Lampung
Ini Harapan Gubernur Arinal di Silaturahmi Kebangsaan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka acara Silaturahmi Kebangsaan bagi Organisasi Kemasyarakatan dengan tema “Menyikapi Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, di Swisbell Hotel, Kamis (6/10/2022).
Gubernur menyebutkan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap perekonomian, antara lain melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas.
Selain itu juga menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha, terutama investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel, transportasi dan kuliner. Dampak lainnya adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional dikala pandemi.
“Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima Pemerintah, sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan,” ujar Gubernur.
Berbagai ketidakpastian di tahun 2022, lanjutnya, memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dan meningkatkan kekhawatiran akan risiko resesi.
Dalam kesempatan itu Gubernur juga meminta seluruh unsur Pemerintah untuk memperluas Kerjasama untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Selain itu, Gubernur juga mengajak Ormas untuk ikut membantu dalam pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga serta pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
Gubernur melanjutkan, mencermati pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, kita bersama-sama telah mampu melakukan peningkatan di tahun 2021 menjadi 2,79 % (y-on-y), meningkat jika dibandingkan ekonomi Lampung Tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 1,67 % (y-on-y). Selain itu, Gubernur juga mengungkapkan, Provinsi Lampung mampu mengendalikan inflasi pada angka yang cukup stabil dan aman.
Melalui kegiatan Silaturahmi Kebangsaan ini, Gubernur berharap dapat memperkuat semangat kebangsaan guna mencapai kemakmuran, khususnya dalam upaya mewujudkan Lampung Berjaya sebagai Provinsi yang Unggul dan Berdaya Saing di Tanah Air, bukan saja ditinjau dari aspek yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan, tapi juga dari aspek Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang selalu Kondusif.
Selain itu Gubernur Arinal juga menyingung menjelang tahun politik, untuk menjaga kesejukan, keamanan dan kondusivitas di Provinsi Lampung.
Gubernur Arinal juga mengingatkan ormas untuk tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; tidak melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, tidak melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; serta tidak melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait kelestarian hutan Gubernur jmengajak seluruh ormas untuk menjaganya, karena dengan menjaga ekosistem hutan, juga telah menjaga pasokan air yang dibutuhkan bagi irigasi pertanian.
Gubernur mengungkapkan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan lampung dimana lampung sebagai provinsi dengan produksi beras tertinggi se-Indonesia dan telah menyuplai beras ke provinsi lain seperti bangka belitung, sumatera barat, jakarta dan kalimantan.
“Saya mengajak seluruh ormas agar ikut menjaga hutan. Lawan orang-orang yang ingin merusak hutan demi kepentingan pribadi. Kepada aparat, bila ada yang merusak hutan, tangkap. Lebih baik kita selamatkan rakyat,” kata Gubernur.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan komunikasi dan dialog serta solusi yang baik antar organisasi atau elemen masyarakat tentang keberagaman berbangsa dan bernegara.
M.Firsada juga melaporkan, kegiatan Silaturahmi Kebangsaan ini dihadiri 162 ormas yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris berbagai ormas sosial, ormas keagamaan, ormas budaya, dan ormas kepemudaan.
Hadir dalam kegiatan, Forkopimda Provinsi Lampung, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Ketua Ormas di Provinsi Lampung. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
