Connect with us

DPRD

Rincian Penggunaan Anggaran Belum Dilaporkan, Dewan Sayangkan Sikap KONI Lampung

Published

on

Foto: anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Komisi V DPRD Lampung menyatakan rincian laporan penggunaan anggaran hibah dari Pemprov Lampung kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung sebesar 30 miliar, telat empat hari dari tenggat waktu yang ditetapkan pihaknya.

“Sampai hari ini (Senin, 03/05/2021), laporan rincian anggaran KONI Lampung sebesar 30 Miliar di tahun 2021 tahap pertama, belum diterima oleh Komisi V, dan tidak ada konfirmasi terkait keterlambatan pengiriman laporan tersebut,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo di Ruang Komisi V, Senin (3/5/2021).

Sekertaris Fraksi Demokrat DPRD Lampung itu mengatakan, KONI diberikan waktu untuk mengirimkan laporan rincian anggaran ke pihak Komisi. “Kemarin kita sudah memberikan waktu sampai hari Rabu, tetapi tidak ada laporan yang diberikan,” kata dia.

Deni pun menyayangkan sikap KONI Lampung. Menurutnya, pihaknya meminta laporan rincian penggunaan anggaran sebagai bentuk pengawasan. Sehingga dana yang bersumber dari APBD Lampung itu dapat tepat sasaran, efektif dan efisien dalam penggunaannya.

“Kita meminta laporan rincian penggunaan anggaran itu sebagai bentuk pengawasan. Karena kami (DPRD, red) memiliki fungsi mengawasi kinerja dari Eksekutif maupun badan atau lembaga yang menginduk di Pemprov Lampung,” pungkasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal alasan KONI Lampung belum mengirimkan rincian laporan penggunaan anggaran kepada Komisi V, Ketua Umum KONI Lampung Yusuf Barusman tidak merespon.

Begitu pula dengan Ketua Harian KONI Lampung Hannibal. Saat dikonfirmasi perihal yang sama tidak menjawab meskipun pesan singkat WhatsApp sudah dikirimkan. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading