Lampung
Realisasi Belanja Pemprov Lampung Urutan Kedua di TA 2022 se-Indonesia
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menempati urutan kedua tertinggi persentase belanja APBD Provinsi se-Indonesia di Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan total belanja 72,49 persen
Sementara Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan total belanja 73,94 persen dan urutan ketiga diraih Provinsi Bengkulu dengan 72,31 persen.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya mengungkapkan, persentase belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 tersebut pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Pemprov Lampung secara virtual dari Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (07/11/2022).
Sementara, untuk persentase realisasi belanja tidak terduga APBD Provinsi se Indonesia per 4 Nopember 2022, Provinsi Lampung juga masuk 10 besar yakni tertinggi ke-8 dengan angka 34,97 persen, peringkat pertama Provinsi Papua dengan total 88,63 persen, kedua Provinsi Papua Barat 87,73 persen dan ketiga Sulawesi Selatan 77,72 persen.
Menurut Mendagri Tito, inflasi ini menjadi persoalan global yang berdampak pada Indonesia, Indonesia sendiri berada di peringkat 139 dari 186 negara di dunia.
Inflasi Oktober 2022 (yoy), inflasi tahun ke tahun Oktober 2022 terhadap Oktober 2021 sebanyak 5,71 persen, inflasi bulan ke bulan Oktober 2022 terhadap September 2022 sebanyak -0,11 persen.
“10 negara dengan ekonomi terbesar didunia diantaranya China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, Rusia, Indonesia, Brazil, Inggris, Prancis,” ujarnya.
Mendagri Tito menyampaikan, 10 Provinsi dengan Persentase tertinggi realisasi APBD Provinsi se-Indonesia per 4 November TA 2022, Provinsi Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Maluku Utara, dan Banten.
Adapula provinsi dengan realisasi terkecil diantaranya Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Maluku, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.
Mendagri Tito menegaskan, bahwa solusi pengendalian inflasi yaitu dengan kunci utama isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti penanganan pandemi Covid-19, komunikasi publik, aktifkan TPID, aktifkan satgas pangan.
Selanjutnya, BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi umumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.
Mendagri juga menyampaikan, Indeks perkembangan harga Provinsi penyumbang kenaikan harga komiditi pangan diseluruh Provinsi berpariasi. Sampai dengan Minggu ke I November (Month to Date), Cabai Merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 19 Provinsi.
Selanjutnya, Cabai Rawit di 13 Provinsi dan Daging Ayam Ras di 13 Provinsi Selebihnya tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti tempe (12 Provinsi) tahu mentah (11 Provinsi), telur ayam ras (11 Provinsi).
Sementara Indeks perkembangan harga Kabupaaten/kota, sampai dengan Minggu ke November 1 (Month to Date), Cabai Merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 252 Kab/Kota. Selanjutnya, cabai rawit di 176 Kab/Kota dan daging ayam ras di 162 Kab/Kota dan telur ayam Ras di 120 Kab/Kota Selebihnya tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti Bawang Merah (106 Kab/Kota); beras (90 Kab/Kota), mie instan (77 Kab/Kota) dan minyak goreng (73 Kab/Kota)
Perlu diketahui, hadir dalam Rapat mewakili Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis PKP dan Cipta Karya, Plt. Kadis ESDM, Plt. Karo Perekonomian, Kabid Dinas Kominfotik, dan Kabid Dinas KPTPH. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
