusunan kepengurusan diharapkan dapat segera menemukan titik terang sehingga tidak lagi menimbulkan simpang siur di internal partai.
Rycko berharap hasil rapat formatur nantinya dapat menjadi dasar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi kepengurusan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dan pelantikan.
Dorong Penyelesaian Secara Internal
Rycko juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme organisasi.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan kepengurusan memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan Partai Golkar Kota Bandar Lampung dapat segera menjalankan agenda organisasi.
Ia berharap proses pembahasan di tingkat formatur dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.
“Intinya kami berharap semuanya segera jelas. Kalau kepengurusan sudah jelas, SK sudah ada, kemudian dilantik, kami bisa langsung bekerja. Jangan sampai karena persoalan administrasi dan kepengurusan ini, kerja-kerja organisasi justru tertunda,” pungkas Rycko Menoza.
Dengan demikian, tahapan pasca-Musda XI saat ini masih menunggu hasil pembahasan tim formatur. Kepengurusan yang sebelumnya beredar juga masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diklarifikasi dan disesuaikan dengan hasil rapat formatur.
Sementara itu, hingga Selasa (22/9/2026), waktu pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2026–2031 belum ditetapkan secara pasti.
Rapat lanjutan tim formatur diharapkan menjadi langkah untuk memperjelas komposisi kepengurusan sekaligus mempercepat proses penerbitan SK dan pelantikan pengurus baru. (Radian)
Pemprov Lampung Ajak Masyarakat Selalu Merawat Persatuan
Wagub Jihan Siap Dukung Program Sastra di Lamban Sastra Isbedy
Tembus 3 Besar Nasional, Lampung Selatan Buktikan Kualitas di PPD 2026
