DPRD
April: Fraksi PDI-Perjuangan Komitmen Dorong Pemprov Lampung Lanjutkan Pembangunan Kota Baru
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, komitmen mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar melanjutkan pembangunan Kota Baru dan Gedung Perpustakaan.
“Fraksi PDI-Perjuangan sangat mendukung kelanjutan pembangunan Kota Baru dan Gedung Perpustakaan,” kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Aprilliati, Selasa (06/07/2021).
Ia memprediksi bahwa dengan anggaran sekitar satu triliun untuk perbaikan jalan dan renovasi gedung, maka roda pemerintahan di sana akan dapat mulai berjalan.
“Paling tidak investasi disana sekitar Rp 1,4 triliun. Kalau dibiayai Rp 1 triliun lagi untuk infrastruktur dan renovasi gedung, paling tidak pelan-pelan bisa berjalan juga roda pemerintahan disana. Misalnya salah satu Satker dulu yang dipindahkan,” kata Bunda April sapaan akrabnya.
Saat disinggung apakah perlu pengajuan peminjaman ke PT SMI untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, ia berpendapat bahwa hal tersebut perlu dikaji lagi.
Sebab, sampai saat ini hutang Pemprov Lampung sudah pernah diajukan pada 2018 lalu, namun masih belum lunas.
“Kalau ada alternatif lain dengan cara meningkatkan PAD atau potensi penjualan aset Way Dadi, yang diselesaikan dengan format win win solusion kepada masyarakat,” timpalnya.
Jika wilayah Kota Baru difungsikan, menurutnya, bisa mengurai kemacetan. Selain itu, disana juga memiliki Rumah Sakit Rujukan covid-19, yakni Bandar Negara Husada.
“Jadi kami (Fraksi PDI-Perjuangan) mendorong Pemprov Lampung agar memfungsikan aset-aset yang ada di Kota Baru dengan maksimal, selain itu juga lanjutan pembangunan di sana harus dilanjutkan,” paparnya. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Mewakili Gubernur, Sekdaprov Marindo Lantik Sejumlah JPTP, Tekankan Profesionalitas dan Inovasi Layanan Publik
Pertukaran Budaya Lewat Senam Pagi: Delegasi AIYEP 2025 Bergabung dengan ASN Lampung Selatan
Menjelang Tutup Tahun, Bupati Egi Fokuskan OPD Kejar Target PAD dan Laporan Keuangan
