Connect with us

Bandar Lampung

Bukannya Sibuk Bahas Raperda, Sebagian Anggota DPRD Bandarlampung Malah Bikin Gaduh

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah fraksi di DPRD Kota Bandarlampung yang melayangkan surat kepada ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, untuk mengevaluasi kinerja Ketua DPRD Wiyadi, dinilai Lembaga Analisis Kebijakan Strategis Daerah (Laskda) cenderung kurang tepat dan otomatis berpengaruh terhadap konsentrasi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan tupoksi legislative.

“Semestinya fokus menjalankan fungsi DPRD sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, bukannya justru membuat gaduh dengan menggoyang kepimpinan Ketua DPRD yang bukan ranah mereka,”tegas Direktur Eksekutif Laksda, Indra Putra dalam pers rilis yang dikirimkan ke redaksi, Jum’at (28/5/2021)

 

Sejumlah persoalan yang sedang terjadi di Kota Bandarlampung, sambung Indra, sejatinya menjadi perhatian utama fraksi yang di DPRD untuk Bersama-sama eksekutif mencari solusi bersama demi kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

“Apalagi informasi yang kami dapatkan ada beberapa Raperda yang seharusnya dibahas justru saat ini mangkrak. Lah itu kan tanggung jawab mereka, ini menjadi sangat aneh, bukannya menyelesaikan pekerjaan yang memang sudah menjadi kewajiban namun sibuk mempertanyakan kinerja Ketua DPRD, kenapa tidak serahkan saja kepada Badan Kehormatan (BK) kalau memang ada pelanggaran atau ada ketidakpuasan,” cetusnya.

Dia menduga, ada pihak-pihak yang tidak merasa puas secara pribadi, namun ikut memprovokasi fraksi dan anggota dewan lain untuk melayangkan mosi.

“Kita sangat berharap anggota DPRD professional, meskipun harus melayangkan mosi, hal itu bukan karena ada indikasi ditunggangi pihak tertentu. Dan kita juga meminta agar legislative lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan kewajiban sebagai anggota DPRD ,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah fraksi di DPRD Kota Bandar Lampung dinilai Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dedy Yuginta tidak mendasar dan apa yang dituduhkan cenderung tidak benar serta Dedy juga menyesalkan motif dari mosi tersebut.

Menurut Dedy, kepemimpinan Wiyadi sebagai Ketua DPRD Kota Bandar Lampung cukup demokratis.

“Mosi beberapa Fraksi tidak mendasar, saya kira Wiyadi dalam memimpin DPRD Kota Bandar Lampung cukup demokratis,”tegas politisi PDI Perjuangan, Rabu (25/5).

Senada, Kader Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung Aderly Imelia Sari mengungkapkan jika Wiyadi dalam mengambil keputusan selalu melakukan koordinasi dan tiap yang diputuskan melalui Badan Musyawarah (Bamus).

“Tidak ada arogansi semua keputusan diambil melalui musyawarah,” jelas Aderly.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi PKS, Sidik Effendi mengatakan, meskipun akan dilakukan evaluasi dalam kepemimpinan Wiyadi, namun hal itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme.

Terkait mosi dari sejumlah fraksi, Sidik mengaku hal itu bukan kewenangan fraksinya namun hak Partai PDI Perjuangan dengan alasan mosi tidak diatur dalam tata tertib di DPRD.

Mengutip laman rmollampung.id, sebanyak 36 anggota DPRD kota Bandarlampung dari 6 fraksi mengirimkan surat kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri agar mengevaluasi kinerja Ketua DPRD Wiyadi yang dinilai buruk dan sewenang-wenang.

Enam Fraksi yang melakukan mosi adalah Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, NasDem, dan Fraksi Persatuan Bangsa (gabungan).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan empat fraksi yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PKS dan Nasdem telah melakukan pertemuan.

