Lampung
Gandeng Pemprov, OJK Gelar Inklusi Keuangan Syariah di Kabupaten Lamtim
Alteripost.co, Lampung-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan kegiatan Inklusi Keuangan Syariah untuk Forum Pengasuh Pondok Pesantren Putri (Fasantri), Muslimat, dan Fatayat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, Bupati Lampung Timur yang diwakili Asisten II, Yusuf Hr, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Timur Yus Bariah Dawam Raharjo, Asosisasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dan Kompartemen BPRS Lampung.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022. Acara yang mengusung tema Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat. Yang berlangsung di Aula Islamick center, Sukadana, dan diikuti hampir 450 orang peserta dari Fatayat, Muslimat dan Fasantri di Kabupaten Lampung Timur, Selasa (18/10/2022).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada Tahun 2019, terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, tingkat inklusi dan literasi keuangan terus bergerak positif selama lima tahun terakhir.
Indeks inklusi keuangan mencapai 76,19 persen, khusus syariah sebesar 9,1persen dan indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen, khusus syariah sebesar 8,93 persen.
Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menargetkan bahwa tingkat indeks inklusi keuangan Indonesia harus sudah mencapai 90% pada tahun 2024.
.“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim), Asbisindo dan Kompartemen BPRS Asbisindo yang telah mendukung dalam meningkatkan akses terhadap produk jasa keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya organisasi Fasantri, Muslimat dan Fatayat di Kabupaten Lampung Timur.
“Pada kegiatan tersebut, saya beharap masyarakat dapat lebih mengenal produk dan lembaga jasa keuangan khususnya di sektor jasa keuangan syariah, sehingga target tingkat indeks inklusi keuangan yang terdapat di dalam SNKI dapat meningkat sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu sebesar 90 persen di tahun 2024.” kata Bambang Hermanto.
Melalui kegiatan Inklusi Keuangan Syariah untuk Fasantri, Muslimat, dan Fatayat ini, diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah semakin meningkat di masyarakat khususnya lingkungan pondok pesantren dan sekitarnya, serta Ibu Ibu Pengajian.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembukaan stan/booth oleh perbankan syariah, sebagai dukungan kepada peserta untuk lebih memahami dan memperoleh akses langsung kepada produk dan layanan keuangan syariah.
Sebelumnya, OJK Provinsi Lampung telah memberikan himbaukan kepada Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Lampung untuk memberikan edukasi dan melaksanakan kegiatan yang sifatnya inklusif selama bulan Oktober 2022 sebagai bagian dari Bulan Inklusi Keuangan.
Di sisi lain, Bupati Lampung Timur yang diwakili Assiten II juga berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara kontinu, sehingga masyarakat dapat memperoleh literasi yang lebih baik dan akses Keuangan
syariah juga dapat diperoleh.
Sementara, Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan bahwa OJK harus memberikan edukasi secara baik kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu yang hadir, mengenai
Keuangan Syariah karena ibu-ibu ini adalah manager keuangan di dalam rumah tangganya sendiri.
“Artinya kita secara bersama mendorong inklusi keuangan agar masyarakat lebih memahami, lebih punya pengetahuan banyak, terutama terkait perbankan syariah”.
Agar masyarakat juga bisa mengetahui dan mengakses apa saja produk perbankan syariah,” papar Chusnunia Chalim.
“Kita juga mengenalkan bahwa produk-produk Bank bukan hanya ada di Bank konvensional, tapi juga yang di Bank syariah. boleh kalau mau konvensional, tapi ini juga ada produk dan layanan sejenis namun berbasis prinsip syariah,” pungkasnya. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti prosesi peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Sekdaprov Marindo mengikuti acara tersebut secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Way Halim, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas koperasi di berbagai wilayah.
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasionalnya Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Way Halim ini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Lampung bersama jajaran TNI melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan KDKMP dan salah satu aset tersebut berada di kawasan Way Halim, Kota Bandar Lampung.
Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hingga saat ini sudah terdapat 345 unit KDKMP yang berdiri di Lampung.
Jumlah tersebut disebut menjadi yang terbanyak di luar Pulau Jawa.
Marindo menyebutkan bahwa KDKMP di Lampung nantinya memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan PLN hingga usaha pangan seperti beras dan jagung.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, secara keseluruhan terdapat 41 titik KDKMP yang diresmikan di wilayah Lampung dan Bengkulu pada hari yang sama.
Ia merinci, hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi, terdiri dari 345 titik di Lampung dan 217 titik di Bengkulu.
“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujarnya.
Khusus di Bandar Lampung, Kristomei menyebut target pembangunan mencapai 10 titik KDKMP.
Saat ini lima titik telah selesai dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi delapan titik pada awal Juni mendatang.
Menurutnya, dukungan Pemprov Lampung sangat membantu percepatan pembangunan koperasi, terutama dalam penyediaan lahan.
“Di Bandar Lampung kami sempat terkendala lahan. Nah, untuk itu kami dibantu oleh Pemprov sehingga ada lahan-lahan milik Pemprov yang bisa dibangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya. (Rls)
Sekdaprov Marindo Ikuti Prosesi Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo
Pelaku Penembakan Bripka Arya Supena Berhasil Ditangkap, Satu Meninggal Dunia
Sekretariat DPRD Lamsel Klarifikasi Penggunaan Anggaran Laundry
