Lampung
Realisasi Belanja Pemprov Lampung Urutan Kedua di TA 2022 se-Indonesia
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menempati urutan kedua tertinggi persentase belanja APBD Provinsi se-Indonesia di Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan total belanja 72,49 persen
Sementara Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan total belanja 73,94 persen dan urutan ketiga diraih Provinsi Bengkulu dengan 72,31 persen.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya mengungkapkan, persentase belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 tersebut pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Pemprov Lampung secara virtual dari Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (07/11/2022).
Sementara, untuk persentase realisasi belanja tidak terduga APBD Provinsi se Indonesia per 4 Nopember 2022, Provinsi Lampung juga masuk 10 besar yakni tertinggi ke-8 dengan angka 34,97 persen, peringkat pertama Provinsi Papua dengan total 88,63 persen, kedua Provinsi Papua Barat 87,73 persen dan ketiga Sulawesi Selatan 77,72 persen.
Menurut Mendagri Tito, inflasi ini menjadi persoalan global yang berdampak pada Indonesia, Indonesia sendiri berada di peringkat 139 dari 186 negara di dunia.
Inflasi Oktober 2022 (yoy), inflasi tahun ke tahun Oktober 2022 terhadap Oktober 2021 sebanyak 5,71 persen, inflasi bulan ke bulan Oktober 2022 terhadap September 2022 sebanyak -0,11 persen.
“10 negara dengan ekonomi terbesar didunia diantaranya China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, Rusia, Indonesia, Brazil, Inggris, Prancis,” ujarnya.
Mendagri Tito menyampaikan, 10 Provinsi dengan Persentase tertinggi realisasi APBD Provinsi se-Indonesia per 4 November TA 2022, Provinsi Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Maluku Utara, dan Banten.
Adapula provinsi dengan realisasi terkecil diantaranya Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Maluku, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.
Mendagri Tito menegaskan, bahwa solusi pengendalian inflasi yaitu dengan kunci utama isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti penanganan pandemi Covid-19, komunikasi publik, aktifkan TPID, aktifkan satgas pangan.
Selanjutnya, BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi umumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.
Mendagri juga menyampaikan, Indeks perkembangan harga Provinsi penyumbang kenaikan harga komiditi pangan diseluruh Provinsi berpariasi. Sampai dengan Minggu ke I November (Month to Date), Cabai Merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 19 Provinsi.
Selanjutnya, Cabai Rawit di 13 Provinsi dan Daging Ayam Ras di 13 Provinsi Selebihnya tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti tempe (12 Provinsi) tahu mentah (11 Provinsi), telur ayam ras (11 Provinsi).
Sementara Indeks perkembangan harga Kabupaaten/kota, sampai dengan Minggu ke November 1 (Month to Date), Cabai Merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 252 Kab/Kota. Selanjutnya, cabai rawit di 176 Kab/Kota dan daging ayam ras di 162 Kab/Kota dan telur ayam Ras di 120 Kab/Kota Selebihnya tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti Bawang Merah (106 Kab/Kota); beras (90 Kab/Kota), mie instan (77 Kab/Kota) dan minyak goreng (73 Kab/Kota)
Perlu diketahui, hadir dalam Rapat mewakili Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis PKP dan Cipta Karya, Plt. Kadis ESDM, Plt. Karo Perekonomian, Kabid Dinas Kominfotik, dan Kabid Dinas KPTPH. (Rls)
Lampung
Gubernur Lampung Soroti Peran Strategis Sumbagsel dalam Peta Pembangunan Nasional
Alteripost Palembang – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Halal Bihalal Masyarakat Perantau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang digelar di Griya Agung, rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Kehadiran Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempererat sinergi dan kolaborasi antardaerah di wilayah Sumbagsel.
Usai kegiatan, Mirza mengapresiasi terselenggaranya ajang silaturahmi yang mempertemukan perantau dari lima provinsi di kawasan tersebut. Ia menilai, banyak tokoh asal Sumbagsel kini telah menempati posisi strategis di tingkat nasional.
“Ke depan, kita berharap tokoh-tokoh tersebut dapat berkontribusi lebih dalam mengejar ketertinggalan Sumbagsel agar semakin maju dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Ia juga menegaskan posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan kawasan Sumbagsel secara menyeluruh.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat ikatan kultural masyarakat Sumbagsel yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Keakraban dan kekerabatan ini diharapkan semakin nyata dalam langkah bersama membangun daerah, tanpa mengesampingkan wilayah lain di Indonesia,” kata Herman Deru.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti perlunya percepatan pembangunan di kawasan Sumbagsel yang dinilai mulai tertinggal dibanding wilayah lain seperti Indonesia Timur dan Kalimantan.
“Dulu kita unggul, tetapi sekarang pertumbuhan di wilayah lain sangat pesat. Karena itu, kita perlu memetakan potensi Sumbagsel secara bersama-sama,” katanya.
Ia mendorong lima provinsi di Sumbagsel untuk menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan guna mengoptimalkan potensi daerah dan mempercepat kemajuan kawasan.
Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa dorongan untuk membangun daerah asal bukanlah bentuk primordialisme, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk berkontribusi.
“Kita memerlukan kesolidan untuk memanfaatkan akses kuat terhadap kebijakan nasional. Dalam kurun 2027–2029, ada peluang percepatan program strategis seperti pembangunan Tol Trans Sumatera,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan pentingnya sinergi kolektif antara tokoh nasional dan kepala daerah di Sumbagsel. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk menghidupkan kembali semangat kejayaan maritim Sriwijaya dalam konteks pembangunan modern.
Momentum ini dinilai menjadi titik awal penguatan sinergi lintas daerah di Sumatera Bagian Selatan untuk menyelaraskan visi pembangunan, mengoptimalkan potensi bersama, serta mendorong percepatan kemajuan kawasan yang berdaya saing di tingkat nasional.(*)

