DPRD
Tanggul Way Napal dan Way Gatel Jebol, Srikandi Gerindra Lampung Minta Kementrian PUPR Bereaksi
Alteripost.co, Pringsewu-
Curah hujan tinggi menyebabkan tanggul di Way Napal dan Way Gatel jebol. Akibatnya ratusan hektar lahan pertanian yang berada di Kecamatan Ambarawa, hingga Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu terendam banjir dan merugikan petani karena terancam gagal panen.
Diketahui, wilayah tersebut merupakan penghasil padi terbesar di Kabupaten Pringsewu.
Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni mengaku prihatin, atas kejadian tersebut, lantaran ratusan petani di Kecamatan Ambarawa bakal terancam gagal panen.
Akibat luapan saluran irigasi di wilayah itu tidak mampu menampung debit air yang berlebih saat curah hujan tinggi.
Sehingga, luapan air hujan dari saluran irigasi tumpah hingga merendam ratusan hektar lahan padi milik petani.
“Ya, tentu saya prihatin dengan kejadian ini, ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu gagal panen, akibat terendam banjir,” ujarnya, Kamis (27/102022).
Srikandi Gerindra Lampung ini menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya sempat membawa aspirasi petani di wilayah tersebut prihal saluran irigasi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan Balai Besar yang membidangi hal tersebut.
Hanya saja, bunda Elly sapaan akrabnya menilai, Balai Besar kurang merespon terhadap aspirasi petani yang dia bawa.
Sehingga, hal yang dikhawatirkanya pun terjadi. Luapan air saluran irigasi meluap hingga ratusan petani menjadi korban karena terancam gagal panen.
Seharusnya, Balai Besar dapat merespon dan bersinergi secara cepat, prihal aspirasi para petani demi mewujudkan semboyan Petani Berjaya Lampung.
Dia meminta, agar Balai Besar tidak hanya duduk manis saja. Pihaknya pun meminta segera melakukan monitoring dan langkah cepat serta tanggap, atas usulan dan keluhan masyarakat dan petani di wilayah tersebut yang bertahun-tahun tidak ada realisasi.
“Bahkan, kami dari DPRD Provinsi Dapil III pernah melakukan monitoring ke lokasi bersama perwakilan Balai Besar, tapi sampai saat ini belum ada realisasi yang diharapkan para petani dan masyarakat,” tandasnya.
Elly pun meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR untuk bereaksi supaya menghasilkan solusi. Sehingga aspirasi dari ratusan petani di Kabupaten Pringsewu ini dapat terealisasi.
Ia pun berharap segera adalah langkah taktis yang diambil Stakeholder terkait.
“Semoga Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR segera bereaksi untuk menghasilkan solusi atas aspirasi dari ratusan Petani ini,” pungkasnya. (Rls/Gus).
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Pemprov Lampung Perkuat Tata Organisasi untuk Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Pemkab Lampung Selatan Gandeng DAMRI, Rute Kalianda-Jakarta Kembali Dibuka
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
