DPRD
Anggota Komisi INi Ketut Dewi Nadi Menggelar Lomba Senam Kreasi KDN
Alteripost.co Lampung Tengah –Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Ni Ketut Dewi Nadi menggelar lomba Senam Kreasi KDN dalam rangka HUT PDI Perjuangan ke-50 tahun dan memeriahkan ulang tahun ke 50 Ni Ketut Dewi Nadi, di Lapangan Merdeka Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (4/3/2023).
Kegiatan lomba senam kreasi KDN yang diinisiasi oleh Ni Ketut Dewi Nadi,ST., anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung dimulai dengan doa oleh Ustadz Agus, dan dihadiri oleh bapak I Komang Koheri, anggota Komisi 8 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dan Dewi Winarti anggota DPRD kabupaten Lampung Tengah, Babin seputih Raman, Nyoman indrawan, kepala kampung Rama Indra, I Ketut Sucipta, kepala kampung Rama Dewa, Gede Dewa Yama, Tenaga Ahli DPR RI Nyoman Semantre.
Roy Chaniago selaku ketua panitia lomba senam Kreasi KDN mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasme warga masyarakat yang ikut berpartisipasi.
“Saya selaku ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih atas antusiame peserta Lomba Senam Kreasi KDN di Lapangan merdeka kecamatan Seputih Raman hari ini, dan Tim yang mendaftar ada 25 Grub dan saya ucapkan terima kasih kepada tokoh dan warga masyarakat yang hadir,” ucapnya.
Dalam sambutannya, Ni Ketut Dewi Nadi menerangkan bahwa kegiatan ini selain karena perayaan HUT 50 PDI Perjuangan dan bertepatan perayaan Ulang Tahun ke 50 Srikandi PDI Perjuangan Lampung tengah ini.
“Kegiatan hari ini dalam rangka 50 tahun PDI Perjuangan dan HUT ke 50 tahun saya, terima kasih banyak atas doa dari bapak-bapak ibu-ibu semua yang telah mendoakan saya, hari ini tepat setengah abad saya, semoga kita semua diberkahi umur panjang dan sehat selalu,” ujarnya.
Dewi Nadi menerangkan bahwa kegiatan ini dalam rangkaian HUT PDI Perjuangan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Selain Lomba senam kreasi KDN hari ini, tadi sebelum memulai acara kita telah menanam pohon buah di kebun edukasi seputih Raman, lomba sepak bola, dimulai di hari kasih sayang tanggal 14 Februari 2023 dan hari ini tepatnya akan diselenggarakan finalnya, dipersilakan nanti ibu-ibu juga ikut menyaksikan final sepak bola,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Dewi Nadi memberikan Pantun kepada seluruh peserta dan masyarakat yang hadir.
“Tak lagi muda bukan berarti berhenti olahraga, Justru karena sering olahraga kita akan merasa sehat dan muda kembali,” pungkasnya.
Ketua Panitia kegiatan ini menjelaskan para Juara ditentukan oleh 4 orang Juri, dan juara mendapatkan 1,5 jt, juara 2 mendapatkan 1 jt, juara 3 mendapatkan 500rb, dan juara harapan 1,2,3. Dan seluruh peserta dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mendapatkan kupon yang akan mendapatkan ratusan door prize. (*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)

