Pesisir Barat
Nuril Anwar Serap Aspirasi Masyarakat, Persoalan Infrastruktur Jadi Pembahasan
Alteripost.co, Pesisir Barat-
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil IV (Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat) Nuril Anwar kembali turun ke konstituen dalam rangka melaksanakan reses atau serap aspirasi masyarakat di dapilnya.
Dalam reses yang digelar di Kabupaten Pesisir Barat, anggota Fraksi NasDem DPRD Lampung ini mengatakan, pihaknya turun ke masyarakat untuk menyerap keluhan- keluhan yang ada di dapilnya, seperti infrastruktur maupun kegiatan belajar mengajar tatap muka yang tak kunjung digelar.
“Pada prinsipnya, kami turun ke konstituen dalam rangka menyerap aspirasi, tetapi agenda ini juga merupakan ajang silaturahmi antara saya pribadi dengan konstituen, yang telah memberikan hak suaranya di Pileg 2019 lalu, sehingga menghantarkan saya ke DPRD Provinsi Lampung,” ucapnya (5/5/2021).
Agenda reses tersebut, sambung dia, merupakan agenda DPRD Lampung per tiga bulan sekali selain dari agenda Sosialisasi Peraturan Daerah dan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilindungi UU.
Tak lupa dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi Protokoler kesehatan dari pemerintah di tengah pandemi covid 19 yang belum berakber seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi. (*)
Alteripost Jakarta – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Dedi Irawan didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rena Novasari, S.H., M.M.; Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, M. Ma’ruf, S.P.; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Irvan Leonardo Abdullah, S.P., M.Si.; serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Rozi Zulfikli, S.H.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan program kerja sekaligus merumuskan strategi percepatan akses keuangan daerah pada 2027.
Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Rakornas ini, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat peran TPAKD dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Perluasan akses keuangan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudahan memperoleh layanan keuangan formal diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, mendapatkan pembiayaan, serta meningkatkan produktivitas ekonomi.
Bagi Kabupaten Pesisir Barat, upaya tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perdagangan, pertanian, serta berbagai potensi ekonomi lokal yang perlu terus dikembangkan.
Melalui penguatan program TPAKD, akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan pembiayaan diharapkan semakin terbuka. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga menjadi aspek penting agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak sesuai kebutuhan.
Rakornas TPAKD 2026 juga dijadwalkan menghadirkan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan kepada para kepala daerah selaku pengarah TPAKD. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diagendakan penyerahan TPAKD Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan melalui program kerja sepanjang 2025.
Keikutsertaan Bupati Pesisir Barat bersama jajaran perangkat daerah terkait merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat terus mengoptimalkan program percepatan akses keuangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Dengan akses keuangan yang semakin luas, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usahanya, menciptakan peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.(*)
Srikandi PLN UID Lampung Bekali Perempuan Disabilitas Keterampilan Pemasaran Digital
Oknum Pengurus KONI Lampung Diduga Lakukan Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Pelatih Renang
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
