Kota Metro
DPRD Metro Langsungkan Paripurna LKPJ TA 2020
Alteripost.co, Metro-
DPRD Kota Metro melangsungkan rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tondi MG Nasution. Rapat tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro tentang pertanggungjawaban pelaksanaan (LKPJ) APBD tahun 2020 dan Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum fraksi-fraksi, di ruang sidang DPRD Kota Metro, Senin (07/06/2021).
Abdul Haq dari partai Nasdem mengawali pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terkait pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang progresnya dikatakan sangat lambat, dinilai ada unsur kesengajaan dan tidak di setorkan oleh Opd selaku pemungut pajak, mohon ditertibkan untuk PDAM, dana hibah yang belum memenuhi syarat yang berlaku juga mohon di selidiki, adapun jumlah tenaga honorer tahun 2020 dan anggaran honorer tahun 2021 yang mendapatkan SK di akhir tahun, dirinya memohon penjelasan secara rinci kepada Walikota.
Sementara itu, Basuki menyampaikan pandangan umum lima fraksi sekaligus yakni partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanah Bangsa terhadap arus kas, laporan neraca daerah, catatan atas keuangan anggaran 2020, temuan keuangan oleh BPK dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi kendala dimasa mendatang, pajak reklame, pajak restoran yang berkaitan dengan peningkatan PAD kota, peningkatan pengawasan, inovasi dan terobosan mengenai sumber daerah secara berkala sehingga dapat dicapai secara maksimal, belanja modal, tanah, gedung, bangunan, pemanfaatan aset, dirinya juga memberikan apresiasi terhadap predikat WTP ke 11 tahun berturut-turut perencanaan pembangunan terbaik di tingkat Provinsi selama 5 tahun berturut-turut, serta predikat pelayanan publik yang sangat baik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan.
Pada kesempatan yang sama Walikota Metro, Wahdi menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi yang diawali dengan jawaban terhadap fraksi partai nasdem terkait temuan BPK RI atas adanya pajak yang tidak disetor atau tidak dipungut akan segera di evaluasi kembali dengan meningkatkan pengawasan agar mampu meminimalisir kecolongan, terkait dana media cetak akan disusun kembali sesuai kebutuhan real media dan surat kabar.
Kemudian untuk pemberian khususnya dana belanja hibah akan segera dievaluasi kembali agar menjadi fokus BPK kedepan serta dapat dihindari kerugian Negara, dalam mengawasi jalannya pembangunan serta progres penyelesaiannya telah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dan akan segera di selesaikan.
Lanjutnya, mengenai tenaga harian lepas Kota Metro yang dianggarkan tahun 2020 telah cukup dibayarkan di akhir 2020 selama 11 bulan dan tunjangan hari raya selama 1 bulan gaji, dengan mempertimbangkan anggaran APBD maka THR diambil dari BPJS ketenagakerjaan bukan dari dana APBD. Pemerintah Kota Metro akan terus menindaklanjuti temuan-temuan BPK.
Untuk menanggapi pandangan ke lima fraksi yakni partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanah Bangsa, terkait predikat WTP ke 11 tahun berturut-turut perencanaan pembangunan terbaik di tingkat Provinsi selama 5 tahun berturut-turut, serta predikat pelayanan publik yang sangat baik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan.
Wahdi mengucapkan terima kasih untuk apresiasi dan Pemerintah Daerah akan mempertahankan prestasi, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dengan cara meningkatkan kinerja.
Kemudian untuk menanggapi catatan keuangan pada anggaran tersebut Pemerintah Kota Metro akan lebih cermat dan matang dalam perencanaan program, serta akan lebih meningkatkan evaluasi belanja sehingga lebih efisien dengan mengedepankan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih yang tulus atas perhatian dan koreksinya untuk kemajuan Kota Metro kedepannya, kami akan mengevaluasi beberapa pandangan umum terkait yang sudah disampaikan oleh ke enam fraksi-fraksi pada hari ini, ” ujarnya. (*)
Alteripost Metro – Pemerintah Provinsi Lampung lakukan langkah percepatan penanganan kerusakan jalan melalui pemeliharaan jalan provinsi untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara langsung meninjau langsung penanganan reaksi cepat pemeliharaan jalan provinsi di Ruas Jalan Pattimura, Kota Metro, sertaq Ruas Metro–Kota Gajah, Senin (23/2/2026). Pemeliharaan jalan ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan aman dilalui masyarakat.
Langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan penanganan kerusakan jalan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Upaya ini ditempuh guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, terutama selama Ramadhan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.
Seluruh jalan provinsi yang telah masuk dalam daftar pemeliharaan ditargetkan selesai ditangani sebelum Lebaran.
Di Ruas Jalan Pattimura, Gubernur Mirza memastikan perbaikan berupa penutupan lubang dan perataan badan jalan dilaksanakan secara cepat serta sesuai standar teknis. Ia menegaskan, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas agar masyarakat daapt melintasi dengan aman dan nyaman.
Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya disebabkan oleh faktor beban kendaraan, tetapi juga akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Aliran air yang tersumbat bahkan meluap hingga ke badan jalan dinilai menjadi penyebab utama kerusakan.
“Drainase harus dipastikan bersih dan berfungsi dengan baik agar air tidak menggenang dan merusak badan jalan,” ujarnya.
“Untuk sementara ini, kita melakukan pemeliharaan jalan sehingga masyarakat dapat melintasi dengan aman dan nyaman,” tambah Gubernur Mirza.
Seusai lebaran, Ruas Jalan Pattimura sepanjang 1 Km dimaksud akan dilakukan pembangunan infrastruktur jalan menggunakan metode rigid beton dengan anggaran sekitar Rp.10 miliar.
Sementara itu, di Ruas Metro–Kota Gajah, Gubernur Mirza meninjau pengerukan saluran air di bahu jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar dan mencegah genangan yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.
Diruas jalan tersebut juga akan dilakukan penutupan lubang dan perataan badan jalan.
Gubernur Mirza menambahkan, pemeliharaan tersebut merupakan langkah respons cepat untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga selama Ramadhan dan menjelang idul fitri.
Pada kesempatan itu, dilakukan Peninjauan di Ruas Bandar Jaya – Simpang Mandala, Lampung Tengah. Dimana pada tahun 2025 sudah dilakukan pembangunan infrastruktur jalan dengan metode rigid beton.
Selain ketiga ruas tersebut, penanganan terpadu juga dilakukan di sejumlah ruas strategis lainnya oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di masing-masing wilayah, antara lain Ruas Kali Rejo–Bangun Rejo, Ruas Kotabumi–Bandar Abung, serta Ruas Daya Murni–Gunung Batin.
Selain penanganan darurat dan preventif, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan program pembangunan infrastruktur pada 62 ruas jalan provinsi yang akan dilaksanakan setelah Lebaran. Percepatan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, mendukung distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Lampung.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat, dengan fokus pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.
“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.
“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.
“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga kemantapan dan kelayakan infrastruktur jalan agar tetap berfungsi optimal, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.(*)
Eva Dwiana: Semangat Raden Ajeng Kartini Harus Hidup di Semua Generasi
Gubernur Tegaskan Dukungan Akses Global Bagi Generasi Muda
Dorong Ekonomi Daerah, HIPMI Lampung Audiensi dengan Bank Lampung
