Connect with us

DPRD

Soal Kegiatan Vaksinasi Yang Membludak, DPRD Minta Dinkes Lampung Evaluasi Diri

Published

on

Foto: anggota Komisi V DPRD Lampung Asih Fatwanita

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Asih Fatwanita, menyesalkan kejadian vaksinasi yang menyebabkan ribuan orang berkerumun di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

“Ini yang kami sesalkan. Meski tujuannya baik, tapi teknis di lapangan tidak, akhirnya terkesan tidak siap,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut, Senin (05/07/2021).

Menurutnya, ketika hendak melakukan vaksinasi, seharusnya Dinkes Provinsi Lampung melakukan komunikasi dengan banyak pihak agar tidak memunculkan keramaian.

Karena, dikhawatirkan dengan membludaknya peserta vaksinasi membuat penyebaran Covid 19 semakin banyak, sehingga memunculkan cluster baru dan masuknya varian Delta di Bumi Ruwa Jurai.

“Yang kita takutkan makin banyak kenanya. Saya hanya sesalkan bahwa teknis di lapangan terkesan tidak siap. Walaupun saya tahu niatnya untuk kebaikan,” ungkap Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Lampung tersebut.

“Tapi harus disayangkan juga niat baik kalau eksekusi tidak baik juga akhirnya kesannya tidak baik. Jadi lain kali kalau mau ngadain vaksinasi secara teknis mesti dibicarakan berbagai pihak termaksud Pemkot Bandar Lampung yang punya wilayah,” jelas dia.

Oleh karena itu, menurut dia, para panitia vaksinasi di Dinkes Lampung tersebut harus dievaluasi dan mengevaluasi diri.

“Kita harus berbesar hati untuk mengakui bahwa teknis di lapangan kemarin kurang baik, sehingga terjadilah kerumunan antrean yang tidak dapat diantisipasi oleh panitia. Walaupun tujuannya baik, mereka harus tetap mengevaluasi diri,” ucapnya.(*).

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading