DPRD
Ferdi Ferdian Langsungkan Sosialisasi PIP dan WK
Alteripost.co, Lampung Tengah-
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar Ferdi Ferdian Azis, SH, MA, melakukan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP & WK), di Kampung Gaya Baru 3 Kecamatan Seputih Surbaya Lampung Tengah, Minggu (6/6/2021).
Sosialisasi PIP & WK di Kampung Gaya Baru yang dilakukan Ferdi menghadirkan pembicara yaitu, AKP Yoni, Pelda Suherman. Sedangkan tokoh masyarakat yang hadir antara lain, Kakam Gaya Baru Sumardi, anggota DPRD Lamteng Sugimin, tokoh agama, pemuda dan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Ferdi Ferdian anggota DPRD Lampung Dapil Lampung Tengah mengatakan, sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK), bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila harus dimaknai mulai dari sila ke 1 sampai ke-5 agar terciptanya masyarakat yang rukun, guyub dan sentosa. Kemudian menanamkan kepada masyarakat bahwa kita harus cinta Tanah Air dan menjaga kedaulatan Indonesia.
Ideologi bangsa kita lanjut Ferdi, adalah Pancasila. Tingal bagaimana kita menerapkan dan menanamkan nilai-nilai yang ada di Pancasila untuk bermasyarakat. Kita harus saling bergotong-royong dalam kemajuan di berbagai bidang. “Seperti saat ini, kita bisa saling bahu-membahu dalam dunia teknologi. Karena saat ini setiap negara sedang berlomba menciptkan teknologi yang canggih dan mutakhir.
Yang menarik dalam kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Ferdi memberdayakan pemuda pemudi yang tergabung dalam komunitas tari Seputih Surabaya. Tampilnya tari-tarian dalam sosialisasi pembinaan IPWK membuat suasana semakin guyub dan meriah. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan memberi kesempatan kelompok tari pemuda-pemudi kampung setempat secara tidak langsung Ferdi anggota DPRD Fraksi Partai Golkar termuda ini telah melestarikan budaya, mereka juga perlu mendapat pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila.
Sementara itu, narasumber AKP Yoni menyoroti tentang perkembangan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap generasi muda. Menurut AKP Yoni, dengan perkembangan IT saat ini, pemuda harus dibentengi dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila.
Sedangkan Pelda Suherman menyampaikan, bahwa kenerdekaan Bangsa Indonesia hasil dari perjuangan rakyat Indonesia dan bukan hasil pemberian bangsa lain. Oleh karena itu, kemerdekaan ini harus dijaga dengan memahami sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Karena bila kita betul-betul memahami isi Pancasila makan kita akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Mewakili Gubernur, Sekdaprov Marindo Lantik Sejumlah JPTP, Tekankan Profesionalitas dan Inovasi Layanan Publik
Pertukaran Budaya Lewat Senam Pagi: Delegasi AIYEP 2025 Bergabung dengan ASN Lampung Selatan
Menjelang Tutup Tahun, Bupati Egi Fokuskan OPD Kejar Target PAD dan Laporan Keuangan
