DPRD
Rapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung, Kegiatan Sosial Bakal Dilakukan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Jajaran anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra yang melangsungkan rapat secara virtual atau zoom meeting, yang dihadiri Ketua Fraksi Rahmat Mirzani Djausal, Sekertaris Fraksi Ikhwan Fadil Ibrahim, anggota Fraksi Gerindra Elly Wahyuni, Fahrorrozi, dan lainnya, Jumat (16/07/2021).
Rapat virtual yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut membahas beberapa hal, seperti persiapan menghadapi Hari Raya Idul Adha, kegiatan Vaksinasi bagi kader Partai Gerindra, serta pendistribusian bantuan sembako dari Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani.
“Rapat dengan jajaran anggota DPRD Lampung Fraksi Gerindra tersebut membahas persiapan program Partai Gerindra, seperti pendistribusian bantuan Sembako dari H. Ahmad Muzani (Anggota DPRD RI Dapil Lampung 1, bantuan makanan tambahan balita (MT Balita) dan MT Ibu Hamil, persiapan Idul Adha, serta persiapan pelaksanaan vaksin gratis untuk para kader Gerindra,” kata Mirza sapaan akrabnya.
Menurut Mirza, program tersebut lebih difokuskan untuk kegiatan sosial. Pasalnya, di kondisi yang sulit saat ini, Partai Gerindra mencoba hadir dan membantu masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid-19.
“Kita akui bahwa dampak Pandemi Covid-19 sangat terasa sekali bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya rakyat arus bawah. Maka dari itu, kami Fraksi Gerindra DPRD Lampung akan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kegiatan sosial yang sebentar lagi bakal dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni menambahkan bahwa DPD Gerindra Lampung akan melangsungkan pemotongan hewan kurban sebanyak tiga ekor sapi. Hal itu dilakukan pihaknya sebagai rasa syukur atas nikmat Allah SWT.
“Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha kali ini, DPD Gerindra Lampung berkurban tiga ekor sapi, ini sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah SWT,” ucap Ketua Pira Lampung tersebut.
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Inklusivitas, Jihan Nurlela Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKDL 2025–2030
HUT ke-69, Lampung Selatan Tunjukkan Lompatan Pembangunan di Era Bupati Egi
