DPRD
Anggota Komisi INi Ketut Dewi Nadi Menggelar Lomba Senam Kreasi KDN
Alteripost.co Lampung Tengah –Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Ni Ketut Dewi Nadi menggelar lomba Senam Kreasi KDN dalam rangka HUT PDI Perjuangan ke-50 tahun dan memeriahkan ulang tahun ke 50 Ni Ketut Dewi Nadi, di Lapangan Merdeka Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (4/3/2023).
Kegiatan lomba senam kreasi KDN yang diinisiasi oleh Ni Ketut Dewi Nadi,ST., anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung dimulai dengan doa oleh Ustadz Agus, dan dihadiri oleh bapak I Komang Koheri, anggota Komisi 8 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dan Dewi Winarti anggota DPRD kabupaten Lampung Tengah, Babin seputih Raman, Nyoman indrawan, kepala kampung Rama Indra, I Ketut Sucipta, kepala kampung Rama Dewa, Gede Dewa Yama, Tenaga Ahli DPR RI Nyoman Semantre.
Roy Chaniago selaku ketua panitia lomba senam Kreasi KDN mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasme warga masyarakat yang ikut berpartisipasi.
“Saya selaku ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih atas antusiame peserta Lomba Senam Kreasi KDN di Lapangan merdeka kecamatan Seputih Raman hari ini, dan Tim yang mendaftar ada 25 Grub dan saya ucapkan terima kasih kepada tokoh dan warga masyarakat yang hadir,” ucapnya.
Dalam sambutannya, Ni Ketut Dewi Nadi menerangkan bahwa kegiatan ini selain karena perayaan HUT 50 PDI Perjuangan dan bertepatan perayaan Ulang Tahun ke 50 Srikandi PDI Perjuangan Lampung tengah ini.
“Kegiatan hari ini dalam rangka 50 tahun PDI Perjuangan dan HUT ke 50 tahun saya, terima kasih banyak atas doa dari bapak-bapak ibu-ibu semua yang telah mendoakan saya, hari ini tepat setengah abad saya, semoga kita semua diberkahi umur panjang dan sehat selalu,” ujarnya.
Dewi Nadi menerangkan bahwa kegiatan ini dalam rangkaian HUT PDI Perjuangan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Selain Lomba senam kreasi KDN hari ini, tadi sebelum memulai acara kita telah menanam pohon buah di kebun edukasi seputih Raman, lomba sepak bola, dimulai di hari kasih sayang tanggal 14 Februari 2023 dan hari ini tepatnya akan diselenggarakan finalnya, dipersilakan nanti ibu-ibu juga ikut menyaksikan final sepak bola,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Dewi Nadi memberikan Pantun kepada seluruh peserta dan masyarakat yang hadir.
“Tak lagi muda bukan berarti berhenti olahraga, Justru karena sering olahraga kita akan merasa sehat dan muda kembali,” pungkasnya.
Ketua Panitia kegiatan ini menjelaskan para Juara ditentukan oleh 4 orang Juri, dan juara mendapatkan 1,5 jt, juara 2 mendapatkan 1 jt, juara 3 mendapatkan 500rb, dan juara harapan 1,2,3. Dan seluruh peserta dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mendapatkan kupon yang akan mendapatkan ratusan door prize. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Srikandi PLN UID Lampung Bekali Perempuan Disabilitas Keterampilan Pemasaran Digital
Oknum Pengurus KONI Lampung Diduga Lakukan Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Pelatih Renang
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
