DPRD
Tanggul Way Napal dan Way Gatel Jebol, Srikandi Gerindra Lampung Minta Kementrian PUPR Bereaksi
Alteripost.co, Pringsewu-
Curah hujan tinggi menyebabkan tanggul di Way Napal dan Way Gatel jebol. Akibatnya ratusan hektar lahan pertanian yang berada di Kecamatan Ambarawa, hingga Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu terendam banjir dan merugikan petani karena terancam gagal panen.
Diketahui, wilayah tersebut merupakan penghasil padi terbesar di Kabupaten Pringsewu.
Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni mengaku prihatin, atas kejadian tersebut, lantaran ratusan petani di Kecamatan Ambarawa bakal terancam gagal panen.
Akibat luapan saluran irigasi di wilayah itu tidak mampu menampung debit air yang berlebih saat curah hujan tinggi.
Sehingga, luapan air hujan dari saluran irigasi tumpah hingga merendam ratusan hektar lahan padi milik petani.
“Ya, tentu saya prihatin dengan kejadian ini, ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu gagal panen, akibat terendam banjir,” ujarnya, Kamis (27/102022).
Srikandi Gerindra Lampung ini menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya sempat membawa aspirasi petani di wilayah tersebut prihal saluran irigasi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan Balai Besar yang membidangi hal tersebut.
Hanya saja, bunda Elly sapaan akrabnya menilai, Balai Besar kurang merespon terhadap aspirasi petani yang dia bawa.
Sehingga, hal yang dikhawatirkanya pun terjadi. Luapan air saluran irigasi meluap hingga ratusan petani menjadi korban karena terancam gagal panen.
Seharusnya, Balai Besar dapat merespon dan bersinergi secara cepat, prihal aspirasi para petani demi mewujudkan semboyan Petani Berjaya Lampung.
Dia meminta, agar Balai Besar tidak hanya duduk manis saja. Pihaknya pun meminta segera melakukan monitoring dan langkah cepat serta tanggap, atas usulan dan keluhan masyarakat dan petani di wilayah tersebut yang bertahun-tahun tidak ada realisasi.
“Bahkan, kami dari DPRD Provinsi Dapil III pernah melakukan monitoring ke lokasi bersama perwakilan Balai Besar, tapi sampai saat ini belum ada realisasi yang diharapkan para petani dan masyarakat,” tandasnya.
Elly pun meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR untuk bereaksi supaya menghasilkan solusi. Sehingga aspirasi dari ratusan petani di Kabupaten Pringsewu ini dapat terealisasi.
Ia pun berharap segera adalah langkah taktis yang diambil Stakeholder terkait.
“Semoga Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR segera bereaksi untuk menghasilkan solusi atas aspirasi dari ratusan Petani ini,” pungkasnya. (Rls/Gus).
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

