Connect with us

DPRD

Desak Pemda Serius Tekan Penyebaran Covid-19, Cah Angon: Keselamatan Rakyat Lebih Utama

Published

on

Foto: anggota DPRD Lampung I Made Suarjaya (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Lampung kini menjadi Provinsi dengan tingkat laju covid tertinggi dan pemberian vaksin terendah di luar Jawa-Bali. Hal ini dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI melalui virtual, Selasa (14/7/2021).

“Pada pertengahan Juni kontraksi di atas 100, lalu di atas 200, dan Senin (12/7/2021) sudah 430 kasus. Ini (Lampung) masuk dalam radar,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Fenomena ini sesuai prediksi dari anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya. Beberapa minggu yang lalu pria yang akrab dipanggil Cah Angon ini mengatakan bahwa Lampung akan menjadi wilayah pertama terkena gelombang Covid jenis Kappa setelah Jawa dan Bali.

Hal ini disebutkannya, karena Lampung merupakan pintu masuk Sumatera, dan dirinya menyarankan agar Pemerintah Daerah bisa mengantisipasi ketersediaan kamar rawat sebanyak 1 persen dari jumlah penduduk Lampung.

Dihubungi awak media karena prediksinya tepat, Legislator Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa saat ini bukan waktunya untuk merasa paling benar, namun keselamatan penduduk Lampung adalah hal utama.

“Sekarang bukan waktunya gagah-gagahan, karena keselamatan rakyat lebih utama. Kalau Pemerintah Daerah masih anggap remeh, akhirnya yang kena dampak masyarakat, kita semua jadi korban,” geramnya.

Dewan Cah Angon mengatakan bahwa antisipasi pertama yang perlu dilakukan adalah percepatan vaksin, dan itu bisa dilakukan dengan cepat jika mengerakan para Kepala Desa.

“Kita punya sekitar 2.600an Kepala Desa dan Kelurahan, jika di 1 tempat ditargetkan vaksin untuk 1.000 warga, maka dalam 1 minggu seluruh penduduk Lampung akan selesai divaksin,” jelasnya.

Anggota Komisi III DPRD Lampung tersebut menambahkan, masalah ketersediaan tenaga medis pemberi vaksin bisa diatasi dengan kolaborasi puskesmas hingga mendayagunakan seluruh anak didik akademi perawatan yang ada di Lampung.

“Sejak saya sudah sebutkan bahwa anak didik Akper bisa dikolaborasikan, bahkan kita bisa membuka lowongan volunter dan memberi pendidikan kilat (diklat). Persoalannya saya tidak melihat Gubernur memiliki kerisauan yang sama tentang Covid- di Lampung ini. Itu yang jadi bahaya,” tambahnya.

Diketahui bahwa pencapaian vaksin di Lampung sesuai data dari Kementerian Kesehatan, per 13 Juli 2021 pukul 12.00 WIB untuk vaksinasi dosis 1 sebanyak 530.025 orang atau 45,56 persen. Sedangkan pencapaian vaksinasi dosis 2 baru sebanyak 238.693 orang atau 20,52 persen. (rls/Gus).

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading