Lampung
Gubernur Arinal optimis Provinsi Lampung Terus Cetak Bibit Atlet yang Unggul
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Arinal Djunaidi membuka acara Festival Olahraga Pendidikan (FOP) se-Provinsi Lampung Tahun 2022, di Stadion Pahoman, Senin (12/9/22).
Plt. Kadispora Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda melaporkan, Festival Olahraga Pendidikan ini diselenggarakan mulai tanggal 12-14 September, diikuti 11 atlet Putra-Putri dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Adapun dua cabang olahraga yang diperlombakan yaitu pencak silat dan atletik.
Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Festival Olahraga Pendidikan se-Provinsi Lampung tahun 2022 ini merupakan perwujudan sistem Kompetisi Olahraga Pelajar yang berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan.
Dengan diadakannya Festival Olahraga Pendidikan ini, Gubernur Arinal berharap para siswa dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan olahraga dan kesehatan jasmani, menumbuhkan sikap perilaku hidup sehat melalui kecintaan terhadap aktivitas olahraga, menumbuhkan iklim kompetisi olahraga yang sehat bagi para pelajar.
Selain itu juga para siswa diharapkan dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda, memberikan kesempatan kepada para generasi muda untuk dapat mengenali dan memahami keragaman budaya dari berbagai suku dan wilayah, menumbuhkan motivasi peserta didik untuk dapat meraih prestasi di bidang olahraga, dan mengenali potensi atau bakat olahraga yang dimiliki oleh para pelajar.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan Sports Center bertaraf internasional diatas lahan seluas 150 hektar dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Sports Center tersebut nantinya diharapkan sebagai wadah bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuannya, mencetak bibit-bibit atlet unggul asal Lampung, dan sebagai tempat penyelenggaraan event olahraga nasional.
“Saya akan berjuang keras dalam periode saya agar ini bisa terwujud. Menpora sudah mengirim surat kepada Menteri PUPR. Minggu depan saya akan memghadap Menteri PUPR dan meminta agar pembangunan ini menjadi prioritas,” kata Gubernur Arinal.
Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora diwakili oleh Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar Kemenpora, Supeni Pudyastuti menyebutkan, selain sebagai wadah penyaluran minat dan bakat siswa dalam bidang olahraga, FOP juga bertujuan untuk mewujudkan target Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yaitu partisipasi siswa yang aktif berolahraga di usia 7 tahun keatas, 3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu minimal 60 menit.
Adapun target yang ingin dicapai di tahun 2045 adalah sebanyak 70 persen siswa berpartisipasi aktif berolahraga sehingga diharapkan 30 persen siswa memiliki tingkat kebugaran jiwa kategori baik.
Di akhir sambutannya, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora mengajak Pemerintah Provinsi Lampung, Kanwil Kemenag, KONI serta para Pengurus Cabang Olahraga sampai tingkat Kabupaten/Kota agar bersama-sama mewujudkan visi Desain Besar Olahraga Nasional yaitu mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul dan Berprestasi Dunia.
Di akhir acara Gubernur Arinal bersama Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Plt. Kadispora Provinsi Lampung dan Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar Kemenpora mengalungkan medali bagi para juara lomba lari 100m Putra/Putri tingkat SMA/SMK/MA dan lari 80m Putra/Putri tingkat SMP/MTs. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
