Lampung
Sebagai Upaya Mengakhiri Pandemi, Pemprov Lampung Langsungkan Doa Bersama Lintas Agama
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Arinal Djunaidi mengajak Masyarakat Lampung untuk melantunkan Doa Bersama Lintas Agama, dalam acara Pray From Home secara daring, Senin (19/7/2021).
Acara tersebut juga diikuti oleh Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekda Provinsi Lampung, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Para pemimpin Organisasi Keagamaan, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.
Acara ini digelar, guna memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengangkat Covid-19 dari seluruh wilayah Indonesia, khususnya dari Bumi Lampung. Sebelumnya, kegiatan doa bersama ini juga telah dilaksanakan di tingkat pusat bersama Presiden RI pada 10 Juli 2021 yang kemudian dilanjutkan di tingkat provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung mengapresiasi penyelenggaraan doa bersama lintas agama ini, yang diselenggarakan di rumah masing-masing, dikemas dalam acara Pray From Home dengan tema “Dari Lampung Untuk Indonesia, Bebas Pandemi Covid-19”.
Gubernur mengungkapkan, dalam situasi pandemi global Covid-19 saat ini, kita harus tetap optimis dan bersemangat, berpikir positif mengikuti seluruh anjuran pemerintah dengan melaksanakan 5M. Berbagai ikhtiar telah dilakukan, namun menurut Gubernur Arinal, yang tidak kalah pentingnya adalah ikhtiar batin dengan melantunkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Terkait Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Selasa 20 Juli 2021 / 1442 H, Gubernur berpesan agar pemotongan hewan kurban serta pendistribusiannya harus mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.
Regulasi yang dimaksud yaitu Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 dan 17 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, Salat Idul Adha dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 2021/1442 H di wilayah PPKM Darurat.
“Saya minta semua elemen masyarakat agar mematuhi peraturan ini, demi menjaga keamanan dan keselamatan umat dalam menjalankan peribadatan,” harap Gubernur Arinal.
Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Lampung dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara doa bersama ini.
“Mari ketuk pintu langit untuk memohon Rahmat Allah Swt agar pandemi Covid-19 segera berakhir di muka bumi,” ajak Gubernur.
Acara kemudian dilanjutkan dengan melantunkan doa lintas agama secara bergilir, dipimpin oleh para pemuka masing-masing agama. (rls)
Alteripost Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.
Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).
BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.
“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya.
Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.
Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.
Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.
“Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.
Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.
Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
“Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” terang Jihan.
Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Dan Hal ini sejalan dengan Tema Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk memuliakan orang Miskin.(*)
Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025, Mensos dan Wagub Tinjau Lokasi Sementara
Mensos Saifullah Yusuf Tinjau Sekolah Rakyat di Way Halim, Didampingi Wali Kota Bandar Lampung
Luar Biasa, Per 10 Mei 2025, Realisasi Pendapatan Pemprov Lampung Tembus 30,23 Persen