Kuat dugaan dua fraksi yang diklaim ikut dalam Gerakan tersebut diduga menarik mosi yakni Gerindra dan Nasdem. (Rls/Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bandar Lampung

Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung dan Walikota Resmi Membuka Bimbingan Kemandirian Pelatihan Pangkas Rambut dan Salon WBP

Published

on

Alteripost Lampung – Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung Sorta Delima Lumban Tobing bersama Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana resmi membuka Bimbingan Kemandirian Pelatihan Pangkas Rambut dan Salon WBP sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama dengan stakeholder Griya Abhipraya Berkilau. Kamis (29/2/2024) di Griya Abhipraya Berkilau Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung.

Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Muhammad Nur mengatakan, Griya Abhipraya Berkilau Bapas Kelas II Bandar Lampung mulai dibentuk sejak Januari 2023.

Griya Abhipraya Berkilau Bapas Kelas II Bandar Lampung menyelenggarakan Program Layanan berupa Bimbingan Kepribadian, Kemandirian, Hukum dan Kemasyarakatan.

Selain itu Griya Abhipraya juga menyediakan
tempat/sarana penampungan sementara, asimilasi, rujukan pidana alternati, Pendidikan berkelanjutan. Kemandirian sarana kegiatan produktif sebagai wadah pelaksanaan latihan kerja.

Produk Unggulan dari Unit Usaha Griya Abhipraya Bapas Kelas II Bandar Lampung meliputi Pengelolaan Produk Kopi Lampung yang telah didistribusikan ke beberapa UPT Pemasyarakatan yang meliputi,
Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Rutan Kelas I Bandar Lampung, Lapas Kelas IIA Kalianda dan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

Pengelolaan Tahu Putih dan Susu Kedelai yang diolah langgung oleh Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Bandar Lampung.

Kegiatan Bimbingan Kemandirian dilaksanakan melalui berbagi kegiatan pelatihan berupa pelatihan perbengkelan, pelatihan sablon, pelatihan hidroponik, pengembangan ketrampilan macramé, pelatihan pijat dan refleksiologi, Pelatihan Pengolahan Sabut Kelapa dengan menggunakan yang minim dan bekerjasama dengan POKMAS LIPAS yang ada.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapas Kelas II Bandar Lampung memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan wilayah kerja yang meliputi Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Pokmas Lipas yang terbentuk, peran pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya yang terkait menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi pemberdayaan Pokmas Lipas.

“Dan Alhamdulillah berdasarkan laporan yang telah kami terima dari Kepala Bapas Kelas II Bandar Lampung bahwa Stakeholder dan Pokmas Lipas yang sudah bekerjasama dengan Bapas Kelas II Bandar Lampung sampai dengan saat ini adalah terdiri dari 1 (satu) Stakeholder yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindunan Anak dan 23 Pokmas Lipas,” ujar Sorta.

Diharapkan melalui kerjasama ini diharapkan nantinya Pokmas Lipas akan banyak membantu dalam memberikan dukungan dan fasilitasi untuk mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan yaitu Reintegrasi Sosial.

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, saudara di lapas memiliki peluang dan keterampilan bermanfaat untuk orang lain. Kerajianan dari lapas juga tidak kalah dari hasil produk masyarakat lain, kedepan juga akan diberikan tempat dan bantuan Rp100 juta untuk meningkatkan keterampilan warga binaan di Bandar Lampung.

“Tetap semangat untuk para warga binaan dapat menghasilkan keterampilan dan produk yang bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat,” harapnya.

Turut dihadiri Kepala Divisi Administrasi M.Ikmal Idrus, Kepala Divisi Keimigrasian, Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Kelas II Bandarlampung, M. Nur, Kalapas Narkotika Bandarlampung, Ade Kusmanto, Karutan Bandarlampung, Iwan Setiawan, serta Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Putranti Rahayu dan Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung, Saiful Sahri yang diwakili oleh Kabag Tata Usaha, Mulyani. (Ian)

Facebook Comments Box
Continue Reading