Connect with us

DPRD

Ambil Langkah Tegas, GRP Resmi Laporkan Akun IG 123kb124

Published

on

Foto: Garinca resmi melaporkan akun Instagram (IG) 123kb124 ke Polres Lampung Timur

 

Alteripost.co, Lampung Timur-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi (GRP) akhirnya mengambil langkah tegas. Pihaknya resmi melaporkan akun Instagram (IG) 123kb124 ke Polres Lampung Timur, Sabtu (17/07/2021).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung itu, mengambil langkah tegas untuk menempuh jalur hukum, atas tuduhan yang tidak beretika dan telah mencoreng nama baik keluarga dan juga citra partai NasDem.

Dalam proses pelaporan tersebut, GRP didampingi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Lampung Timur Paisal Riza, Wakil Ketua bidang Hukum dan HAM Angga Satria, S.H., M.H dan Wakil Ketua Kaderisasi DPD II Nasdem Johan Abidin.

Mewakili keluarga besar DPD NasDem Lampung Timur, Paisal Riza mengatakan bahwa kemarin pihaknya sudah memberikan ultimatum selama 3×24 jam, akan tetapi tidak ada yang datang ke DPD untuk memberikan klarifikasi atau permintaan maaf, atas perbuatannya itu.

“Tiga hari yang lalu kita masih menunggu etika baik pemilik akun IG tersebut, namun sampai detik ini tidak ada yang memberikan permintaan maaf kepada kami. Dan hari ini bersama tim DPD Nasdem melaporkan akun Instagram (IG) 123kb124 ke Polres Lampung Timur atas agar di tindak sebagai mestinya,” ujar Paksu Ijal sapaan akrabnya.

Senada dengan Ijal, Angga Satria, S.H, M.H menuturkan dalam pelaporan ini, pihaknya melaporkan akun IG tersebut dengan dugaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan 310 KUHP.

” Undangan-undangan ITE nya, sudah jelas setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pasal 27 ayat (3),” tegas Angga.

Lanjut Angga, Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. diancam 4 Tahun denda Rp. 750 Juta.

Sebelumnya, dalam komentar Akun 123kb124 mengatakan, “Kenapa bisa lolos gak naik ke media anak kanjeng yusran ketangkep narkoba/sabu di wilayah lamtim,” cetus komentar Akun tersebut

Dalam komentar itu juga, akun Instagram 123kb124 menandai akun Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi dan mengatakan,”tindak lanjuti kejadisn ini biar tdr rusak citra lampung timur di kepemimpinan pak Dawam,”tulis akun itu. (Gus/rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading