Connect with us

DPRD

Legislator Gerindra Lampung Minta Masyarakat Waspada Hadapi Gelombang Covid-19

Published

on

Foto: anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Penambahan jumlah pasien Covid-19, per hari mencapai 20.000 an pasien, dan diketahui sekitar satu persennya disumbang oleh provinsi Lampung.

Melihat hal ini, anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya minta agar Gubernur bisa berfikir dan bertindak extraordinary dalam menghadapi gelombang puncak covid yang cepat atau lambat akan menerpa Lampung.

“Kalau kita lihat saat ini penyumbang pasien covid terbesar adalah Jawa dan Bali, maka sebagai pintu masuk Sumatera, cepat atau lambat Lampung akan mendapat gejolak covid yang tinggi, dan ini hanya bisa ditanggulangi dengan pemikiran yang extraordinary,” papar Dewan Cah Angon ini kepada awak media, selasa (6/7/2021).

Legislator Partai Gerindra ini meminta agar gubernur dapat berkolaborasi dengan seluruh Bupati dan Walikota di Lampung untuk menyiapkan rumah rawat untuk 1 juta pasien yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota, dengan rasio 1persen penduduk Lampung saat ini.

“Saat ini total rasio pasien covid di dunia sekitar 2,8 persen dari populasi, maka tidak berlebihan jika kita antisipasi dengan 1persen dari jumlah penduduknya. Jadi selain kita mengenjot jumlah penduduk yang divaksin, ini merupakan solusi pamungkas. Libatkan pihak swasta, ormas, TNI dan Polri setempat. Pokoknya golnya harus terwujud segera di seluruh Kabupaten dan Kota di Lampung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dewan Cah Angon mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung harus membuka pendaftaran tenaga sukarelawan untuk mengantisipasi kurangnya tenaga kesehatan (nakes) di Lampung.

“Kerjasama dengan kampus akademi keperawatan yang ada, dan buka pendaftaran volunteer. Jadi jangan ada lagi alasan kekurangan nakes, kita masih ada waktu melakukan pelatihan. Dana refocusing covid cukup besar, jadi jangan ada lagi alasan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dewan Cah Angon juga menyoroti harga tabung oksigen dan obat yang disebutkan dapat mencegah covid seperti invermectin, yang kini melonjak tinggi hingga langka di pasar. Maka dirinya meminta pemda melalui Dinas Kesehatan membuat Tim Satgas Gabungan untuk melakukan investigasi terhadap oknum-oknum yang sengaja mencari keuntungan dimasa covid ini.

“Bentuk tim satgas, untuk lacak pemain-pemain tabung oksigen dan obat pencegah covid sehingga menjadi langka. Ayo kita semua bangun dari tidur dan bergerak, jika tidak, Lampung tidak akan tahan menghadapi gelombang besar covid varian baru ini, dan akan banyak lagi korban berjatuhan,” tutupnya. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading