Lampung
Pemprov Lampung Raih Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi se-Indonesia
Alteripost.co, Jakarta-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022, penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo pada kegiatan Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Kamis (16/03/2023)
Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Arinal Djunaidi atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022, Di mana pada tahun tersebut, Provinsi Lampung menduduki posisi tertinggi pertama untuk Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA 2022, dengan realisasi anggaran sebesar 97.25%.
Angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran sebesar 96.68%, Provinsi Jawa Barat sebesar 96.44%, Provinsi Kalimantan Barat 95.54%, dan Provinsi Jawa Tengah 95.14%.
Wamendagri John Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan bahwa guna mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi, penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD.
“Upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik,” ucap Wamen.
Pada kesempatan tersebut, Wamen juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah mengoptimalisasi penyerapan realisasi APBD sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun anggaran 2022 semoga di tahun anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, semoga Tuhan yang Maha esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam laporannya mengatakan bahwa ada dua agenda utama pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah pemberian penghargaan kepada kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap realisasi APBD tertinggi dengan 3 kategori yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian agenda kedua adalah Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023.
Pada Rakor tersebut, Kemendagri menghadirkan narasumber dari berbagai Kementerian, Lembaga dan Kementerian terkait, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Ketua BPK, Pimpinan KPK, kepala BPKP, Kepala LKPP Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Bareskrim dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Berikut ini adalah Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang menerima penghargaan pada kegiatan APBD Award 2023.
Kota Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Kota Samarinda
2. Kota Banjar Baru
3. Kota Bontang
4. Kota Mojokerto
5. Kota Denpasar
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Kota Pekanbaru
2. Kota mabogu
3. Kota Sukabumi
4. Kota Tasik malaya
5. Kota Metro
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Kota Palangkaraya
2. Kota Kendari
3. Kota Pekanbaru
4. Kota Tegal
5. Kota Cirebon
Kabupaten Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Bojonegoro
2. Sumbawa Barat
3. Kutai Kertanegara
4. Tanah Laut
5. Tabalong
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Aceh Tamiang
2. Yahukimo
3. Nduga
4. Gayo Lues
5. Luwu timur
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Waropen
2. Intan Jaya
3. Puncak Jaya
4. Mappi
5. Minahasa
Provinsi Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Kalimantan Timur
2. Bangka Belitung
3. Sulawesi Tenggara
4. Kalimantan Barat
5. Jawa Timur
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Lampung
2. Kepulauan Riau
3. Jawa Barat
4. Kalimantan Barat
5. Jawa Tengah
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Kalimantan Utara
2. Kepulauan Riau
3. Kalimantan Barat
4. Bali
5. Kalimantan Timur. (Rls)
Lampung
Sekdaprov Lampung Dorong Percepatan Program Prioritas Melalui Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar lembaga guna mempercepat pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Koordinasi dan harmonisasi lintas instansi harus terus diperkuat agar program-program prioritas Pemprov Lampung dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta sesuai regulasi yang berlaku. Dengan sinergi yang baik, pembangunan daerah juga akan semakin sejalan dengan program pemerintah pusat,” ujar Sekdaprov Marindo.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Sekdaprov Marindo Kurniawan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan di Bandar Lampung, Senin (13/7/2026).
Dalam pertemuan itu, ia didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung Hasan Basri Natamenggala, beserta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung Ulin Nuha.
Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan harmonisasi langkah dalam pelaksanaan program-program prioritas Pemprov Lampung. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang semakin efektif, akuntabel, dan terintegrasi dengan berbagai program strategis pemerintah pusat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, dan ATR/BPN, berbagai aspek tata kelola pemerintahan, pengawasan, hingga penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan diharapkan dapat ditangani lebih cepat. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan.
Di sela-sela pertemuan, suasana hangat turut mewarnai silaturahmi. Sekdaprov Marindo bersama para pejabat lainnya sempat berbincang santai mengenai Piala Dunia 2026.
Sekdaprov Marindo mengaku optimistis tim nasional Inggris mampu melangkah hingga babak final, sementara para peserta pertemuan saling menyampaikan dukungan terhadap tim jagoannya masing-masing. Perbincangan pun berlanjut dengan rencana menggelar nonton bareng (nobar) sebagai ajang mempererat kebersamaan.
Menutup pertemuan, Sekdaprov mengajak masyarakat Lampung ikut meramaikan kegiatan nonton bareng resmi yang diselenggarakan TVRI hingga fase akhir Piala Dunia 2026. Kegiatan nobar tersebut digelar di berbagai daerah di Indonesia.
Termasuk di sejumlah titik di Lampung, seperti alun-alun, balai desa, kafe, dan restoran, sebagai ruang kebersamaan masyarakat dalam menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha di sekitar lokasi nonton bareng. (Rls)
Sekdaprov Lampung Dorong Percepatan Program Prioritas Melalui Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga
Universitas Teknokrat Siap Berkolaborasi Untuk Sukseskan HPN dan Porwanas 2027 di Lampung
Masuk Daerah Terbaik Nasional, TP PKK Lampung Selatan Terima Penghargaan Imunisasi Zero Dose
