Connect with us

DPRD

Ferdi Ferdian Langsungkan Sosialisasi PIP dan WK

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Lampung Tengah-
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar Ferdi Ferdian Azis, SH, MA, melakukan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP & WK), di Kampung Gaya Baru 3 Kecamatan Seputih Surbaya Lampung Tengah, Minggu (6/6/2021).

Sosialisasi PIP & WK di Kampung Gaya Baru yang dilakukan Ferdi menghadirkan pembicara yaitu, AKP Yoni, Pelda Suherman. Sedangkan tokoh masyarakat yang hadir antara lain, Kakam Gaya Baru Sumardi, anggota DPRD Lamteng Sugimin, tokoh agama, pemuda dan masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Ferdi Ferdian anggota DPRD Lampung Dapil Lampung Tengah mengatakan, sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK), bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila harus dimaknai mulai dari sila ke 1 sampai ke-5 agar terciptanya masyarakat yang rukun, guyub dan sentosa. Kemudian menanamkan kepada masyarakat bahwa kita harus cinta Tanah Air dan menjaga kedaulatan Indonesia.

Ideologi bangsa kita lanjut Ferdi, adalah Pancasila. Tingal bagaimana kita menerapkan dan menanamkan nilai-nilai yang ada di Pancasila untuk bermasyarakat. Kita harus saling bergotong-royong dalam kemajuan di berbagai bidang. “Seperti saat ini, kita bisa saling bahu-membahu dalam dunia teknologi. Karena saat ini setiap negara sedang berlomba menciptkan teknologi yang canggih dan mutakhir.

Yang menarik dalam kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Ferdi memberdayakan pemuda pemudi yang tergabung dalam komunitas tari Seputih Surabaya. Tampilnya tari-tarian dalam sosialisasi pembinaan IPWK membuat suasana semakin guyub dan meriah. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan memberi kesempatan kelompok tari pemuda-pemudi kampung setempat secara tidak langsung Ferdi anggota DPRD Fraksi Partai Golkar termuda ini telah melestarikan budaya, mereka juga perlu mendapat pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, narasumber AKP Yoni menyoroti tentang perkembangan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap generasi muda. Menurut AKP Yoni, dengan perkembangan IT saat ini, pemuda harus dibentengi dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila.

Sedangkan Pelda Suherman menyampaikan, bahwa kenerdekaan Bangsa Indonesia hasil dari perjuangan rakyat Indonesia dan bukan hasil pemberian bangsa lain. Oleh karena itu, kemerdekaan ini harus dijaga dengan memahami sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Karena bila kita betul-betul memahami isi Pancasila makan kita akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading