DPRD
Ferdi Ferdian Langsungkan Sosialisasi PIP dan WK
Alteripost.co, Lampung Tengah-
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar Ferdi Ferdian Azis, SH, MA, melakukan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP & WK), di Kampung Gaya Baru 3 Kecamatan Seputih Surbaya Lampung Tengah, Minggu (6/6/2021).
Sosialisasi PIP & WK di Kampung Gaya Baru yang dilakukan Ferdi menghadirkan pembicara yaitu, AKP Yoni, Pelda Suherman. Sedangkan tokoh masyarakat yang hadir antara lain, Kakam Gaya Baru Sumardi, anggota DPRD Lamteng Sugimin, tokoh agama, pemuda dan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Ferdi Ferdian anggota DPRD Lampung Dapil Lampung Tengah mengatakan, sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK), bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila harus dimaknai mulai dari sila ke 1 sampai ke-5 agar terciptanya masyarakat yang rukun, guyub dan sentosa. Kemudian menanamkan kepada masyarakat bahwa kita harus cinta Tanah Air dan menjaga kedaulatan Indonesia.
Ideologi bangsa kita lanjut Ferdi, adalah Pancasila. Tingal bagaimana kita menerapkan dan menanamkan nilai-nilai yang ada di Pancasila untuk bermasyarakat. Kita harus saling bergotong-royong dalam kemajuan di berbagai bidang. “Seperti saat ini, kita bisa saling bahu-membahu dalam dunia teknologi. Karena saat ini setiap negara sedang berlomba menciptkan teknologi yang canggih dan mutakhir.
Yang menarik dalam kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Ferdi memberdayakan pemuda pemudi yang tergabung dalam komunitas tari Seputih Surabaya. Tampilnya tari-tarian dalam sosialisasi pembinaan IPWK membuat suasana semakin guyub dan meriah. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan memberi kesempatan kelompok tari pemuda-pemudi kampung setempat secara tidak langsung Ferdi anggota DPRD Fraksi Partai Golkar termuda ini telah melestarikan budaya, mereka juga perlu mendapat pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila.
Sementara itu, narasumber AKP Yoni menyoroti tentang perkembangan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap generasi muda. Menurut AKP Yoni, dengan perkembangan IT saat ini, pemuda harus dibentengi dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila.
Sedangkan Pelda Suherman menyampaikan, bahwa kenerdekaan Bangsa Indonesia hasil dari perjuangan rakyat Indonesia dan bukan hasil pemberian bangsa lain. Oleh karena itu, kemerdekaan ini harus dijaga dengan memahami sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Karena bila kita betul-betul memahami isi Pancasila makan kita akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
