Connect with us

DPRD

Legislator Gerindra Lampung Minta Masyarakat Waspada Hadapi Gelombang Covid-19

Published

on

Foto: anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Penambahan jumlah pasien Covid-19, per hari mencapai 20.000 an pasien, dan diketahui sekitar satu persennya disumbang oleh provinsi Lampung.

Melihat hal ini, anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya minta agar Gubernur bisa berfikir dan bertindak extraordinary dalam menghadapi gelombang puncak covid yang cepat atau lambat akan menerpa Lampung.

“Kalau kita lihat saat ini penyumbang pasien covid terbesar adalah Jawa dan Bali, maka sebagai pintu masuk Sumatera, cepat atau lambat Lampung akan mendapat gejolak covid yang tinggi, dan ini hanya bisa ditanggulangi dengan pemikiran yang extraordinary,” papar Dewan Cah Angon ini kepada awak media, selasa (6/7/2021).

Legislator Partai Gerindra ini meminta agar gubernur dapat berkolaborasi dengan seluruh Bupati dan Walikota di Lampung untuk menyiapkan rumah rawat untuk 1 juta pasien yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota, dengan rasio 1persen penduduk Lampung saat ini.

“Saat ini total rasio pasien covid di dunia sekitar 2,8 persen dari populasi, maka tidak berlebihan jika kita antisipasi dengan 1persen dari jumlah penduduknya. Jadi selain kita mengenjot jumlah penduduk yang divaksin, ini merupakan solusi pamungkas. Libatkan pihak swasta, ormas, TNI dan Polri setempat. Pokoknya golnya harus terwujud segera di seluruh Kabupaten dan Kota di Lampung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dewan Cah Angon mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung harus membuka pendaftaran tenaga sukarelawan untuk mengantisipasi kurangnya tenaga kesehatan (nakes) di Lampung.

“Kerjasama dengan kampus akademi keperawatan yang ada, dan buka pendaftaran volunteer. Jadi jangan ada lagi alasan kekurangan nakes, kita masih ada waktu melakukan pelatihan. Dana refocusing covid cukup besar, jadi jangan ada lagi alasan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dewan Cah Angon juga menyoroti harga tabung oksigen dan obat yang disebutkan dapat mencegah covid seperti invermectin, yang kini melonjak tinggi hingga langka di pasar. Maka dirinya meminta pemda melalui Dinas Kesehatan membuat Tim Satgas Gabungan untuk melakukan investigasi terhadap oknum-oknum yang sengaja mencari keuntungan dimasa covid ini.

“Bentuk tim satgas, untuk lacak pemain-pemain tabung oksigen dan obat pencegah covid sehingga menjadi langka. Ayo kita semua bangun dari tidur dan bergerak, jika tidak, Lampung tidak akan tahan menghadapi gelombang besar covid varian baru ini, dan akan banyak lagi korban berjatuhan,” tutupnya. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading