DPRD
Kembali Langsungkan Sosperda AKB, Jauharoh Haddad: Semoga Lampung Segera Zona Hijau
Alteripost.co, Lampung Tengah-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Jauharoh Haddad kembali melangsungkan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) nomor 3 tahun 2020, tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian virus corona deases 2019, Desa Mergorejo Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah, Jumat (18/06/2021).
Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri oleh Kepala Kampung Desa Mergorejo Bok Zainal Bahrin, Sekretaris Kampung Musidi, Babinsa setempat Muhammad Ilyas, Sekcam Padang Ratu Yasmin Sarnudin, Kapolsek Padang Ratu Muslikh yang menjadi narasumber bersama Abdul Malik S.Pd, serta Tokoh Agama dan Masyarakat sekitar.
Dalam sambutannya, Ketua Bapemperda DPRD Lampung tersebut mengatakan bahwa Perda ini memang sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
“Mengingat Covid-19 ini sangat berbahaya untuk kita, apalagi kita lihat berita yg beredar bahwa kasus yang terpapar semakin meningkat di indonesia,” ucap dia.
Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut berharap, agar Pandemi ini dapat segera berakhir, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan rutinitas seperti sediakala.
Ia pun meyakini bahwa Provinsi Lampung dan khususnya seluruh Kabupaten dan Kota segera memasuki zona hijau.
“Dengan upaya tetap menerapkan Protokol Kesehatan, kita berharap Lampung yang tadinya zona orange bisa kembali menjadi zona hijau, begitu juga dengan Kabupaten dan Kota lainnya,” harapnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kenyataan begitu pahit bagi keluarga dan siswi berinisial (S) berusia sekitar 11 tahun yang menjadi korban asusila oknum gurunya sendiri.
Dugaan tindakan asusila ini dilakukan FZ, pelaku merupakan guru yang mengajar Bahasa Arab di sekolah SD Islam terpadu di Bandarlampung.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, FZ berstatus suami dari seorang selebgram dan MUA di Bandar Lampung.
Kasus oknum guru FZ, membuat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Lesty Putri Utami geram. Ia meminta pihak Kepolisian meninjau kembali Penagguhan penahanan yang diberikan kepada pelaku.
“Saya sangat miris campur geram (kesal), kenapa pelaku mendapatkan penaguhan penahanan? Seharusnya penyidik Polresta Bandarlampung melalui Unit PPA menahan pelaku,” tegas Lesty, Jumat (01/11/2024).
Lesty pun mengungkapkan, menurut UU nomor 12 tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi dasar yang sangat jelas, supaya terduga pelaku asusila guru terhadap muridnya diproses dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
Kemudian, penyidik diminta untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi korban, dengan mengajukan ke LPSK. Dan Pemerintah dapat masuk dengan menggandeng Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.
Lanjut Lesty, dalam kasus asusila yang dilakukan oknum guru FZ terhadap muridnya, seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang baik dalam proses penegakkan hukum, apalagi korban ini merupakan murid SD yang masih berusia 11 tahun.
“Kepada Bapak Kapolresta Bandarlampung beserta jajarannya, saya minta peninjauan kembali soal penagguhan penahanan terhadap oknum guru FZ. Tolong dikaji kembali, karena dalam kasus ini yang sangat dirugikan adalah pihak korban. Apalagi korban ini statusnya masih di bawah umur,” pungkas Lesty.
Tak lama setelah masuk sel, tersangka mendapat penangguhan penahanan atas permintaan keluarganya, ucap Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol M Hendrik Apriliyanto.
Sebagai jaminan untuk pelaku, diserahkan uang Rp50 juta dan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama SH yang merupakan kakak kandung tersangka.
Polisi menganggap FZ tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
FZ juga dinilai kooperatif dan bersedia hadir ketika dihubungi oleh pihak kepolisian. Ia pun menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.
“Jaminan penangguhan penahanan akan didaftarkan ke panitera di pengadilan,” ujar Hendrik.
Seluruh barang bukti (BB) juga telah diamankan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan hilang.
Polisi berencana segera menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sebelumnya, Kuasa Hukum keluarga korban Ridho Abdillah Husin menyatakan keberatannya atas tidak ditahannya terduga pelaku asusila FZ oleh Polresta Bandarlampung.
“FZ sebelumnya sudah ditahan di Polresta Bandar Lampung tapi kini dikeluarkan dari tahanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2024. (*)
Kakanwil Kemenkum Lampung Lantik dan Ambil Sumpah Janji Tiga Pejabat Manjerial
Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital ke OJK
Taring dan Disdikbud Bandar Lampung Sinergi Majukan Dunia Pendidikan
