Connect with us

Lampung Tengah

Usai Dilantik, Musa Ahmad Lakukan Pidato Perdana Dihadapan Wakil Rakyat

Published

on

 

Alteripost.co, Lampung Tengah-
Usai dilantik secara resmi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Jumat (26/2/2021) pagi di gedung balai keratun kantor gubernur, Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad dan Wakil Bupati (Wabup) Ardito Wijaya mengikuti Rapat Paripurna dan penyampaian pidato politik Bupati dan Wakil Bupati 2021 -2026 di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah. Jumat (26/2/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengatakan, ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat. Dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, sehingga pilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Bupati Musa Ahmad juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mengakhiri perbedaan yang telah dilalui dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjadikan Lampung Tengah menjadi Kabupaten terbaik. Jelasnya.

“Mari kita fokus mengatasi ketertinggalan pembangunan daerah khususnya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menaikan prosentasi angka harapan hidup”. Ungkap Musa Ahmad.

Lanjut Bupati, bahwa untuk mencapai itu semua kita membutuhkan birokrasi yang melayani, memiliki kompentensi berorientasi kepada pelayanan publik, kreativitas dalam mencari solusi serta integritas yang tinggi. Pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Tengah

Bupati Lamteng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Sadar Hukum

Published

on

Grahapost Bandar Lampung – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi  Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung.

Bupati Lamteng Musa Ahmad, Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung

Penghargaan itu diberikan bertepatan dengan peresmian 92 Desa, Kelurahan dan Kecamatan Sadar Hukum di Provinsi Lampung tahun 2024 di Swiss-Belhotel, Selasa (25/6/2024).

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Zulfikar Irwan.S.Sos.M.M. Mewakili Bupati Lamteng Musa Ahmad S.Sos.M.M. mengatakan, penghargaan tersebut didapat atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng membina Kelurahan Simbawaringin, Kelurahan Trimurjo, Kec Trimurjo dan Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung yang telah memenuhi indikator dan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Melalui kolaborasi antara Pemkab Lamteng melalui Bagian Hukum Setdakab Lamteng bersama Kepala kampung Muji Rahayu kec.Seputih Agung dan Kelurahan Simbawaringi, Kelurahan Trimurjo Kec Trimujo telah berhasil memenuhi indikator dan kriteria desa/ kelurahan sadar hukum, sehingga desa sadar hukum dapat terimplementasikan di 2 kelurahan dan 1 kampung tersebut.

Zulfikar Irwan, S.Sos.M.M. menyebut indikator dan kriteria desa sadar hukum, diantaranya adalah ketaaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum, melakukan penyuluhan masyarakat secara intens tentang agraria atau pertanahan, narkoba, pernikahan dini dan lainnya, serta peran aktif dari kelompok keluarga sadar hukum dalam menyebarluaskan informasi hukum.

“Dirinya berharap Kepala Kampung Muji Rahayu dan Lurah Simbawaringin,Lurah Trimurjo, dapat menularkan desa sadar hukum kepada 301 Kampung dan 10 kelurahan lainnya yg berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah_. Ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan penetapan 92 desa, kelurahan dan kecamatan sadar hukum ini dilakukan secara ketat. Setiap desa wajib memenuhi beberapa syarat dan indikator hingga akhirnya ditetapkan jadi daerah sadar hukum.

“Indikator utamanya adalah memahami peraturan hukum, diinformasikan setiap ada aturan baru di des aitu harus tahu bahwa ada peraturan yang mengikat masyarakat untuk patuh dan taat hukum,” kata Sorta Delima. Penetapan desa sadar ini juga bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota, Pemprov Lampung dan para penyuluh hukum di Kantor Kemenkumham Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading